ANALISIS

Pesta Lurah Depok dan Setengah Hati Sanksi di PPKM Darurat

CNN Indonesia
Selasa, 06 Jul 2021 12:24 WIB
Tiga hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat diwarnai pelanggaran baik yang dilakukan pejabat daerah hingga kantor-kantor nonesensial yang tetap meminta WFO.
Petugas gabungan memutar balikan pengendara yang memasuki wilayah DKI Jakarta di Pos PPKM Darurat Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (5/7/2021). (CNN Indonesia/ Adi Maulana)

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman pesimistis PPKM Darurat bisa terlaksana maksimal untuk meredam kasus penularan. Pasalnya, kebijakan tersebut tak memiliki konsistensi antara subtansi dan penerapannya di lapangan.

Salah satu contohnya ia melihat masih banyak pelanggaran dan kerumunan masyarakat yang terjadi di tiga hari awal PPKM Darurat.

"Sejak awal saya meragukan. Khususnya masalah WFH 100 persen itu. Iya 100 persen, tapi banyak kecualinya. Ini PPKM darurat tapi isinya gak mencerminkan darurat. Pengecualinya banyak banget," kata Dicky saat dihubungi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dicky mahfum pemerintah tak bisa menerapkan kebijakan lockdown dan memilih PPKM Darurat saat ini. Namun, kebijakan tersebut harus konsisten dan tegas secara implementasi di lapangan.

Ia hanya mengingatkan bahwa penurunan kasus hanya bisa dilakukan hanya dengan mengurangi mobilitas masyarakat. Hal itu dibarengi dengan hingga melakukan pembatasan-pembatasan secara simultan saat ini.

"Enggak ada lockdown oke. Tapi WFH beneran 100 persen, esensialnya cuma kesehatan, keamanan dan makanan. Itu secara minimal bisa membantu dalam menurunkan penyebaran," kata Dicky.

Infografis - Poin-poin PPKM Darurat Jawa-Bali
(rzr/kid)


[Gambas:Video CNN]

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER