Jaksa: Jhonlin Baratama Janjikan Rp50 M ke Angin Prayitno

CNN Indonesia | Rabu, 22/09/2021 16:03 WIB
PT Jhonlin Baratama didakwa menyuap eks pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani Rp50 miliar untuk merekayasa kewajiban pajak. Mantan pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno didakwa menerima suap dari PT Jhonlin. (Foto: ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Jakarta, CNN Indonesia --

PT Jhonlin Baratama disebut terlibat dalam kasus dugaan suap pajak dengan terdakwa mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.

Melalui konsultan pajak bernama Agus Susetyo, perusahaan milik Haji Isam itu disebut menjanjikan uang Rp50 miliar kepada mantan pejabat pajak tersebut agar kewajiban pajak perusahaan bisa direkayasa.

Demikian termuat dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/9).


PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

Pada 15 Agustus 2018, Angin menandatangani nota dinas nomor: 596/PJ.04/2018 tentang daftar susunan tim pemeriksa pajak. Ditunjuk sebagai supervisor yakni Wawan Ridwan; Ketua Tim IV.1 Alfred Simanjuntak; serta Yulmanizar dan Febrian selaku anggota I dan II.

"Arahan terdakwa I [Angin Prayitno Aji] kepada seluruh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari wajib pajak yang potensial dan bagus, Yulmanizar bersama tim pemeriksa Kelompok IV memilih wajib pajak potensial bidang pertambangan yaitu PT Jhonlin Baratama," ujar jaksa Ariawan Agustiartono.

Wawan Ridwan dan tim pemeriksa membuat kertas kerja analisis wajib pajak PT Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan 2017 yang disetujui oleh Dadan dengan potensi pajak tahun pajak 2016 sebesar Rp6.608.976.659 dan potensi pajak tahun pajak 2017 sebesar Rp19.049.387.750,00.

Ia lantas membuat nota dinas perihal penyampaian kertas kerja analisis wajib pajak PT Jhonlin Baratama tahun 2016 dan 2017 yang disetujui oleh Dadan. Kemudian, Dadan meneruskan kertas kerja tersebut kepada Angin selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

"Atas nota dinas tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2018, terdakwa I memberikan disposisi yang ditujukan kepada terdakwa II [Dadan] untuk menindaklanjutinya," ucap jaksa.

Dadan membawa usulan pemeriksaan wajib pajak PT Jhonlin Baratama ke Komite Pemeriksaan Tingkat Pusat. Pada 11 Desember 2018, Angin selaku Ketua Komite Pemeriksaan Tingkat Pusat menyetujui PT Jhonlin Baratama sebagai salah satu wajib pajak yang disetujui usulan pemeriksaannya oleh Komite.

Pada 16 Januari 2019, Angin menerbitkan Instruksi pemeriksaan nomor: S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 untuk pemeriksaan PT Jhonlin Baratama tahun pajak 2016 dan nomor: S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 untuk pemeriksaan tahun pajak 2017.

Sejak Januari 2019 posisi Angin digantikan oleh Irawan. Surat perihal agenda pemeriksaan lantas dikirim ke kantor Jhonlin Baratama. Pemeriksaan diagendakan berlangsung di KPP Pratama Batulicin pada 26 Maret 2019.

Atas agenda pemeriksaan tersebut, PT Jhonlin Baratama menunjuk Agus Susetyo sebagai konsultan pajak. Pada hari yang sama, Agus menghadiri panggilan bersama Fahruzzani, Ozzy Reza Pahlevy (staf pajak PT Jhonlin Baratama) dan Ian Setyamulyawan (Manager Finance, Accounting & Tax PT Jhonlin Baratama.

Jaksa menuturkan tim pemeriksa pajak juga melakukan pemeriksaan lapangan di kantor administrasi PT Jhonlin Baratama yang berlokasi di Jalan Kodeco, KM 1.5 RT 24, Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Batulicin, Kalimantan Selatan.

Pihak perusahaan membiayai tiket pesawat, hotel, dan akomodasi tim pemeriksa selama di Batulicin.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi dua nomor telepon Haji Isam untuk mengonfirmasi dakwaan jaksa KPK terkait kasus dugaan suap pajak ini, namun keduanya tak aktif.

Jhonlin Menyuap Pakai Jasa Konsultan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK