Uji Calon Hakim Agung Pekan Depan, Puan Minta Tak Politis

Uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 11 calon hakim agung usulan Komisi Yudisial (KY) di Komisi III DPR akan digelar pada pekan depan.

"Hari ini, Komisi III DPR RI akan memulai proses uji kelayakan calon Hakim Agung yang didahului dengan pengambilan nomor urut dan pembuatan makalah. Selanjutnya proses fit and proper test terhadap masing-masing calon Hakim Agung akan dilaksanakan pada Senin dan Selasa pekan depan," demikian dikutip dari rilis resmi Ketua DPR Puan Maharani, Jumat (17/9).

Puan sendiri menyebut pimpinan DPR sudah menerima 11 nama calon Hakim Agung, yang terdiri dari delapan calon untuk Kamar Pidana, dua untuk Kamar Perdata, dan satu untuk Kamar Militer.

Pihaknya pun mengklaim akan melakukannya secara transparan kepada publik. "Proses pemilihan Calon Hakim Agung akan dilakukan secara terbuka, transparan, parsipatif dan akuntabel," aku Puan.

Ia, yang juga menjabat Ketua DPP PDIP itu, mengkalim para calon Hakim Agung harus bebas dari kepentingan politik.

"Meskipun proses pemilihan calon Hakim Agung dilakukan di DPR, namun calon Hakim tersebut harus bebas dari pengaruh kepentingan politik dan independen," ungkap Puan.

"Hal ini penting dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga peradilan dan proses penegakan hukum di Indonesia," imbuhnya.

Untuk diketahui, KY telah melakukan seleksi calon Hakim Agung sejak Februari hingga Agustus 2021. KY membuka rekrutmen, baik dari internal hakim karier maupun dari masyarakat sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2011, serta Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung.

Berdasarkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, 11 orang calon hakim agung tersebut disampaikan kepada DPR guna mendapatkan persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden.

Berikut 11 nama calon Hakim Agung usulan KY:

Kamar Pidana

1. Aviantara (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung)
2. Dwiarso Budi Santiarto (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung)
3. Jupriyadi (Hakim Tinggi Pengawasan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)
4. Prim Haryadi (Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)
5. Subiharta (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung)
6. Suharto (Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung)
7. Suradi (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)
8. Yohanes Priyana (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang)

Kamar Perdata

1. Ennid Hasanuddin (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten)
2. Haswandi (Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung)

Kamar Militer

1. Brigjen TNI Tama Ulinta Tarigan (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama)