Pakar: Polemik Bansos Anies-Risma demi Cari Dukungan Politik

Sebanyak 99 ribu keluarga penerima manfaat bantuan sosial (bansos) Covid-19 dari APBD Jakarta belum mendapatkan bantuan karena diduga ada data ganda dengan penerima bansos dari Kementerian Sosial.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengirim surat ke Kemensos untuk memvalidasi data itu. Namun, Menteri Sosial Tri Rismaharini belum memahami sepenuhnya surat yang dikirim Anies.

Lihat Juga : Imbas Gaduh Anies-Risma, 99 Ribu Keluarga Belum Terima Bansos

Alih-alih memvalidasi data, Risma justru menyentil balik Pemprov DKI terkait perbaikan data bansos yang mangkrak baru 40 persen dan penyalurannya lewat Bank DKI yang gagal tak sesuai rencana semula.

Menurut Risma, sejumlah bank menolak rencana Anies untuk menyalurkan bansos lewat ATM.

"Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos. Dan sekarang sudah 95 persen, untuk tersalurkannya BST," kata dia, Selasa (3/8).

Terkait polemik ini, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto menilai ada kecenderungan Anies maupun Risma mengail dukungan politik dengan memanfaatkan isu bansos corona.

Menurutnya, bukan kali ini saja dua tokoh itu berpolemik terkait bansos dan Covid-19.

Lihat Juga : Risma Jawab Surat Anies soal Data: Tidak Ada yang Kami Tutupi

Ia menyinggung soal Risma yang pernah mengeluarkan pernyataan terkait penghapusan data ganda penerima bansos dalam rapat kerja dengan DPR pada Juni 2021. Saat itu, Risma mengaku ada pihak yang menekannya.

Sementara Anies, beberapa kali berseberangan dengan pemerintah pusat dalam hal kebijakan penanganan pandemi.

"Cukup terang lah. Ini juga bukan pertama kalinya ya. Ini bukan pertama kali, baik Anies maupun Risma terlibat dalam polemik politik terkait pandemi dan bansos," kata Arif saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (5/8).

Arif mengatakan kompetisi berebut dukungan tidak terelakkan akan terjadi lebih awal. Apalagi, kondisi politik nasional yang hampir dipastikan akan menghadirkan pemimpin generasi baru.

"Di sisi lain kita juga paham bahwa posisi gubernur adalah loncatan yang prestisius terutama setelah keberhasilan Pak Jokowi, sehingga sulit dielakkan bahwa orientasi pada kontestasi elektoral membuat orang sudah memulai kompetisi," ucapnya.

Namun demikian, Arief menyayangkan bansos dan pandemi dimanfaatkan untuk mendulang dukungan. Menurutnya, isu itu seharusnya dijadikan momentum untuk bersatu.

"Siapapun, apakah dari kubu yang satu atau kubu yang lain, ya enggak pantas. Kalau mau berpolemik tentang yang lain saya enggak masalah, tapi jangan isu ini," katanya.

Lihat Juga : Anies Surati Risma Minta Kepastian Data Penerima Bansos Tunai

Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai saling lempar antara Pemprov dan Kemensos itu terjadi lantaran ketidakmampuan keduanya dalam mengelola data hingga menyalurkan bansos.

"Ketidakmampuan mereka dialihkan dengan cara itu. Selalu seperti itu kan, berdebat pusat dan daerah selalu seperti itu. Sebenarnya itu sama-sama tidak mampu dalam hal ini," katanya.

Ia pun meminta agar polemik itu dihentikan dan penyaluran bansos segera dilakukan.

"Sekarang yang penting itu segera disalurkan sesuai arahan Presiden. Masyarakat ini sudah lapar. Harus diberikan," katanya.