Ngabalin Sebut Pengkritik Tes Pegawai KPK Berotak Sungsang

CNN Indonesia | Rabu, 12/05/2021 17:55 WIB
Tenaga Ahli KSP Ali Ngabalin tak sepakat dengan anggapan TWK KPK digelar tanpa landasan hukum yang jelas. Ia menganggap para pengkritik tes KPK orang tolol. Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin membela pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) dan proses penonaktifan 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ali Ngabalin tak sepakat dengan anggapan TWK digelar tanpa landasan hukum yang jelas. Dia justru menyerang balik pihak-pihak yang mengkritik TWK KPK.

"Mereka menuduh bahwa proses TWK suatu proses diada-adakan karena di UU tidak ada rujukan pasal dan ayat tentang TWK. Ini orang-orang yang sebetulnya tidak saja tolol, tapi memang cara berpikir terbalik, otak-otak sungsang ini namanya," kata Ngabalin saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (12/5).


Ngabalin mengatakan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sudah diatur PP Nomor 41 Tahun 2020. Menurutnya, TWK juga diatur jelas dalam peraturan tersebut.

Politikus Partai Golkar tersebut membantah tudingan sejumlah pihak yang menyatakan Presiden Joko Widodo mengintervensi proses TWK. Ngabalin menyebut tudingan-tudingan itu sebagai fitnah terhadap Jokowi.

"Ada yang berikan penilaian bahwa ini ada upaya pemerintah dan intervensi Presiden Joko Widodo dalam rangka menyingkirkan 75 orang pegawai KPK yang menolak UU KPK. Ini pasti fitnah yang sangat murah dan menurut saya ini satu perilaku yang amat sangat biadab," ujarnya.

Sebelumnya, penonaktifan 75 pegawai KPK jadi sorotan publik. Para pegawai lembaga antirasuah itu dibebastugaskan usai tak lulus tes wawasan kebangsaan dalam asesmen alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hujan kritik datang dari berbagai arah. Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyebut penonaktifan 75 orang pegawai KPK sebagai bagian dari pelemahan KPK dalam beberapa waktu terakhir.

"Sejak UU KPK direvisi, dengan UU 19/2019, di tangan Presiden Jokowi lah KPK itu tamat riwayatnya. Jadi bukan dilemahkan, sudah tamat riwayatnya," ucap Busyro saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (12/5).

Sejak Jokowi jadi Presiden RI pada 10 Oktober 2014, indeks persepsi korupsi Indonesia terus mengalami peningkatan pada periode pertama kepresidenannya, namun anjlok pada 2020.Infografis Indeks Persepsi Korupsi era Jokowi (CNN Indonesia/Timothy Loen)

(dhf/nma)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK