Peluru Hampa PPKM Darurat di Tengah Rendahnya Kepatuhan Warga

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah juga menyampaikan bahwa pemerintah mau tak mau mesti memperpanjang masa PPKM Darurat ini.

Meskipun, kata dia ada kemungkinan munculnya persoalan lain jika PPKM Darurat diperpanjang seperti persoalan daerah yang dihadapkan dengan minimnya anggaran, tenaga kesehatan, hingga fasilitas kesehatan. Namun, mau tak

Namun, Trubus mengingatkan dalam pelaksanaannya harus ada keselarasan antara PPKM Darurat di Jawa-Bali serta di luar Jawa-Bali.

Kebijakan PPKM Darurat di wilayah Jawa-Bali lebih dulu diberlakukan yakni sejak 3 Juli. Lebih dari sepekan berjalan, barulah PPKM Darurat di luar Jawa Bali juga diterapkan, yakni pada 12 Juli.

"Menurut saya harus diperpanjang, cuma harus diselaraskan antara yang Jawa-Bali sama di luar Jawa-Bali jadi bareng, itu yang penting agar setidaknya pengawasan sama law enforcement-nya bisa seragam," ucap Trubus.

Disampaikan Trubus, ada beberapa hal yang mesti diperbaiki jika nantinya pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa PPKM Darurat.

Pertama adalah soal pengawasan. Kata Trubus, pengawasan ini mesti lebih diperketat sehingga PPKM Darurat bisa efektif untuk menekan jumlah kasus positif.

"Kedua harus diserta law enforcement, penegakan hukum dengan sanksi-sanski yang tegas, itu karena selama ini sanksinya itu sangat lemah," ujarnya.

Penegakan hukum yang disertai sanksi ini penting agar kepatuhan masyarakat meningkat.

Trubus menyebut bahwa perpanjangan PPKM Darurat tak akan memberikan dampak signifikan jika tidak ada evaluasi dan perubahan dalam penerapannya.

"Artinya kalau seperti sekarang ini saya rasa enggak akan memberikan efek juga, artinya kita enggak bisa terlalu berharap, ada bahasa pak Luhut itu melandai, kayaknya kok itu sesuatu yang menurut saya ya jauh dari harapan," katanya.

Dalam draf skema PPKM Darurat dari Kemenko Marves yang diterima CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu, dijabarkan bahwa kebijakan PPKM di Indonesia mirip dengan containment atau lockdown yang diterapkan di India.

Pada draf itu disampaikan bahwa India menolak melalukan lockdown secara nasional dan hanya dilakukan per wilayah yang memikiki positivity rate lebih dari 10 persen dan BOR rumah sakit lebih dari 60 persen.

"Esensinya, kebijakan tersebut mirip dengan PPKM yang dilakukan pengetatan lebih tinggi dan pada skala geografis yang lebih besar," demikian tertulis dalam draf tersebut.

Masih dalam draf tersebut juga dituliskan bahwa lockdown yang diterapkan di India pada 25 April berhasil menurukan kasus Covid-19 hingga sebesar 733 persen setelah 60 hari kebijakan tersebut diambil.

Pemerintah sebelumnya telah memberikan sinyal untuk memperpanjang PPKM darurat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa ada skenario PPKM Darurat dapat berlangsung hingga 6 minggu. Artinya ada kemungkinan pemerintah bakal melakukan perpanjangan terhadap kebijakan penerapan PPKM Darurat ini.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa pemerintah membuka opsi untuk memperpanjang masa PPKM Darurat. Kebijakan ini bakal dilakukan jika tren kasus positif belum menunjukkan tanda-tanda pelandaian.

Namun, kata Wiku, pemerintah saat ini masih mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat, mencakup 15 kabupaten kota lain di luar Jawa dan Bali.

Kini, masyarakat hanya menunggu keputusan yang akan diambil oleh pemerintah dalam upaya menekan laju penyebaran Covid-19. Apakah memperpanjang penerapan PPKM Darurat dan mengisi 'peluru' PPKM darurat dengan 'peluru tajam' atau kembali mengganti 'senjata' dengan kebijakan baru lainnya?