Imbas Gaduh Anies-Risma, 99 Ribu Keluarga Belum Terima Bansos
Pemprov DKI Jakarta menunda pemberian bantuan sosial (bansos) Covid-19 terhadap 99 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lantaran ada dugaan data ganda. Pemprov DKI belum memberikan bansos kepada mereka lantaran harus melakukan validasi data terlebih dahulu.
Masalah itu kini menjadi sorotan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Sebelum Hari Raya Idul Adha kemarin, kami melakukan top up untuk 907 ribu dari satu juta, kenapa? karena masih ada data dobel 99.450 KPM," kata Kepala Dinas Sosial Premi Lesar dalam sebuah diskusi virtual.
"Itu merupakan data dobel dari Kemensos, sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," tambahnya.
Menurut Premi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalu bersurat ke Menteri Sosial Tri Rismaharini mengenai keberadaan data ganda tersebut.
"Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name by adress. Siapa saja yang menerima BST Kemensos, sehingga kami lakukan pemadanan data dan uang yang memang masih kami tunda kepada para pemilik rekening bisa segera dicairkan," katanya.
Setelah dilakukan pembersihan data, ia mengatakan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari APBD telah dikucurkan untuk 1.007.379 keluarga sepanjang Mei dan Juni. Kemensos pun melakukan pembersihan data.
Ia menyatakan bantuan dari Kemensos disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero). Sementara bantuan dari Pemprov, penyaluran dilakukan melalui rekening Bank DKI.
Selain uang, ia mengatakan Pemprov DKI juga menyalurkan bantuan berupa 10 Kg beras. Namun, lagi-lagi belum semua keluarga penerima mendapatkannya.
"Pemprov kemarin juga meluncurkan beras sebanyak 10 kilogram kepada 1.007.379 tersebut, tapi memang yang 99.450 masih kita hold juga menunggu kepastian data Kemensos," katanya.
Saat dikonfirmasi, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku belum memahami sepenuhnya surat yang dikirim Anies. Namun, dia mempersilakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika hendak berdialog terkait hal tersebut.
"Saya tidak tahu persis samanya gimana. Silakan komunikasi dengan kami. Insyaallah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang kami tutupi," kata Risma dalam jumpa pers, Selasa (3/8).
Mantan Wali Kota Surabaya itu mengakui sempat ada masalah terkait bansos Covid-19 di DKI Jakarta. Namun, katanya, itu bukan terkait data ganda, melainkan mekanisme penyaluran lewat Bank ATM.
Semula, kata Risma, Pemprov DKI meminta agar penyaluran BST dilakukan Bank DKI. Namun, pihak bank menolak, karena alasan teknis. Kemensos sempat mencarikan bank lain sebagai pihak yang akan menyalurkan, namun kembali ditolak.
"Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos. Dan sekarang sudah 95 persen, untuk tersalurkannya BST," kata dia.
Hingga hari ini, Rabu (4/8), penyaluran bansos untuk sekitar 99 ribu itu masih tertunda. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
"Sudah hampir semuanya selesai mungkin tidak lebih 5 persen yang masih pemadanan data dengan Kemensos, masih terus dilakukan pemadanan datanya," kata Riza, Rabu (5/8).