Politikus PDIP Ingatkan Jokowi Potensi 'Banjir Bandang' Covid

CNN Indonesia
Minggu, 27 Jun 2021 14:41 WIB
Politikus PDIP di DPR, Charle Honoris memohon kepada Presiden Jokowi membuat terobosan kebijakan di tengah kondisi Covid yang menurutnya sudah darurat.
Perawatan pasien Covid-19 di selasar IGD RSUD Cengkareng. (CNN Indonesia/Adi Maulana)
Jakarta, CNN Indonesia --

Politikus DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Charles Honoris, mengingatkan Presiden Joko Widodo akan ancaman 'banjir bandang' virus corona (Covid-19) jika lonjakan kasus tak ditangani dengan baik.

"Tolong pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," ujar Charles melalui pesan tertulis, Minggu (27/6).

Charles menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM mikro tak lagi efektif meredam laju penularan virus. Hal itu membuat tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit di lima provinsi di Pulau Jawa sudah di atas 80 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia pun mendesak Jokowi untuk segera menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional atau lockdown di Pulau Jawa.

Dengan kebijakan itu, terang dia, nantinya ada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran. Kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu.

"Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," imbuhnya.

"Pak Jokowi, faskes kita di hilir tidak akan kuat meredam 'banjir bandang' kalau angka penularan dari hulu sangat deras. Derasnya penularan Covid-19 di hulu harus kita redam sedini mungkin dengan pembatasan sosial besar-besaran," sambung dia.

Kritik terhadap kebijakan PPKM mikro sebelumnya sudah disampaikan sejumlah pihak, satu di antaranya oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Ketua Umum PPNI, Harif Fadhillah, meminta ketegasan pemerintah dalam menangani lonjakan kasus penularan Covid-19.

Ia juga meminta agar kebijakan pemerintah tidak sekadar bermain judul kebijakan namun lemah dalam implementasi. Menurutnya, rekor kasus positif harian menunjukkan pemerintah gagal dalam mengendalikan pandemi sejak awal.

Pada Sabtu (26/6), Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat penambahan 21.095 kasus baru. Itu adalah rekor positif harian tertinggi sejak pandemi melanda Indonesia, Maret 2020 lalu.

Saat ini jumlah keseluruhan kasus konfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2.093.962. Sementara itu total ada 1.842.457 orang sembuh dan 56.729 meninggal.

(ryn/wis)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER