Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan keterbatasan infrastruktur penunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19 telah menurunkan kualitas belajar siswa.
"Keterbatasan infrastruktur penunjang pendidikan jarak jauh akan menurunkan capaian kualitas belajar dan kelulusan siswa yang tidak hanya mengukur tingkat kecerdasan tetapi pembentukan karakter anak didik," kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senin (16/8).
Lihat Juga :![]() Sidang Tahunan MPR Jokowi Apresiasi Rencana MPR Kaji Pokok-Pokok Haluan Negara |
Menurut Bamsoet, pandemi bukan saja berdampak secara nyata pada sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Ia turut berdampak pada kualitas pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di satu sisi, katanya, pandemi Covid-19 dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam beradaptasi dengan teknologi. Namun, di sisi lain, pandemi juga mengancam siswa, baik pada kualitas, kecerdasan, dan karakter.
Bamsoet turut menyoroti ketimpangan infrastruktur PJJ di sejumlah wilayah. Menurutnya, hal itu mengakibatkan sistem pendidikan nasional memfasilitasi kebutuhan siswa selama PJJ.
"Belum lagi apabila pembelajaran jarak jauh itu, dihadapkan dengan ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar wilayah, juga mengakibatkan sistem pendidikan nasional yang ada belum mampu secara efektif menjadi sarana untuk mewujudkan proses pembelajaran," katanya.
Lihat Juga :![]() SIDANG TAHUNAN MPR 2021 Bamsoet Waspadai Kebangkitan Terorisme-Komunisme saat Pandemi |
Politikus Partai Golkar itu pun mendukung pemerintah merealokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Covid-19.
Menurutnya, upaya pemerintah merealokasi anggaran dalam sejumlah skema, mulai dari kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN, dinilai sebagai langkah tepat.
"Oleh karena itu, terhadap upaya upaya Pemerintah melalui sejumlah paket kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19 beserta dampaknya, kami sangat mendukung sepenuhnya," kata Bamsoet.
Pemerintah mulai mengizinkan sejumlah daerah yang menerapkan PPKM Level 2 dan 3 membuka sekolah untuk belajar tatap muka. Kemendikbudristek meminta daerah-daerah itu berani segera menggelar pembelajaran tatap muka.