BNPB Setop Biayai, Nakes di DKI Tak Lagi Menginap di Hotel

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan enam tempat menginap baru untuk para tenaga kesehatan (nakes) khusus penanganan virus corona (Covid-19). Tempat menginap yang baru tidak lagi di hotel seperti sebelumnya karena pemerintah pusat dalam hal ini BNPB berhenti membiayai mulai 15 Juni.

Penetapan tempat menginap bagi nakes tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 675 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Kepgub Nomor 979 Tahun 2020 tentang Lokasi Terkendali Milik Pemprov DKI dalam Penanganan Covid-19.'

Enam tempat menginap itu memiliki kapasitas sekitar 835 orang. Berikut daftar tempat menginap untuk para tenaga kesehatan di DKI Jakarta.

1. SMK 27 Sawah Besar, kapasitas 32 orang

2. SMK 57 Pasar Minggu, kapasitas 36 orang

3. SMK 24 Cipayung, kapasitas 28 orang

4. LPMP DKI Jakarta, kapasitas 480 orang

5. Gedung PKK Melati Jaya, kapasitas 72 orang

6. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, kapasitas 187 orang

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi mengatakan setidaknya ada 31 hotel di Jakarta yang selama ini dibiayai oleh BNPB.

Puluhan hotel itu, 16 untuk tempat tinggal sementara tenaga kesehatan, dan 15 untuk isolasi mandiri pasien Covid-19. Dalam waktu dekat, pemerintah pusat akan berhenti membiayai mulai 15 Juni mendatang.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito juga menyampaikan bahwa pembiayaan tempat isolasi untuk pasien Covid-19 dan tenaga kesehatan akan dibebankan kepada pemerintah daerah secara bertahap.

Dia mengatakan bahwa keputusan itu disepakati karena penanganan pandemi Covid-19 yang paling baik dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing agar lebih efektif dan efisien.

Wiku meminta setiap daerah untuk tak segan melapor kepada pemerintah pusat apabila mendapati kesulitan dalam pembayaran biaya operasional hotel untuk isoman.

"Pemerintah pusat akan siap membantu pelaksanaannya, sehingga mohon bagi pemda yang mengalami kendala, khususnya soal pengadaan fasilitas isoman atau karantina mandiri itu. Maka bisa memanfaatkan forum silaturahmi dengan pemerintah pusat untuk dapat dicari jalan keluar secara bersama," kata Wiku, Rabu (9/6).