Pasrah Keluarga Korban Lapas Tangerang: Bukan Salah Yasonna
CNN Indonesia
Sabtu, 11 Sep 2021 06:33 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Sejumlah aktivis meminta Presiden Jokowi mencopot Menkumham Yasonna Laoly lantaran tak juga mampu membenahi masalah lapas. (Foto: ANTARA FOTO/FAUZAN)
Usai insiden, Yasonna Laoly memberikan uang santunan Rp30 juta kepada tiga keluarga narapidana.
"Santunan ini jangan dilihat dari besar atau kecilnya, tetapi sebagai wujud empati dan rasa duka mendalam kami atas musibah yang sama-sama tidak kita inginkan ini," kata dia di RS.
Politikus PDIP ini juga menyebut kebakaran ini sebagai musibah sambil meminta maaf. Dia juga menuding UU Narkotika sebagai penyebab utama over kapasitas yang memicu banyaknya korban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini musibah yang memprihatinkan bagi kita semua," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis, Rabu (8/9).
Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Abdul Aris menjelaskan dana Rp30 juta itu merupakan uang duka bagi keluarga para korban.
"Uang duka Rp30 juta itu yg kita berikan dari kementerian, dari Pak Menteri (Hasonna Laoly) untuk semua korban, termasuk biaya rumah sakit kita tanggung semua," ujarnya.
Selain itu, pihaknya akan menanggung biaya ambulans dan pengurusan jenazah korban kebakaran Lapas senilai Rp6 juta.
"Jadi uang itu 6 juta untuk pemakaman, ambulans," kata dia, usai penyerahan jenazah pertama yang berhasil diidentifikasi ke keluarga korban di RS Polri, Jumat (10/9).
Terpisah, Direktur Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Handayani Ningrum menyatakan pihak keluarga kebakaran Lapas tidak perlu mengurus administrasi kependudukan para korban.
"Kami membantu memproses kependudukan korban, jadi semua yang menjadi korban ini tidak mengurus sendiri," kata dia, saat penyerahan jenazah korban kebakaran Lapas ke keluarga di RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat (10/9).
Pada kesempatan tersebut, Ditjen Dukcapil menyerahkan akta kematian korban kebakaran Lapas yang berhasil diidentifikasi atas nama Rudhi alias Cangak bin Ong Eng Cue.
Adapun Kartu Keluarga dan KTP, kata Handayani, akan dikirimkan oleh Dinas Kependudukan masing-masing ke keluarga korban.
Sebelumnya, Yasonna menuai kritik tajam lantaran dianggap lalai dalam mengelola lapas dan rutan meski sudah tujuh tahun jadi Menkumham. Imparsial bahkan mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi posisinya di kabinet.
"Presiden harus segera mengevaluasi posisi Menteri Hukum dan HAM khususnya terkait dengan rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini sekaligus memastikan peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa datang," kata Peneliti dari Imparsial Hussein Ahmad, Kamis (8/9).
"Problem over capacity yang selama ini dihadapi, hampir sama sekali tanpa terobosan kebijakan dan solusi yang konkret," kata dia.
Dadang, kerabat dari salah satu korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, bergegas melangkah menuju kamar jenazah di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, Kamis (9/9) siang. Tiga orang berbadan tegap mengapitnya.
Tak banyak kata yang keluar dari mulut Dadang terkait kematian Adam Maulana, keponakannya, itu.
Ia baru saja bertemu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di lobi utama gedung instalasi gawat darurat. Oleh Yasonna, ia dijanjikan uang Rp30 juta atas kematian Adam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enggak tahu saya. Belum dibuka," kata Dadang pendek, saat ditanya CNNIndonesia.com soal besaran uang yang ia terima dari Menteri, Kamis (9/9).
Dadang, yang datang sendiri dari Sukabumi, mengaku hendak menjemput jenazah Adam di RS, yang pagi sebelumnya dinyatakan meninggal dunia setelah sehari menjalani perawatan intensif.
Adam adalah satu dari 44 napi yang menjadi korban meninggal dunia akibat kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang. Sekitar 80 persen tubuh Dadang hangus akibat luka bakar.
Meski sempat bertahan, menurut dokter, Adam kolaps juga lantaran infeksi serta gangguan pernafasan akibat trauma inhalasi alias menghirup asap kebakaran.
"Yang tiga korban meninggal dunia ini karena luas luka bakar lebih dari 80 persen. Kemudian ada trauma inhalasi. Terus memang dengan luas luka bakar 80 persen ini, risiko untuk infeksi," kata Kepala Instalasi Hukum Publikasi dan Informasi RSU Kabupaten Tangerang, Hilwani kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/9).
Dadang enggan berbicara banyak soal Adam. Ia juga lupa kapan terakhir berkomunikasi dengan keponakannya itu.
"Udah lama. Saya nggak komunikasi sama Adam," ucapnya.
Di belakang Dadang, pria berbadan kurus terburu-buru menyusul. Namanya Andrew. Usianya terlihat masih muda. Dia adalah anak Timothy Jaya, salah satu narapidana lain yang meninggal sehari setelah menjalani perawatan di RSU Kabupaten Tangerang.
Andrew juga tak mau bicara banyak mengenai nasib yang menimpa ayahnya. Ia mengaku pasrah. Ia tak ingin menyalahkan siapapun atas insiden nahas yang menimpa Timothy. Termasuk menyalahkan menteri atau pemerintah.
Menurut Andrew, kebakaran di Lapas Tangerang adalah musibah, yang tak ingin diharapkan oleh siapapun. Dia hanya ingin mengucapkan duka cita kepada seluruh korban dan keluarga atas peristiwa itu.
"Di kesempatan ini, saya mengucapkan kita lebih baik tidak menyalahkan siapa-siapa. Termasuk menteri atau pemerintah. Saya menilai ini sebuah kecelakaan, musibah," kata dia.
Insiden kebakaran di Lapas Klas I Tangerang pada Rabu (8/9) dini hari hingga kini telah menewaskan total 44 napi. Tiga korban terakhir meninggal usai sehari menjalani perawatan di rumah sakit.
Polisi masih mendalami dugaan pidana atas peristiwa tersebut. Sebanyak 22 orang diperiksa. Mereka merupakan para saksi yang menyaksikan peristiwa tersebut, yang di antaranya merupakan napi dan petugas lapas.
Yasonna
Sejumlah aktivis meminta Presiden Jokowi mencopot Menkumham Yasonna Laoly lantaran tak juga mampu membenahi masalah lapas. (Foto: ANTARA FOTO/FAUZAN)
Usai insiden, Yasonna Laoly memberikan uang santunan Rp30 juta kepada tiga keluarga narapidana.
"Santunan ini jangan dilihat dari besar atau kecilnya, tetapi sebagai wujud empati dan rasa duka mendalam kami atas musibah yang sama-sama tidak kita inginkan ini," kata dia di RS.
Politikus PDIP ini juga menyebut kebakaran ini sebagai musibah sambil meminta maaf. Dia juga menuding UU Narkotika sebagai penyebab utama over kapasitas yang memicu banyaknya korban.
"Ini musibah yang memprihatinkan bagi kita semua," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis, Rabu (8/9).
Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Abdul Aris menjelaskan dana Rp30 juta itu merupakan uang duka bagi keluarga para korban.
"Uang duka Rp30 juta itu yg kita berikan dari kementerian, dari Pak Menteri (Hasonna Laoly) untuk semua korban, termasuk biaya rumah sakit kita tanggung semua," ujarnya.
Selain itu, pihaknya akan menanggung biaya ambulans dan pengurusan jenazah korban kebakaran Lapas senilai Rp6 juta.
"Jadi uang itu 6 juta untuk pemakaman, ambulans," kata dia, usai penyerahan jenazah pertama yang berhasil diidentifikasi ke keluarga korban di RS Polri, Jumat (10/9).
Terpisah, Direktur Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Handayani Ningrum menyatakan pihak keluarga kebakaran Lapas tidak perlu mengurus administrasi kependudukan para korban.
"Kami membantu memproses kependudukan korban, jadi semua yang menjadi korban ini tidak mengurus sendiri," kata dia, saat penyerahan jenazah korban kebakaran Lapas ke keluarga di RS Polri, Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat (10/9).
Pada kesempatan tersebut, Ditjen Dukcapil menyerahkan akta kematian korban kebakaran Lapas yang berhasil diidentifikasi atas nama Rudhi alias Cangak bin Ong Eng Cue.
Adapun Kartu Keluarga dan KTP, kata Handayani, akan dikirimkan oleh Dinas Kependudukan masing-masing ke keluarga korban.
Sebelumnya, Yasonna menuai kritik tajam lantaran dianggap lalai dalam mengelola lapas dan rutan meski sudah tujuh tahun jadi Menkumham. Imparsial bahkan mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi posisinya di kabinet.
"Presiden harus segera mengevaluasi posisi Menteri Hukum dan HAM khususnya terkait dengan rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini sekaligus memastikan peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa datang," kata Peneliti dari Imparsial Hussein Ahmad, Kamis (8/9).
"Problem over capacity yang selama ini dihadapi, hampir sama sekali tanpa terobosan kebijakan dan solusi yang konkret," kata dia.