RKUHP-RUU ITE Jadi Prioritas 2021, Yasonna Soroti Reses DPR

CNN Indonesia | Kamis, 16/09/2021 01:33 WIB
Menkumham Yasonna Laoly yakin RKUHP, RUU ITE, dan RUU PAS yang masuk Prolegnas 2021 tuntas meski DPR masih memiliki sejumlah periode reses. Menkumham Yasonna Laoly optimistis RKUHP, RUU ITE, dan RUU PAS tuntas. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly optimistis tiga rancangan undang-undang (RUU) usulan pemerintah yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 disahkan meski tetap menyoroti masa kerja efektif DPR.

"Memang waktu kita efektif di luar reses (masa tanpa sidang) saya kira tinggal beberapa waktu, maka kita masih berharap, optimis agar ini dapat diselesaikan," ujar Yasonna dalam Raker dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (15/9).

Siang tadi, Baleg menyepakati tiga RUU usulan pemerintah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Ketiga RUU itu yakni, RKUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU ITE.


Sementara, pemerintah sebelumnya mengusulkan ada lima RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas. Dua RUU lainnya yakni RUU Perampasan Aset dan RUU BPK.

"Apa yang belum kita masukan dalam prioritas, barangkali minta dipertimbangkan pada waktu-waktu berikutnya," ujarnya.

RKUHP dan RUU PAS merupakan dua rancangan regulasi yang mendapatkan sorotan tajam publik hingga mengakibatkan gelombang aksi unjuk rasa di akhir masa bakti DPR RI periode 2014-2019.

Pengesahan dua rancangan regulasi itu akhirnya dibatalkan setelah diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara, pemerintah pada awal tahun 2021 sepakat merevisi UU ITE. Setidaknya ada empat pasal dan satu pasal lain yang akan direvisi.

Empat pasal itu yakni, Pasal 26 (tentang penggunaan data pribadi), Pasal 27 (distribusi konten terkait kesusilaan, judi, hingga pencemaran nama baik), Pasal 28 (tentang penyebaran hoaks hingga SARA), dan Pasal 36 (tentang perbuatan terkait konten yang dianggap merugikan), serta ada penambahan pasal baru di UU ITE, yakni Pasal 45c.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengatakan, revisi tersebut bertujuan menghilangkan multitafsir dalam UU ITE.

"Itu semua untuk hilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet dan kriminalisasi yang kata masyarakat itu banyak terjadi," kata dia.

(dmi/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK