ANALISIS

Jangan Tunggu Pengusaha Lapor Presiden Sikat Preman Pelabuhan

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Rabu, 16/06/2021 07:53 WIB
Ekonom berharap para instansi terkait tak perlu menunggu pengusaha untuk melapor ke presiden lagi supaya pungli dan preman di pelabuhan diberantas. Ekonom berharap pemberantasan preman dan pungli di pelabuhan tak tunggu perintah presiden lagi. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Ilham).
Jakarta, CNN Indonesia --

Praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di pelabuhan jadi sorotan publik. Hal ini bermula dari perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak preman dan pelaku pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, karena kerap mengganggu supir truk.

Bagi masyarakat, pekerja, dan pengusaha di sektor pelabuhan, instruksi ini bukan suatu hal baru. Seperti itulah, informasi yang disampaikan Ketua Umum Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo) Kyatmaja Lookman.

Menurutnya sudah jadi rahasia umum, premanisme dan pungli di pelabuhan berlangsung menahun. Dan kalaupun diberantas, 'penyakit' itu selalu muncul lagi dan lagi karena tak ada konsistensi dalam pemberantasannya.


Karena itulah, Kyatmaja mengatakan fenomena ini sudah seperti dejavu alias sesuatu yang berulang bagi para pengusaha truk dan logistik. Ia berharap pemberantasan yang dilakukan sekarang tak seperti yang sudah lalu sehingga praktik premanisme dan pungli di pelabuhan bisa benar-benar bersih.

Selain pemberantasan preman dan pungli, agar masalah serupa tak terjadi, ia juga meminta para pemangku kepentingan yang terkait arus kontainer untuk memperbaiki sistem.

"Harus dilakukan secara konsisten penindakannya. Misal menggunakan teknologi (digitalisasi), agar tidak ada celah untuk kompromi, melama-lamakan (antrian) dan lainnya," kata Kyatmaja kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/6).

Ia mengakui nominal pungutan liar yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab kecil. Meski demikian, karena sering diminta, nominal jadi membesar sehingga lama kelamaan juga membebani pengusaha.

Pasalnya, pungli membuat pengusaha harus merogoh kocek lebih dalam untuk menambah pengeluaran 'uang jalan' kepada supir.

"Akhirnya kami diminta pengemudi karena uang jalannya kurang. Nah uang jalan kurang ini akhirnya kami minta dan bebankan ke konsumen. Tapi di keadaan sekarang jadi serba sulit karena pengiriman kan sedang turun. Kalau ada yang seperti ini, otomatis posisi pengusaha truk yang terjepit," ungkapnya.

Karena membebankan 'uang jalan' ke konsumen otomatis biaya pengiriman jadi meningkat. Padahal, masyarakat pastinya ingin ongkos kirim alias ongkir murah, dan bahkan gratis seperti saat mereka berbelanja di e-commerce.

"Kalau biaya logistiknya mahal, ya investasi jadi males dilakukan di Indonesia. Tapi, berulang kali disoroti, kok masalah mahalnya biaya logistik tetap saja," imbuhnya.

Dari fenomena ini, Kyatmaja ingin pemerintah kali ini benar-benar serius dan memangkas habis aksi pungli supaya ke depan tidak 'mati satu, tumbuh seribu', seperti yang sudah-sudah. Ia memberi masukan agar segala layanan transaksi dilakukan menggunakan sistem digital.

"Jadi first come, first serve. Kalau ada prioritas karena memberi (pungli), ya ini yang merusak tatanan tadi," ucapnya.

Segendang sepenarian, Ekonom Indef Tauhid Ahmad mengatakan pemberantasan preman dan pelaku pungutan liar memang harus dilakukan pemerintah.

Sebab, kejadian kecil dan tak mengenakkan di pelabuhan ini bisa memberi dampak luas pada iklim bisnis dan investasi Indonesia, termasuk peringkat kemudahan berusaha atau daya saing (Ease of Doing Business/EoDB).

"Ini masalah yang tergambar jelas di peringkat EoDB kita; pelayanan pelabuhan kita lemah. Seperti apa yang terjadi di Tanjung Priok, ini kadang ketat, kadang kendor. Ini terjadi mungkin bukan karena kapasitas terbatas saja, tapi memang banyak pihak yang memanfaatkan. Tapi suka tidak suka, ini mencerminkan daya saing kita yang lemah, belum lagi beban biaya logistik yang tinggi meski sudah direformasi dari dulu," ujar Tauhid.

Kendati sudah berlarut-larut, tapi kerikil bagi daya saing dan iklim investasi tanah air ini tetap harus dibenahi. Cara utama adalah pengawasan yang rutin, konsisten, tegas, dan menyeluruh.

"Harus langsung ditindak, jangan sampai pelaku bisnis atau pengusaha tunggu lapor dulu ke presiden. Karena kalau sampai terjadi, berarti selama ini sistem di lapangan tidak bekerja. Apa itu sistem keamanannya, pengawasannya, pendataannya yang bikin antrian panjang. Itu semua harus di-reform," tuturnya.

Selain itu, manfaatkanlah digitalisasi agar celah pungli semakin sempit, bahkan benar-benar tertutup. Yang tak boleh ketinggalan adalah evaluasi dari satu kebijakan ke kebijakan lainnya.

Pungli Subur Hambat Ekonomi

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK