Babak Baru Perlawanan Pegawai KPK yang Terbuang

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, melihat peluang besar 75 pegawai KPK bisa menjadi ASN ada di tangan Jokowi.

"Semua sadar peluang melalui jalur-jalur [hukum] tersebut kecil, tetapi semangat perlawanannya sangat besar. Peluang besar justru ada di tangan presiden," kata Zaenur melalui pesan tertulis.

Zaenur meminta Jokowi memerintahkan Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna H. Laoly, dan Kepala LAN Adi Suryanto agar bisa duduk bersama lagi dengan pimpinan KPK. Ia berujar proses alih status pegawai KPK menjadi ASN harus terus dilanjutkan sebagaimana perintah UU KPK.

"Semua pihak masih memiliki waktu untuk menyelamatkan KPK," ucapnya.

Presiden Jokowi didesak turun tangan menyelesaikan polemik pegawai KPK dinonaktifkan (Rusman - Biro Setpres)

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, mengatakan langkah 75 pegawai KPK yang melawan harus terus mendapat dukungan publik.

Ia menilai cara-cara yang ditempuh puluhan pegawai komisi antirasuah tersebut sudah tepat karena sesuai pilihan hukum yang disediakan peraturan perundang-undangan.

"Walaupun banyak orang menyangsikan bahwa itu akan memenangkan secara hukum apa yang sudah diyakini benar oleh pegawai KPK dan publik luas karena bisa saja ada masalah di peradilan dan dominasi para koruptor yang menguasai seluruh sendi-sendi ketatanegaraan, tetapi pilihan itu tetap penting," ucap Feri.

"Tentu saja sekali lagi ini tetap membutuhkan dukungan publik," lanjut dia.