Ramai-ramai Desak Jokowi Tegas Sikapi Pemecatan Pegawai KPK

CNN Indonesia | Jumat, 17/09/2021 11:31 WIB
Setelah KPK mengumumkan akan memberhentikan 57 pegawainya per 30 September 2021, berbagai kalangan mendesak Jokowi bersikap tegas. Setelah KPK mengumumkan akan memberhentikan 57 pegawainya per 30 September 2021, berbagai kalangan mendesak Jokowi bersikap tegas. (Foto: Biro Pers Setpres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan akan memberhentikan dengan hormat 57 pegawainya per 30 September 2021, berbagai kalangan mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas.

Sejauh ini, Jokowi hanya menjawab singkat. Dia menyebut pihak yang berwenang menjawab persoalan itu adalah pejabat pembina, dalam hal ini misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Jokowi belum menjawab desakan publik untuk turun tangan karena berdalih menghormati proses yang masih berjalan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.


"Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan," kata Jokowi, Rabu (15/9).

Cendekiawan Muslim, Azyumardi Azra, menilai sikap Jokowi justru menghindar dari tanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi. Menurutnya, Jokowi harus mengikuti rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM sebagai lembaga resmi negara.

"Tidak sepatutnya Presiden Jokowi mengelak tanggung jawab atas pemecatan 57 pegawai KPK. Fatsun atau sopan santunnya, Presiden sebagai pemimpin eksekutif puncak mesti menertibkan pimpinan KPK yang berlaku sewenang-wenang," ujar Azyumardi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/9).

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, menilai Jokowi mempunyai wewenang untuk melantik dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Namun, hal itu tidak dilakukan.

"Pembiaran Jokowi harus dipahami bahwa ini yang memberhentikan pegawai KPK adalah Jokowi. Sebab, yang buat UU 19/2019 tentang KPK, PP alih status, dan PP Manajemen Pegawai kan Jokowi," kata Feri.

Ketua Umum Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Trisno Raharjo juga meminta Jokowi segera mengambil sikap tegas soal pemecatan 57 pegawai KPK.

Bila tak direspons cepat, ia menilai Jokowi telah menyetujui proses penyingkiran terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu terhadap revisi UU KPK.

"Ini menunjukkan bahwa presiden menyetujui perubahan yang terjadi dan penyingkiran bagi mereka yang dianggap mengganggu apa yang dicapai oleh perubahan yang terjadi," kata dia.

Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman menilai sikap Jokowi soal pemberhentian 57 pegawai KPK terlalu lembek. Menurut dia, sikap Jokowi tidak sesuai dengan pernyataannya di awal bahwa TWK tak bisa menjadi dasar pemecatan.

"Dan sikap lembek Jokowi bukan hanya yang pertama. Misalnya dulu Jokowi juga menjanjikan Perppu, tapi tidak jadi. Dan dalam TWK alih status pegawai KPK ini, Jokowi juga pernah berpidato mengatakan agar TWK tidak menjadi alasan pemecatan. Tapi pada akhirnya presiden tidak bersikap dan buang badan," kata Zaenur.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menggelar pertemuan dengan Ombudsman dan Komnas HAM sebelum mengambil sikap.

"Mestinya, agar penilaiannya objektif, implementasi kebijakan TWK juga harus merujuk pada temuan Ombudsman dan Komnas HAM. Untuk itu, Presiden sebaiknya segera mengagendakan pertemuan dengan Ombudsman dan Komnas HAM," kata Kurnia.

Infografis Pelanggaran HAM Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Lanjut ke halaman berikutnya....

Jokowi Dianggap Abaikan Temuan Ombudsman dan Komnas HAM

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK