Mensos Paparkan 3 Langkah Jitu untuk Hindari Korupsi Bansos

Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan berlangsung hingga 2 Agustus mendatang, Menteri Sosial Tri Rismaharini menambah bantuan sosial (bansos) eksisting dan bantuan pangan untuk masyarakat.

Bersama jajarannya, Risma juga turun langsung ke lapangan mengecek penyaluran bansos di sejumlah daerah. Tujuannya, memastikan masyarakat yang terdampak pandemi mendapatkan bantuan sesuai ketentuan.

Sementara untuk menutup celah korupsi, Risma akan menjalankan tiga langkah strategis. Pertama, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kementerian Dalam Negeri.

"Maka itu, beberapa waktu lalu saya memutuskan untuk menidurkan lebih dari 21 juta data, karena di dalamnya ada data ganda. Pemadanan dengan NIK untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bansos," kata Risma dalam acara jumpa pers di Istana Negara pada Senin (26/07).

Kedua, Risma akan memperbaiki mekanisme penyaluran. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, disalurkan melalui Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara) langsung ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dipegang sendiri oleh penerima manfaat. Sedangkan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

"Untuk bantuan beras yang 10 kg dari Perum Bulog, disalurkan melalui Perum Bulog. Kemensos hanya menyampaikan data penerima bantuan," kata Risma.

Terakhir, Kemensos berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Fintech Indonesia untuk mempersiapkan aplikasi sebagai upaya peningkatan layanan kepada penerima manfaat, sekaligus menjadi alat kontrol penggunaan bansos.

"Nanti dengan aplikasi itu, penerima manfaat tidak harus belanja di E-Warong, tapi bisa ke tempat lain. Selain itu juga bisa untuk memonitor apakah bantuan dibelanjakan sesuai kebutuhan atau di luar itu, misalnya untuk membeli rokok atau minuman keras. Kan tidak boleh untuk membeli rokok atau minuman keras," ungkap Risma.

Kemensos sendiri telah menyiapkan sejumlah program bantuan untuk meringankan beban masyarakat. Selain PKH, BPNT/Kartu Sembako, dan BST, juga diadakan penyaluran 10 kg beras melalui Perum Bulog untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM BPNT/Kartu Sembako.

Selain itu, Kemensos melalui Dinas Sosial juga menyalurkan 5 kg beras untuk 5,9 juta pekerja informal di Jawa dan Bali. Total volume beras yang disalurkan adalah 2.010 ton, dengan 3 ribu paket beras untuk 122 kabupaten/kota dan 6 ribu paket untuk enam ibu kota provinsi.