Disindir DPR, Menkes Akui Capaian Vaksin GR Belum Tinggi

CNN Indonesia
Selasa, 13 Jul 2021 20:17 WIB
Dalam raker dengan Menkes BGS, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Gerindra mengkritisi soal vaksin Gotong Royong perusahaan di balik rencana vaksinasi berbayar.
Ilustrasi vaksinasi Covid-19. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai Gerindra Sri Meliyana meminta Pemerintah membereskan lebih dulu program vaksin Covid-19 gotong royong (GR) perusahaan terkait program vaksinasi berbayar untuk individu.

Merespons hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui capaian vaksinasi Gotong Royong itu belum terlalu tinggi.

Sejatinya, vaksinasi berbayar itu merupakan vaksinasi gotong royong yang akan dialihkan pemerintah dari semula hanya dibeli perusahaan bagi karyawannya jadi bisa dibeli bebas umum lewat jaringan Kimia Farma.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Sri, program vaksin GR untuk perusahaan belum berjalan dengan baik. Untuk itu, ia menilai pemerintah seharusnya menyelesaikan perkara tersebut sebelum membuat program vaksinasi baru.

"Sebelum melahirkan vaksin GR individu, selesaikan dulu masalah vaksin GR yang lahir duluan, vaksin GR ala Kadin," kata Sri dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama Menkes yang dipantau langsung secara virtual, Selasa (13/7).

Sri mengatakan vaksin GR perusahaan saat ini masih banyak mendapati permasalahan. Padahal, kata dia, pegawai yang seharusnya divaksinasi lewat mekanisme GR perusahaan itu berhak mendapat vaksin secepat mungkin.

Satu sisi banyak perusahaan yang mendaftarkan diri pada program tersebut. Di sisi lain, katanya, banyak yang menyatakan tidak mampu membayar vaksin karena biaya yang mahal.

Alih-alih memudahkan vaksinasi, Sri menilai program vaksin GR justru mempersulit pegawai mendapat vaksin.

"Saya berharap pak menkes segera evaluasi vaksin GR ala Kadin. Jelas sekali terlihat vaksin GR ala Kadin tidak jalan, bermasalah, belum ada sistemnya, belum terlayani dengan baik," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Budi Gunadi Sadikin mengakui kontribusi program vaksin Gotong Royong terhadap capaian vaksinasi Covid-19 saat ini belum terlalu tinggi.

"Kalau kita lihat vaksin gotong royong belum terlalu tinggi dibandingkan vaksin program," kata dia.

Ia mengatakan saat ini pemerintah telah berhasil menyuntikan 52 juta dosis vaksin covid-19 ke 37 juta orang melalui vaksin program pemerintah. Sementara, Budi tidak menyampaikan angka capaian vaksin GR.

Berikut 7 vaksin Covid-19 yang akan diedarkan di dalam negeri berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan.Berikut 7 vaksin Covid-19 yang akan diedarkan di dalam negeri berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan. (Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen(

Terpisah, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan vaksinasi Gotong Royong Individu tak akan memengaruhi stok vaksin yang digunakan untuk program vaksinasi gratis pemerintah.

Dia memastikan vaksin-vaksin yang masuk dalam program pemerintah seperti Pfitzer hingga moderna tak akan masuk dalam daftar program vaksin berbayar.

"Yang dari pemerintah, yang kita pakai adalah merk Sinovac, AstraZeneca, Pfitzer dan Novovac, termasuk yang hibah Moderna ini akan dipakai di dalam program vaksinasi pemerintah," kata Siti Nadia saat menggelar konferensi pers secara daring, Selasa (13/7).

Lagi pula kata dia vaksin yang akan digunakan dalam program vaksin berbayar ini hanya vaksin merk Sinopharm.

"Kita juga sudah tahu bahwa vaksin yang dipakai di vaksinasi gotong royong individu hanyalah saat ini menggunakan vaksin merk Sinopharm," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan program vaksinasi GR berbayar untuk individu melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2021 yang dikeluarkan per 5 Juli lalu.

Vaksin dapat dibanderol dengan harga Rp321.660 per dosis dan bakal dikelola PT Kimia Farma. Kementerian Kesehatan memastikan program ini hanya bersifat opsi bagi mereka yang tidak ingin menerima vaksin program pemerintah.

(yla/fey/tst/kid)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER