Penghapusan Kematian dan Absurditas Tangani Covid-19

Tak jauh berbeda dengan pendapat Hermawan, kelompok relawan pemantau penanganan pandemi di Indonesia LaporCovid-19 dan Kawal Covid-19 pun menganggap aneh keputusan pemerintah mengeluarkan data kematian dari indikator penilaian penanggulangan pagebluk ini.

Co-Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif juga menilai keputusan pemerintah untuk menghilangkan data kematian pada indikator pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan sebuah langkah yang gegabah.

Sebab, kondisi dan penanganan kasus kematian Covid-19 di Indonesia sampai saat ini belum maksimal. Bahkan, masih banyak kasus kematian yang tidak dilaporkan di luaran sana. Tentunya, kondisi itu membuat besaran penularan dan kasus kematian Covid-19 semakin tak terkendali di masyarakat.

Ia mencontohkan pada 7 Agustus 2021, LaporCovid19 yang notabenenya merupakan koalisi dari warga, menemukan setidaknya selisih 19 ribu data kematian Covid-19 nasional dengan data kematian covid yang bersumber dari data dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Data kita sangat under reported ya dan belum mengikuti panduan WHO. Sudah jelas definisi kematian Covid-19 adalah mereka yang meninggal secara klinis Covid-19, baik itu status probable maupun konfirmasi Covid-19, tapi kita tidak begitu," kata Arif kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/8) malam.

Lihat Juga : Indikator Penanganan Covid-19 Indonesia Tanpa Data Kematian

Arif menyebut, banyak negara sudah mulai memperbaiki data perkembangan Covid-19 mereka dengan melampirkan data kematian probable dan suspek Covid-19. Ia mencontohkan China yang semula hanya melaporkan kasus kematian positif Covid-19, namun kini sudah mengikuti anjuran pelaporan data WHO.

Pelaporan data secara transparan menurutnya sangat perlu dilakukan saat ini. Pemerintah dan masyarakat menurut Arif perlu sama-sama mengetahui kondisi riil sebaran kasus Covid-19 baik konfirmasi positif maupun kematian di lapangan.

Dengan begitu, kampanye waspada dan disiplin protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dapat dipahami dengan baik. Sementara saat ini, dengan kondisi data yang masih carut-marut, mulai bermunculan kembali masyarakat yang sudah tidak percaya eksistensi virus corona.

"Ini bukan hanya pada kebijakan ya, tapi pada persepsi risiko masyarakat. Kalau masyarakat tidak dapat gambaran sesungguhnya mengenai situasi pandemi ini, bagaimana kita mau mengajak mereka taat prokes, kita mau ajak waspada, sementara data yang diberikan bukan data sesungguhnya. Jadi seperti berjalan dengan peta buta," kata dia.

Selain data, Arif juga menyinggung penanganan kasus kematian Covid-19 oleh pemerintah yang masih belum optimal.

Meski pemerintah melaporkan kondisi rata-rata keterisian rumah sakit telah menurun hingga 54,35 persen per laporan Satgas kemarin, kondisi itu paradoks dengan kasus kematian Covid-19 terutama pada pasien yang menjalani isolasi mandiri (isoman).

LaporCovid-19 mencatat sebanyak 3.007 pasien terpapar virus corona meninggal dunia saat menjalani isoman, laporan itu merupakan data terbaru per 7 Agustus. Arif menyebut, data tersebut diperoleh dari tiga sumber.

Pertama, data laporan yang diterima oleh tim relawan Lapor Covid-19, kemudian data kedua diperoleh dari komunitas yang berasal dari lembaga CISDI, dan data ketiga didapatkan dari data pemerintah yang hanya bersumber dari dinas provinsi DKI Jakarta.

Dengan temuan itu, maka terlihat bahwa klaim kasus Covid-19 yang disebut pemerintah menurun nyatanya masih semu. Sebab, apabila kasus turun, maka seharusnya kasus kematian juga menurun. Kondisi ini juga merupakan implikasi dari rendahnya cakupan testing dan tracing yang dilakukan pemerintah saat ini.

"Jadi jangan mengendalikan pandemi dengan data dan informasi, tapi kendalikan pandemi dengan sebenar-benarnya, dengan transparan," ujar Arif.

Halaman selanjutnya cara mengatasi delay data