NasDem Yakin Anggota DPR Pilih Isoman di Rumah Daripada Hotel

Anggota Fraksi NasDem DPR RI Saan Mustopa meyakini bahwa anggota dewan tidak akan menggunakan fasilitas hotel bintang 3 sebagai tempat untuk isolasi mandiri (isoman) seperti yang sudah disediakan Sekretariat Jenderal.

Saan bicara demikian berkaca dari dirinya yang pernah positif Covid-19. Dia lebih memilih isolasi di rumah karena lebih nyaman.

"Saya yakin kalau anggota dewan banyak memilih isolasi di rumah. Saya juga pernah terpapar, baru sembuh dari Covid, itu kemarin melakukan isolasi di rumah," kata Saan saat dihubungi, Rabu (28/7).

"Saya pribadi, isolasi lebih nyaman di rumah lah, daripada di hotel cuma kamar begitu. Stres nantinya," tambahnya.

Saan menilai rencana pemberian fasilitas hotel itu sebagai bentuk antisipasi dari Setjen DPR. Terlebih, pemberian fasilitas itu bukan hanya untuk anggota dewan, melainkan juga staf yang bekerja di lingkungan DPR.

Menurut Saan, Setjen mengantisipasi karena melihat kondisi rumah sakit yang saat ini penuh untuk menampung pasien Covid.

"Jadi mungkin Kesetjenan prepare aja, belum tentu itu digunakan. Karena sekali lagi saya yakin banyak anggota DPR lebih banyak melakukan isolasi di rumah daripada di hotel," tuturnya.

Lebih lanjut, Saan juga mengatakan bahwa Fraksi NasDem belum mengambil sikap secara resmi. Namun, ia menyatakan bahwa Fraksi NasDem akan melihat dari sisi tingkat urgensi dalam penyediaan fasilitas tersebut.

"Kan tingkat konfirmasi positif Covid juga sudah mulai menurun, RS juga sudah tidak seperti sebelum-sebelumnya, BOR udah turun juga. Jadi kita lihat deh nanti dari sisi urgensinya," paparnya.

Rencana pemberian fasilitas hotel untuk isolasi anggota dewan hingga staf menuai kritik. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus bahkan meminta DPR mencabut keputusan tersebut.

Ia menilai kebijakan tersebut tidak memiliki empati terhadap nasib rakyat yang tengah kesusahan mendapatkan fasilitas kesehatan untuk isolasi mandiri yang terjangkau.

"Ini menambah deretan kebijakan DPR yang memperlihatkan minimnya kepedulian dan tak ada empati pada nasib rakyat yang di saat bersamaan juga mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan isoman di masa pandemi ini," kata Lucius.