ANALISIS

Penangkapan Preman dan Ritual 'Siap Pak'

CNN Indonesia | Rabu, 16/06/2021 14:14 WIB
Ian Wilson menyebut aksi premanisme ini kerap memiliki hubungan dengan aparat kepolisian. Minimal, polisi mengetahui tindakan tersebut. Sebanyak 67 orang pria diduga preman ditangkap Ditreskrimum Polda Jawa Timur (Jatim). (CNN Indonesia/Farid)
Jakarta, CNN Indonesia --

Langkah aparat kepolisian yang belakangan gencar menangkapi preman berbagai kota dinilai tidak akan menyelesaikan masalah premanisme dan kekerasan yang sudah lama di Indonesia.

Hal ini diungkapkan oleh peneliti Murdoch University, Australia Ian Douglas Wilson. Menurut Ian, tindakan penangkapan ini tak ubahnya seperti ritual menjalankan perintah dari atasan, yakni Presiden Joko Widodo.

"Ini seperti saya anggap mungkin seperti ritual gitu ya, bahwa ada perintah dari atas dan Polisi langsung, kami siap berantas pak, tangkap orang," kata Ian saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (16/6).


Ian telah melakukan penelitian terhadap sejarah preman di Indonesia sejak kurun 2000an. Ia kemudian melakukan penelitian lapangan tentang keterkaitan dunia preman, masyarakat, dan pemerintah pada 2006-2014. Dari penelitian ini, ia menerbitkan buku Politik Jatah Preman.

Berdasarkan pengamatannya sejak era reformasi, preman selalu menjadi masalah harian di setiap kota di Indonesia. Kapolri baru atau jajaran baru dalam kepolisian kemudian menyatakan akan memberantas premanisme.

"Premanisme dikonstruksikan seolah itu sesuatu yang di luar dari negara," ujar Ian.

Padahal, dalam sejarah yang Ian teliti, aksi premanisme ini kerap memiliki hubungan dengan aparat kepolisian. Minimal, polisi mengetahui tindakan tersebut.

Kekuasaan preman, yang Ian sebut sebagai kekuasaan informal, dalam sejarahnya selalu memiliki hubungan dengan kekuasaan formal pemerintah.

"Jadi polisi lokal atau aparat lokal sudah punya hubungan atau paling ada pengetahuan tentang kejadian-kejadian seperti itu," kata Ian.

Hanya saja kata Ian, penangkapan yang belakangan gencar dilakukan polisi berangkat dari instruksi langsung Presiden Joko Widodo kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Setelah itu, beberapa Kapolres gencar menangkapi preman. Bahkan, menurut Ian, beberapa Kapolres seperti tengah bersaing secara statistik, menunjukkan siapa yang paling banyak menangkap preman.

"Seolah-olah itu akan mengatasi masalah premanisme. Itu, mitos, itu tidak akan mengubah sedikit pun masalah yang sudah lama sekali di Indonesia itu," jelas Ian.

Preman jalanan ini, kata dia, biasanya merupakan anak muda yang menganggur. Dalam keadaan ekonomi yang sulit, mereka lantas melakukan berbagai tindak pemaksaan seperti pungli atau memalak untuk bertahan hidup.

Mereka yang ditangkap, kata Ian, biasanya akan ditahan. Mereka lantas dibina sendiri oleh Polisi atau organisasi masyarakat (Ormas) yang memiliki kedekatan dengan kepolisian. Kemudian, mereka akan dilepas dan keadaan kembali seperti biasa.

"Biasanya kalau lihat yang terjadi sebelumnya banyak yang tidak diproses secara hukum," tuturnya.

Bahkan, dalam sejarah yang Ian teliti, ia menemukan bahwa aparat kerap menjadi beking kelompok preman tertentu dalam konstelasi atau persaingan antarpreman.

Oknum kepolisian maupun preman itu sama-sama mendapatkan manfaat, baik berupa uang ataupun lainnya. Hubungan ini, menurut Ian, bersifat informal dan tidak ideal.

"Itu mungkin bisa disebut tidak ideal, karena informal namanya lepas dari transparansi pertanggungjawaban secara hukum," jelasnya.

Ian sendiri mengaku tidak mengetahui secara persis bagaimana keadaan di Indonesia saat ini. Meski demikian, ia merasa bahwa pernyataan-pernyataan polisi yang akan menumpas preman tanpa pandang bulu tidak akan efektif.

"Kalau secara kebijakan cuma menangkap orang dan lepas orang itu seperti ritual politik. Tapi itu tidak akan menyelesaikan akar masalah premanisme di Indonesia," jelasnya.

Pada 11 Juni 2021, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstrusikan jajarannya di seluruh Polda dan Polres memberantas aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

"Seluruh Polda dan Polres jajaran harus menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan. Hal itu demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat," kata Sigit.

Listyo juga meminta kepada jajarannya untuk mempublikasikan atau merilis setiap penangkapan preman. Tujuannya, untuk memberangus dan membuat efek jera para preman.

"Negara tidak akan kalah dengan aksi premanisme. Oknum dan preman segera bersihkan, tangkap dan tuntaskan," ucap Listyo.

(iam/ain)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK