Jakarta, CNN Indonesia --
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat Papua Barat sebagai satu-satunya provinsi yang mengalami peningkatan pada sebaran kasus virus corona di Indonesia dalam sepekan terakhir.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito merinci, Papua Barat mengalami kenaikan kasus covid-19 sebanyak 79 kasus. Atau, dari pekan lalu berjumlah 319 kasus Covid-19, awal pekan ini meningkat menjadi 319 kasus.
"Di tingkat provinsi, jika pada minggu lalu seluruh provinsi menunjukkan penurunan kasus positif mingguan, sayangnya pada minggu ini terdapat satu provinsi yang kembali meningkat yaitu Papua Barat," kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Selasa (7/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Papua Barat, Wiku juga mencatat Papua sebagai satu-satunya provinsi yang mengalami kenaikan kasus aktif sebesar 0,32 persen. Kasus aktif merupakan sebaran warga penyintas Covid-19 yang tengah menjalani perawatan di fasilitas kesehatan maupun isolasi mandiri di rumah masing-masing.
Wiku menambahkan, persentase kasus aktif di Papua selama dua pekan terakhir juga menjadi sorotan lantaran tertinggi se-Indonesia, yakni 37,87 persen pada sepekan sebelumnya dan meningkat menjadi 38,19 persen dalam sepekan terakhir.
Lebih lanjut, Wiku juga menginformasikan bahwa dalam beberapa pekan ke depan terdapat potensi kenaikan kasus di dua provinsi tersebut, lantaran masih ada kasus yang belum dilaporkan di pemerintah pusat melalui sistem New All Record (NAR) milik Kementerian Kesehatan.
"Saat ini beberapa pemda termasuk Papua dan Papua barat terus mengupayakan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan kata dalam beberapa waktu ke depan," ujar Wiku.
Satgas per Senin (6/9) mencatat secara kumulatif, sebanyak 22.574 orang dinyatakan positif terinfeksi virus corona di Papua Barat. Dari jumlah itu sebanyak 22.035 orang dinyatakan pulih, 193 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri, sementara 346 lainnya meninggal dunia.
Sementara untuk Papua, sebanyak 32.744 orang di antaranya dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Dari jumlah itu sebanyak 19.870 orang dinyatakan pulih, 12.514 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri, sementara 360 lainnya meninggal dunia.
Baca halaman berikutnya pernyataan dari Satgas Covid Papua Barat.
Status Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Kabupaten Manokwari, Papua Barat, bukannya turun, melainkan naik ke level 4. Padahal dari jumlah kasus, Manokwari per tanggal 6 September 2021 tersisa 42 orang saja yang masih berstatus positif Covid-19.
Ketua Harian Satgas Covid-19 Papua Barat, Derek Ampnir, mengatakan penurunan angka positif Covid-19 tidak menjamin status level PPKM. Pasalnya, kata dia, pemerintah pusat menetapkan Manokwari dengan status PPKM Level 4 berdasarkan hasil evaluasi.
"Testing dan tracing kita masih rendah, makanya PPKM level 4, meskipun kasus aktif kian menurun. Selain itu, ketaatan protokol kesehatan juga masih di bawah 75 persen. Solusinya sederhana, posko-posko diaktifkan kembali, testing dan tracing ditingkatkan, anjuran pemerintah dijalankan, maka level ini bisa turun," ujar Derek
Terpisah, Juru Bicara Covid-19 Papua Barat, dr. Arnold Tiniap saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, mengaku bahwa penerapan level 4 untuk Kabupaten Manokwari tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, sambungnya, berdasarkan evaluasi pihaknya akan menyampaikan tanggapan ke Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, selaku Ketua Umum Satgas Covid-19 Papua Barat.
"Tanggapan ini kita sampaikan ke Gubernur. Langkah selanjutnya menjadi keputusan beliau untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat," ungkapnya.
Arnold menjelaskan tanggapan itu terkait indikator Manokwari ditetapkan status Level 4. Menurutnya, jika dinilai dengan data, Manokwari pada 1 September tercatat ada penambahan sebanyak 147 kasus. Nyatanya, itu bukan penambahan satu hari, melainkan penambahan beberapa hari yang baru direkap dan di upload.
"Kita sudah cek kembali ke teman teman di Satgas Manokwari dan itu merupakan penambahan data beberapa hari. Tanggal 1 September sebenarnya Manokwari hanya ketambahan dua kasus saja," ungkapnya.
Berdasarkan data itu, pemerintah pusat kata dia tidak melakukan konfirmasi lagi, dan kemudian Manokwari di tetapkan berstatus PPKM level 4.
Lebih lanjut kata Arnold, jika ketaatan prokes yang minim, tracing dan testing yang masih rendah dijadikan indikator pemerintah pusat untuk menetapkan Manokwari sebagai PPKM level 4, maka sebenarnya bukan hanya Manokwari, tetapi seluruh Kabupaten Kota di Papua Barat, seharusnya berstatus level 4.
"Faktanya, BOR rumah sakit di Manokwari sudah rendah, hanya 6 persen. Cakupan vaksinasi teringgi di Papua Barat adalah Manokwari. Bahkan per hari ini, hanya 8 orang yang dirawat di Manokwari dengan status 5 pasien gejala ringan dan 3 pasien gejala sedang sedangkan sisanya 34 orang menjalani isolasi mandiri. Soal Tracing kontak pun Manokwari lebih aktif," ungkapnya.
Diketahui, berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 40 tahun 2021, Provinsi Papua Barat merupakan 1 dari 14 Provinsi di Indonesia yang kabupatennya ditetapkan status PPKM level 4. Penguatan 3 T menjadi perhatian khusus yang harus diterapkan oleh daerah dengan status level 4. Berdasarkan instruksi itu, Testing perlu ditingkatkan dengan target kurang dari 10 persen; terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat.
Cakupan Vaksinasi Papua Barat
Berdasarkan data Capaian Vaksinasi Covid-19 tanggal 6 September 2021, Papua Barat untuk dosis pertama baru mencapai 26,6 persen atau 212.290 orang dari target sasaran 797.402. Sedangkan untuk dosis dua baru 15,8 persen atau 126,187 orang.
Manokwari tertinggi dengan capaian 47.0 persen untuk dosis pertama atau sebanyak 62.433 orang dari target sasaran 132.723 orang. Sedangkan dosis kedua baru mencapai 28,1 persen atau 37.291 orang. Sedangkan Kabupaten Pegaf masih yang terendah dengan jumlah dosis pertama baru 0,4 persen atau 114 orang dari target sasaran 29.822 orang. Sedangkan untuk dosis dua baru 0,2 persen atau baru 62 orang.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Otto Parorongan mengatakan, pelaksanaan vaksinasi saat ini masih bersifat kerja sosial dan kerja kemanusiaan.
"Anggarannya belum ada. Kita saat ini saling menutupi. Vaksin dan Vaksinator kita siapkan. Apa yang penyelenggara bisa siapkan, itu yang disediakan, begitupun sebaliknya. Itu namanya gotong royong," ungkapnya.
Untuk anggaran Vaksinasi, kata Otto, baru diajukan untuk APBD Perubahan 2021. Pasalnya, pengusulan anggaran APBD Induk 2021 dilakukan ditahun 2020, sedangkan Vaksinasi baru dilaksanakan awal Januari 2021.
"Dinkes baru mengajukan anggaran pada APBD Perubahan 2021 untuk pelaksanaan vaksinasi. Ini untuk upaya percepatan vaksinasi," tandasnya.
