Gerindra-PDIP Kompak Dukung Pemerintah Soal Vaksin Berbayar
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra tidak mempermasalahkan langkah pemerintah membuka akses masyarakat untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya mendukung kebijakan vaksin Covid-19 berbayar. Ia meyakini program vaksinasi Covid-19 yang diberikan secara gratis akan tetap dijalankan pemerintah berbarengan dengan program vaksin Covid-19 berbayar.
"PDIP memahami dan mendukung kebijakan pemerintah yang memperkenalkan vaksin gotong royong yang menjangkau korporasi ataupun warga negara Indonesia yang secara ekonomi mampu. Pada saat bersamaan, PDIP meyakini bahwa pemberian vaksin gratis kepada masyarakat secara masif terus diberikan," kata Hasto dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (12/7).
Dia menyampaikan bahwa aspirasi terkait vaksin berbayar muncul di tengah lonjakan kasus Covid-19 akibat varian delta yang mewabah di Indonesia. Menurutnya, aspirasi pelaksanaan vaksin berbayar muncul sebagai upaya percepatan program vaksinasi, khususnya di kalangan korporasi, swasta, dan individu yang mampu secara ekonomi.
"Jadi vaksin Gotong Royong itu bentuk partisipasi sebagian komponen bangsa yang ingin membantu pemerintah," kata Hasto.
Keputusan Pemerintah dan DPR
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksin berbayar merupakan hasil keputusan antara pemerintah dengan Komisi IX DPR RI.
Menurutnya, vaksin berbayar merupakan program yang diberikan untuk memenuhi permintaan sejumlah kalangan, salah satunya pengusaha yang ingin memberikan karyawannya vaksin.
"Vaksin mandiri memang beberapa waktu lalu banyak pihak yang minta supaya bisa ada vaksin mandiri. Contohnya, pengusaha yang ingin vaksin karyawan-karyawannya. Tetapi yang vaksin gratis tetap mesti jalan untuk masyarakat yang sudah dialokasikan oleh pemerintah," kata Dasco.
"Waktu itu sudah diputuskan antara pemerintah dan Komisi IX DPR bahwa program ini bisa dijalankan," tambah Wakil Ketua DPR RI itu.
Pemerintah telah merencanakan bahwa masyarakat bisa mengakses vaksin Covid-19 lewat skema gotong royong individu atau vaksin berbayar di jaringan klinik Kimia Farma mulai Senin (12/7). Harga yang dibanderol senilai Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.
Penyediaan layanan tersebut, menurut Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Permenkes tersebut menyebutkan bahwa vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada individu/orang perorangan yang pendanaannya dibebankan kepada yang bersangkutan, atau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada karyawan/karyawati, keluarga atau individu lai terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan kepada badan hukum/badan usaha.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berdalih pemerintah memperluas vaksinasi Gotong Royong hingga lingkup individu agar perusahaan-perusahaan kecil dapat ikut memberikan vaksinasi kepada para pegawainya.
"Kenapa diperluas melalui individu? Karena banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatannya dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royongnya Kadin," kata Budi dalam jumpa pers daring di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/7).
Kini, Kimia Farma memutuskan menunda penyelenggaraan vaksin Covid-19 berbayar tersebut setelah mendapatkan kritik dari sejumlah kalangan.