Kasus Melonjak, Pakar Usul Lockdown Jawa-Madura-Bali Sebulan

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono meragukan pemerintah mau mengambil kebijakan lockdown ataupun PSBB. Kalau pun pemerintah menerapkannya, ia menilai hal itu sudah telat.

Menurut dia, seharusnya pemerintah menjalankan PSBB seperti yang diterapkan Jakarta tahun lalu ketika virus mulai menyebar. Namun, ia menilai ada ego sektoral yang membuat kebijakan ini tidak lagi berjalan.

Pandu juga menyindir kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang diinisiasi pemerintah pusat. Pasalnya, menurut dia, kebijakan ini tidak efektif dalam menekan laju penyebaran virus.

"Kalau efektif kan udah terbukti, kalau PSBB seperti DKI dulu efektif. Dalam UU Karantina itu enggak ada PPKM, adanya PSBB. Tapi gara-gara Gubernur DKI bikin PSBB tahun lalu, marah lah pemerintah pusat," ungkap Pandu.

Beberapa waktu lalu, ungkapnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat bertemu Presiden Joko Widodo untuk memperketat pergerakan masyarakat, demi mencegah penularan. Dalam pertemuan itu, menurutnya, pemerintah belum memutuskan kebijakan lanjutan dalam menangani pandemi.

"Emangnya Pak Anies enggak minta izin diketatkan? Ngapain kemarin Pak Anies dipanggil Pak Jokowi coba? Lihat ada pembicaraan agar PSBB? Artinya PSBB tidak diizinkan. Apalagi mau lockdown," cetus Pandu.

Per Minggu (20/6), jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 1.989.909 kasus. Di sisi lain, kondisi rumah sakit dan fasilitas kesehatan mulai kewalahan menangani para pasien.

Berdasarkan data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) tingkat keterisian rumah sakit di Pulau Jawa berada di atas ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) sebesar 60 persen.

Misalnya, di Jakarta telah mencapai 84 persen, Jawa Barat 81 persen, Banten 79 persen, Jawa Tengah 79 persen, dan Yogyakarta sebesar 74 persen.