Moeldoko soal TWK KPK: Jangan Semua Persoalan Lari ke Jokowi

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masalah tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) tak disandarkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jangan semua persoalan itu lari ke presiden. Ngapain yang di bawah?" kata Moeldoko kepada awak media, Rabu (18/8).

Lihat Juga : Bersurat ke Jokowi, Muhammadiyah Minta TWK KPK Dibatalkan

Moeldoko mengatakan untuk masalah kepegawaian terdapat kementerian dan lembaga yang menangani. Ia memastikan Jokowi tak ikut campur dalam pelaksanaan TWK pegawai KPK.

"Semaksimal mungkin presiden tidak terlibat di dalamnya (persoalan TWK KPK)," ujarnya.

Lebih lanjut, mantan panglima TNI itu meminta Jokowi diberi ruang untuk memikirkan persoalan yang lebih besar. Menurutnya, persoalan-persoalan teknis akan diselesaikan oleh para pembantunya.

"Itu memang struktural begitu, agar apa? Struktur keorganiasasian bernegara ini berjalan efektif," katanya.

Lihat Juga : Bupati Bandung Barat Didakwa Dapat Fee Proyek Bansos Covid

Sebelumnya sejumlah pihak mendesak agar Presiden Jokowi turun tangan menangani persoalan TWK pegawai KPK.

Mantan Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif misalnya, mendesak Jokowi atau Menteri Koordinator Politik Hukum dan KEamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD agar turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.

Menurutnya, TWK tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan putusan Mahkamah konstitusi (MK) yang tidak mensyaratkan TWK dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra juga mengkritik Jokowi yang tidak melakukan apa-apa terkait permasalahan TWK. Menurutnya, hal ini tidak terlalu menggembirakan.

"Presiden Jokowi enggak melakukan apa-apa. Diam seribu bahasa. Jadi, proyeksinya apa? Gloomy kalau sejauh menyangkut KPK dan pemberantasan korupsi. Jadi, enggak terlalu menggembirakan," ujar Azyumardi," Kamis (12/8).

Lihat Juga : Tawarkan Baju Jokowi 404: Not Found, Tukang Sablon Diperiksa

Terbaru, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga merekomendasikan agar Jokowi mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK. Pelaksanaan alih status pegawai KPK melalui metode TWK ini dinilai sarat dengan pelanggaran HAM.

"Komnas HAM menyampaikan rekomendasi kepada Bapak Presiden RI Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK Pegawai KPK," ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Senin (16/8).