Gubernur Sumbar Butuh Rp300 Miliar untuk Insentif Nakes & RS

CNN Indonesia

Jumat, 23 Jul 2021 11:18 WIB

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah membutuhkan Rp300 miliar untuk membayar insentif nakes dan operasional rumah sakit selama setahun. CNN Indonesia/Andry Novelino

Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengungkap pihaknya membutuhkan Rp300 miliar untuk dana kesehatan. Dia menyebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mendesak itu.

Mahyeldi menjelaskan dana itu diperlukan untuk membayar insentif tenaga kesehatan dan biaya operasional rumah sakit. Selain itu, Pemprov Sumatera Barat masih punya beberapa utang terkait dana kesehatan.

Lihat Juga :

Oksigen Medis di Sumbar Kosong, Polisi Sebut Bahan Baku Habis

"Kita harus carikan total untuk tahun sekarang Rp300 miliar," kata Mahyeldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (22/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahyeldi menyampaikan Sumatera Barat tak menganggarkan insentif tenaga kesehatan dan sejumlah kebutuhan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Pasalnya, kebutuhan itu semula dibiayai pemerintah pusat.

Saat ini, beban anggaran untuk tenaga kesehatan dilimpahkan ke pemerintah daerah. Mahyeldi menyebut kondisi diperparah dengan kondisi keuangan Sumatera Barat.

"Sekarang dukungan-dukungan dari pusat kan dananya sudah ndak ada lagi. Bahkan, berkurang untuk kegiatan-kegiatan yang lain," ujar Mahyeldi.

Lihat Juga :

Kemendagri Ancam Copot Kepala Daerah Tak Bayar Insentif Nakes

Dia menyebut Sumatera Barat sedang mencoba bekerja sama dengan pihak swasta. Salah satunya pengadaan oksigen di rumah sakit lewat bantuan dana CSR perusahaan.

Sebelumnya, sejumlah pemerintah daerah juga mengungkap kondisi berat yang dialami dalam penanganan pandemi Covid-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, misalnya, menyatakan tak sanggup membiayai bantuan sosial.

Emil, sapaan akrabnya, menyebut Jawa Barat kehilangan Rp5 triliun pendapatan. Akibatnya, mereka hanya bisa mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah pusat.

"Bansos yang untuk PPKM Darurat ini datang dari pemerintah pusat. Terus terang Jawa Barat tidak terlalu sanggup karena kami hilang Rp5 triliun," tutur Emil pada program Mata Najwa di Trans7, Rabu (14/7).