Dilema Warga PPKM Level 4: Penting tapi Serbasalah-Serbasusah

Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mulai 20 hingga 25 Juli 2021. Perpanjangan dilakukan setelah lonjakan kasus Covid-19 dinilai belum menunjukkan pelandaian.

Dalam perpanjangan itu, pemerintah tidak lagi menggunakan istilah PPKM Darurat melainkan PPKM Level 4. Ini sesuai dengan isi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Lihat Juga : Bandel Positif Covid Keluyuran di Bali, WN Rusia Dideportasi

Aturan PPKM Level 4 tidak jauh berbeda dari aturan PPKM Darurat: Warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat.

Banyak warga yang mengaku dilema atas perpanjangan PPKM. Di satu sisi mereka ingin kasus covid-19 melandai, namun di sisi lain harus menerima konsekuensi berat: urusan dapur.

Ringankan Kerja Nakes

Gyta Permata (26), tenaga kesehatan di RS Jakarta Timur mengaku setuju dengan perpanjangan PPKM. Menurutnya, kebijakan itu bisa membantu tenaga kesehatan (nakes) dalam menangani kasus covid-19.

Namun, ia juga menilai perpanjangan tersebut masih harus dievaluasi. Mengingat perpanjangan hanya lima hari.

Gyta Permata (26), seorang tenaga kesehatan di RS Jakarta Timur. (Yulia Adiningsih/CNNIndonesia)

"Saya sih setuju karena ini kan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah ya untuk menekan angka penyebaran covid-19 ini. Tapi, kalau menurut saya tetap harus dievaluasi ya. Ini kan dicoba diperpanjang selama 5 hari kita lihat lagi kita evaluasi lagi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/7).

Selama perpanjangan PPKM, Gyta berharap ada perubahan sikap baik dari sisi masyarakat. Ia menyebut masyarakat harus mulai patuh terhadap protokol kesehatan. Selain itu, ia juga mengatakan agar tes covid-19 juga semakin banyak.

"Semoga kesadaran masyarakat juga meningkat. tes juga meningkat. Tapi sekarang alhamdulilah-nya sudah mulai banyak masyarakat yang mau tes kalau ada gejala sedikit pun juga," ucapnya.

Lihat Juga : Vaksinasi Anak 12-17 Tahun Ditargetkan Rampung Desember 2021

Situasi Serbasusah

Sementara itu, Endang (30), seorang penjaga warung kopi di Jagakarsa, Jakarta Selatan mengatakan bingung terhadap situasi saat ini.

Ia menilai PPKM darurat selama dua pekan kemarin tidak memberi dampak berarti terkait penurunan kasus. Di sisi lain, kebijakan itu juga membuatnya susah. Sebab, selama PPKM darurat diberlakukan pelanggannya berkurang.

Sebelumnya warkop Endang bisa buka sampai 24 jam, namun sejak PPKM waktu buka menjadi terbatas. Selain itu, kata dia, banyak pelanggannya yang takut dirazia ketika hendak memesan makanan atau minuman di tempatnya.

Endang (30), penjaga warung kopi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. (CNN Indonesia/Yulia Adiningsih)

"Mau mengurangi penyakit covid juga susah sih. Jadinya dua-duanya enggak menang. Jadi susah serbasalah covid-19 enggak turun, pedagang juga susah," ucap Endang kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/7).

"Perbedaannya jauh, kalau normal Alhamdulilah. Tapi kalau diperpanjang mah jadi modelan yang mau makan takut dirazia," imbuhnya.

Endang mengaku akan setuju PPKM diperpanjang, jika pemerintah menjamin kebutuhan rakyat. Sebab, selama ini belum pernah ada satu pun bantuan dari pemerintah yang diterimanya. Padahal, selama PPKM penghasilannya mengalami penurunan yang signifikan.

"Gimana ya, jadi berkurang (pendapatan) sih selama pembatasan. Berkurangnya pasti drastis. Kalau diperpanjang, harusnya mah ada jaminan," ujarnya.

"Harus ada kebijaksanaannya lah dari pemerintah. harusnya mah dengerin aspirasi rakyat buat pedagang-pedagang kecil," tambah Endang.

Simak selanjutnya: Percuma diperpanjang..

Dinilai Percuma

Di tempat lain, Obay (43), seorang pengemudi ojek daring juga mengatakan keberatan atas perpanjangan PPKM. Menurutnya, kebijakan itu percuma. Ia melihat masih banyak warga yang bekeliaran di luar. Tapi di sisi lain kebijakan tersebut juga membuat beberapa pihak kesulitan, termasuk dirinya.

"Tetep aja lah rame jalanan. Kalau ditutup juga ekonomi enggak bisa," ucap dia.

Obay (43), pengemudi ojek daring asal Depok. (CNN Indonesia/Yulia Adiningsih)

Obay bercerita selama PPKM, jumlah penumpang yang diantar berkurang. Sebab selama PPKM, beberapa titik jalanan disekat. Sehingga, untuk mengantar satu penumpang menjadi lebih lama karena harus mencari jalan alternatif.

"Susah akses jalannya banyak yang ditutup. jadi muter-muter yang seharusnya lebih cepet jalurnya jadi muter. Pengaruh ke bensin boros, penghasilan berkurang juga karena jadi banyak ngabisin waktu di jalan dan besin," jelas dia.

Setuju diperpanjang

Berbeda dengan Obay dan Endang, seorang juru parkir di mini market Jagakarsa, Jakarta Selatan bernama Partiman (63) mengaku setuju perpanjangan PPKM diperpanjang. Ia merasa tak punya pilihan lain karena kasus covid-19 masih tinggi.

"Enggak apa-apa deh diperpanjang biar dipercepat dulu (pengurangannya). Sekarang kan enggak di Jakarta, enggak di Jabar, di Bogor itu sangat banyak yang sakit covid-19 kalau liat di berita TV," ucap dia.

Partiman (63), juri parkit di sebuah mini market di Jakarta Selatan (Foto: CNN Indonesia/Yulia Adiningsih)

Lihat Juga : PPKM Level 4 Jakarta, Transportasi Maksimal Terisi 50 Persen

Bantuan Pemerintah

Pemerintah menyiapkan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi covid-19, khususnya di tengah penerapan PPKM level 4.

Pertama adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dalam tiga bulan sekaligus pada Juli 2021. Dana yang dianggarkan untuk PKH sebesar Rp28,31 triliun pada 2021.

Dalam aturannya, pemerintah menyalurkan bantuan PKH sesuai dengan indeks bantuan atau kebutuhan. Sebagai contoh, keluarga yang memiliki usia dini dan ibu hamil, dana yang diberikan sebesar Rp3 juta.

Lalu, keluarga yang memiliki anak yang sedang duduk di SD mendapatkan Rp900 ribu, pendidikan anak SMP Rp1,5 juta, pendidikan anak SMA Rp2 juta, serta penyandang disabilitas dan lansia Rp2,4 juta.

Pemerintah juga memperpanjang diskon listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA. Insentif ini berlaku sampai September 2021. Diskon ini akan diberikan untuk 32,6 juta pelanggan PT PLN (Persero). Mereka diberikan diskon 50 persen.

Sementara, pelanggan 900 VA mendapatkan diskon 25 persen dari tagihan. Jumlah diskon yang diberikan turun dari sebelumnya yang mencapai 50 persen.

Bantuan yang diberikan juga berupa bantuan sosial tunai (BST) Rp300 ribu per bulan untuk masing-masing penerima. Bantuan ini merupakan program bansos yang sempat dihentikan pada April 2021 lalu.

Lihat Juga : Enam Jenis Bansos yang Digelontorkan di Era PPKM Level 4

Bansos akan diberikan kepada 10 juta penerima. Pemerintah akan menyalurkan BST periode Mei dan Juni 2021 secara sekaligus pada Juli 2021, sehingga masing-masing penerima mendapatkan Rp600 ribu.

Pemerintah juga akan menyalurkan kartu sembako untuk 18,8 juta penerima. Bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan kepada penerima.

Selain itu bantuan juga berupa beras 10 kg untuk 18,8 juta penerima kartu sembako dan BLT subsidi gaji.

Berbagai bantuan ini diharapkan bisa tepat sasaran sehingga bisa meringankan beban warga di masa pendemi ini. Sejumlah pihak menyatakan, tanpa bantuan untuk rakyat, pembatasan kegiatan warga akan sia-sia.