Nadiem: Kampus Merdeka Senilai 20 SKS, Tak Ada Batas Akademik

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan tak ada lagi batasan akademik untuk mahasiswa belajar.

Nadiem mengatakan Program Kampus Merdeka yang dirancang pihaknya bertujuan untuk membebaskan mahasiswa dari batasan keilmuan dan peminatan.

Lihat Juga : 22 Ribu Mahasiswa Ikut Program Kampus Mengajar Nadiem

"Melalui program Kampus Merdeka kami berupaya membebaskan mahasiswa Indonesia dari batasan untuk belajar. Sekarang sudah tidak ada batasan dalam hal akademik karena semua program kampus merdeka bernilai 20 SKS," kata Nadiem dalam pidato pembukaan program International Student Mobility Award (IISMA) melalui YouTube, Senin (9/8).

Ia juga menegaskan melalui Program Kampus Merdeka, setiap siswa bebas mempelajari apa pun di luar bidang keilmuan yang ditempuh dan peminatan. Pendanaan dalam program Kampus Merdeka juga dapat dukungan dari LPDP.

"Terkait pendanaan, semua peserta program kampus merdeka dapat dukungan dari LPDP. Selain itu keragaman program yang kami tawarkan juga menghilangkan batas batas bidang ilmu dan peminatan," ucapnya.

"Oleh karena itu, sudah waktunya adik-adik untuk memerdekakan diri dari hal yang membatasi," sambung Nadiem.

Lihat Juga : Rektor UI Kritik Komunikasi Pemerintah Tangani Pandemi

Sebagaimana diketahui, pada program Kampus Merdeka, Nadiem memberikan sejumlah opsi belajar di luar kampus yang bisa dilakukan mahasiswa. Melalui program itu, mahasiswa bisa melakukan pertukaran pelajar, riset, magang, hingga mengajar di luar kampus hingga dua semester.

Namun kebijakan Kampus Merdeka ala Nadiem juga tak lepas dari kritik oleh berbagai pihak. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai Kampus Merdeka hanya terpaku pada metode belajar, tapi tidak memberikan solusi terhadap masalah kebebasan berpendapat di lingkungan kampus.

"Seharusnya [Kampus] Merdeka diletakkan bukan hanya sebagai tool (alat). Tapi bagian dari tujuan yang ingin disampaikan. Karena itu ketika ada pembelengguan terhadap gerakan kritis di level kampus, tidak dianggap menghambat kemerdekaan. Padahal itu kemerdekaan," tutur Ubaid.