ANALISIS

Penghapusan Kematian dan Absurditas Tangani Covid-19

CNN Indonesia
Rabu, 11 Agu 2021 13:37 WIB
Penghapusan Kematian dan Absurditas Tangani Covid-19
Warga berdoa di makam keluarganya usai pemakaman dengan protokol Covid-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta, Minggu (4/7/2021). (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memutuskan untuk mengeluarkan angka kematian warga terinfeksi virus corona dari indikator penilaian Covid-19.

Luhut yang merupakan Koordinator PPKM Level 4 Jawa-Bali menyebut keputusan itu dipilih pemerintah lantaran ditemukan masalah dalam input data akumulasi dari kasus kematian beberapa pekan sebelumnya. Ia mengatakan, delay data kematian menyebabkan distorsi penilaian levelling daerah.

Menurutnya alur data pencatatan kematian di Indonesia masih belum real time. Ia mengatakan kematian yang diumumkan harian oleh pemerintah, bukan kumulatif kasus di hari yang sama, melainkan sumbangan beberapa kasus kematian yang terjadi di beberapa hari sebelumnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (9/8) lalu.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai keputusan pemerintah untuk 'melenyapkan' angka kematian dalam perhitungan evaluasi kasus covid-19 merupakan strategi keliru.

ADVERTISEMENT

Hermawan menilai, apabila data yang bermasalah, sudah sewajarnya hal itu yang diperbaiki pemerintah dibandingkan memakai cara instan menghilangkannya. Angka kematian menurutnya menjadi fundamental dalam parameter pengendalian pandemi covid-19 di suatu daerah maupun negara.

"Rasa-rasanya absurd karena kalau angka kematian dihilangkan dari indikator penilaian itu salah besar. Kalau saya rasa ini jadi paradoks, ini harusnya kalau data yang terlambat atau delay ya pelaporan datanya yang dipercepat atau diperbaiki bukan menghilangkan variabel dalam data hitungan," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (11/8).

Hermawan pun menyayangkan keputusan terbaru itu, padahal pemerintah sebelumnya sudah jelas menetapkan indikator laju penularan melalui tiga variabel yakni kasus konfirmasi positif Covid-19, kondisi tingkat keterisian (Bed Occupancy Rate/BOR) rumah sakit rujukan Covid-19, dan tingkat kematian Covid-19.

Pada tingkat kematian, dalam ketetapan pemerintah sebelumnya diatur level transmisi per 100 ribu penduduk per pekan. Apabila perbandingan jumlah angka kematian 1 maka ditetapkan pada daerah level 1. Kemudian apabila range 1-2 ditetapkan level 2; 2-5 pada level 3; dan lebih dari 5 masuk kategori daerah level 4.

"Jadi itu komponen yang saling berkaitan satu sama lain sebenarnya ya, jangan dipisah atau dihilangkan," ujarnya.

Menurut Hermawan, indikator kasus kematian merupakan sebuah hal yang wajib dalam pelayanan kesehatan, bahkan sebelum pandemi Covid-19. Itu, kata dia, seperti Gross Death Rate (GDR) dan Net Death Rate (NDR) yang menjadi indikator penilaian kualitas dan mutu pelayanan medis di rumah sakit.

Selain itu, sambungnya, pandemi covid-19 dengan anomali kasus kematian Covid-19 yang meningkat dari pada jenis penyakit lain dalam kurun 17 bulan belakangan di Indonesia ini tidak bisa dianggap remeh temeh baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum.

Kesuksesan pengendalian pandemi Covid-19, kata dia, tidak bisa terlepas dari indikator kasus kematian. Apabila hal itu dikesampingkan, ia khawatir kasus kematian covid-19 di nusantara ini pada akhirnya tak lagi dianggap serius, sehingga pengendalian pandemi di Indonesia akan berjalan dengan peta buta.

"Indikator kematian kaitan dengan mortality rate itu menjadi global standard, dan itu menjadi salah satu indikator yang fundamental, jadi tidak bisa dihilangkan. Jelas-jelas kematian inilah yang menjadi indikator global karena quality of services dilihat dari angka kematian," kata dia.

Persoalan Definisi Kematian

Hermawan pun mengingatkan perihal persoalan data kematian selama pandemi Covid-19 di Indonesia dalam lebih dari satu setengah tahun terakhir. Pemerintah, katanya, selama ini hanya berpusat pada definisi kematian berdasarkan hasil positif PCR swab saja. Padahal, Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah memperluas definisi kematian Covid-19 hingga mencakup kasus terduga alias suspek dan probable.

Oleh karena itu, dirinya merasa aneh ketika pemerintah malah tak menjadikan lagi kasus kematian Covid-19 sebagai acuan. Sementara sejatinya masih banyak kasus yang under reported alias kasus kematian warga akibat covid-19 yang tidak terdata dan terdeteksi lantaran lemahnya sistem testing dan tracing Indonesia.

"Ini tidak tepat cara berpikirnya ya, dulu bahkan kita berharap variabel angka probable harus dimasukkan, rupanya ini juga tidak kan," ujarnya.

Lebih lanjut, Hermawan menjelaskan bahwa sejatinya data memiliki dua makna dalam pengendalian pandemi. Pertama, data berdasarkan evidence based yang ditujukan untuk kepentingan riset dan publikasi kepada masyarakat guna akuntabilitas dan transparansi kondisi pandemi covid-19 yang terjadi di lapangan.

Kedua, data sebagai sebuah cermin yang dapat digunakan sebagai langkah perbaikan kondisi pandemi dan pengambilan keputusan terkait strategi pengendalian pandemi covid-19 di nusantara. Dengan dua prasyarat itu, Hermawan menegaskan sudah sewajarnya data disampaikan secara sejujur-jujurnya kepada masyarakat.

"Karena dari data tidak mungkin bohong, karena bisa menganalisis situasi. Intinya kalau kasus harian menurun dan kematian meninggi, itu ada yang salah dalam evaluasi, bisa karena testing dan tracing tidak terpenuhi. Dari situ bisa terlihat, bahwa data tidak bisa berdiri sendiri," kata dia.

Buka halaman selanjutnya, paradoks untuk rakyat.

Peta Buta dan Paradoks untuk Rakyat

Penghapusan Kematian dan Absurditas Tangani Covid-19

Seorang pria meratapi kerabatnya yang dimakamkan usai wafat Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta, 7 Juli 2021. (AP/Tatan Syuflana)

Tak jauh berbeda dengan pendapat Hermawan, kelompok relawan pemantau penanganan pandemi di Indonesia LaporCovid-19 dan Kawal Covid-19 pun menganggap aneh keputusan pemerintah mengeluarkan data kematian dari indikator penilaian penanggulangan pagebluk ini.

Co-Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif juga menilai keputusan pemerintah untuk menghilangkan data kematian pada indikator pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan sebuah langkah yang gegabah.

Sebab, kondisi dan penanganan kasus kematian Covid-19 di Indonesia sampai saat ini belum maksimal. Bahkan, masih banyak kasus kematian yang tidak dilaporkan di luaran sana. Tentunya, kondisi itu membuat besaran penularan dan kasus kematian Covid-19 semakin tak terkendali di masyarakat.

Ia mencontohkan pada 7 Agustus 2021, LaporCovid19 yang notabenenya merupakan koalisi dari warga, menemukan setidaknya selisih 19 ribu data kematian Covid-19 nasional dengan data kematian covid yang bersumber dari data dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Data kita sangat under reported ya dan belum mengikuti panduan WHO. Sudah jelas definisi kematian Covid-19 adalah mereka yang meninggal secara klinis Covid-19, baik itu status probable maupun konfirmasi Covid-19, tapi kita tidak begitu," kata Arif kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/8) malam.

Seperti berjalan dengan peta butaCo-Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif

Arif menyebut, banyak negara sudah mulai memperbaiki data perkembangan Covid-19 mereka dengan melampirkan data kematian probable dan suspek Covid-19. Ia mencontohkan China yang semula hanya melaporkan kasus kematian positif Covid-19, namun kini sudah mengikuti anjuran pelaporan data WHO.

Pelaporan data secara transparan menurutnya sangat perlu dilakukan saat ini. Pemerintah dan masyarakat menurut Arif perlu sama-sama mengetahui kondisi riil sebaran kasus Covid-19 baik konfirmasi positif maupun kematian di lapangan.

Dengan begitu, kampanye waspada dan disiplin protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dapat dipahami dengan baik. Sementara saat ini, dengan kondisi data yang masih carut-marut, mulai bermunculan kembali masyarakat yang sudah tidak percaya eksistensi virus corona.

"Ini bukan hanya pada kebijakan ya, tapi pada persepsi risiko masyarakat. Kalau masyarakat tidak dapat gambaran sesungguhnya mengenai situasi pandemi ini, bagaimana kita mau mengajak mereka taat prokes, kita mau ajak waspada, sementara data yang diberikan bukan data sesungguhnya. Jadi seperti berjalan dengan peta buta," kata dia.

Selain data, Arif juga menyinggung penanganan kasus kematian Covid-19 oleh pemerintah yang masih belum optimal.

Meski pemerintah melaporkan kondisi rata-rata keterisian rumah sakit telah menurun hingga 54,35 persen per laporan Satgas kemarin, kondisi itu paradoks dengan kasus kematian Covid-19 terutama pada pasien yang menjalani isolasi mandiri (isoman).

LaporCovid-19 mencatat sebanyak 3.007 pasien terpapar virus corona meninggal dunia saat menjalani isoman, laporan itu merupakan data terbaru per 7 Agustus. Arif menyebut, data tersebut diperoleh dari tiga sumber.

Pertama, data laporan yang diterima oleh tim relawan Lapor Covid-19, kemudian data kedua diperoleh dari komunitas yang berasal dari lembaga CISDI, dan data ketiga didapatkan dari data pemerintah yang hanya bersumber dari dinas provinsi DKI Jakarta.

Dengan temuan itu, maka terlihat bahwa klaim kasus Covid-19 yang disebut pemerintah menurun nyatanya masih semu. Sebab, apabila kasus turun, maka seharusnya kasus kematian juga menurun. Kondisi ini juga merupakan implikasi dari rendahnya cakupan testing dan tracing yang dilakukan pemerintah saat ini.

"Jadi jangan mengendalikan pandemi dengan data dan informasi, tapi kendalikan pandemi dengan sebenar-benarnya, dengan transparan," ujar Arif.

Halaman selanjutnya cara mengatasi delay data

LIHAT SELENGKAPNYA