Wacana Ambil Alih Rumah Dinas DPR, PPP Usul Diganti Uang Sewa

Anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi mengakui ada wacana dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hendak mengambil alih rumah dinas anggota DPR RI.

Lihat Juga : ANALISIS Misi Sulit Puan Maharani Kerek Elektabilitas Lewat Baliho

Baidowi bercerita baru mengetahui mengenai wacana tersebut pada Senin (10/8) kemarin. Namun, imbuhnya, Kemenkeu belum mensosialisasikan wacana ini kepada fraksinya.

"Kalau wacana efisiensi sudah lama. [Kemenkeu komunikasi] kalau ke fraksi belum, mungkin ke BURT DPR," kata Baidowi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/8).

Baidowi menilai wacana pengambilalihan tersebut seharusnya dijalankan dengan adil. Mengingat, rumah dinas DPR merupakan hak melekat bagi anggota DPR.

Lihat Juga : 26 Perwira Naik Pangkat, Kini Polri Punya 20 Jenderal Baru

Pemberitaan sejumlah media, alasan utama Kemenkeu mewacanakan ambil alih perumahan anggota DPR adalah karena mayoritas fasilitas rumah tersebut tidak dihuni.

Baidowi membantah alasan itu. Ia menegaskan bahwa banyak anggota DPR yang menggunakan rumah tersebut sebagai tempat tinggal.

"Saya menempati, tuh. Dan masih banyak yang menempati. Itu kan harus fair. Lalu bagaimana dengan rumah dinas pejabat lainnya yang ndak ditempati?" kata Baidowi.

Meski demikian, Baidowi menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait mekanisme yang lebih tepat apabila rumah dinas DPR diambil alih.

Ia usul ada uang sewa rumah tiap bulan kepada anggota DPR apabila fasilitas rumah dinas ditarik pemerintah.

Lihat Juga : PAN Usul Rumah Jabatan Anggota DPR Jadi Tempat Isoman Covid

"Kalau dirasa boros ya ganti aja mekanismenya dengan yang lebih tepat. Misalnya seperti yang diterapkan di DPD, dikasih uang sewa rumah tiap bulan. Itu lebih hemat hitungannya dibanding biaya maintenance RJA DPR tiap bulan," kata Baidowi.