Muhammadiyah Tanya Gerindra soal PPHN: Tak Cukup dengan UU?

CNN Indonesia | Kamis, 23/09/2021 21:05 WIB
Muhammadiyah mendorong upaya PPHN dihadirkan hanya via UU, bukan melalui amendemen UUD 1945. Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mempertanyakan urgensi amendemen UUD '45 demi PPHN. (CNN Indonesia/Thohirin)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mempertanyakan urgensi menghadirkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) lewat rencana amendemen Undang-undang Dasar 1945.

Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan para pimpinan DPP Partai Gerindra di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (29/9).

"PPHN jika dianggap sebagai keperluan kenapa harus melalui amandemen UUD? apakah tidak cukup hanya dengan UU?" kata Haedar dalam rilis yang diterbitkan DPP Gerindra, Kamis (23/9).


Ia juga memastikan Muhammadiyah akan terus mengikuti perkembangan ini soal amendemen UUD 1945 ini.

Pada akhir Agustus 2021 lalu, Haedar sempat meminta agar MPR bisa belajar dari amendemen UUD 1945 yang berlangsung empat kali sejak awal reformasi 1998. Ia tak ingin amendemen menyalahi semangat reformasi 1998.

Tak hanya itu, Haedar juga meminta kepada Gerindra untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih lagi, kemajuan teknologi melalui sosial media saat ini terkadang memberi kebebasan yang terkesan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.

"Sehingga akibatnya tugas dan beban organisasi seperti Muhammadiyah tambah berat. Seperti mencuci piring tanpa henti untuk menjaga persatuan ini. Bahkan kadang-kadang menjadi seperti pemadam kebakaran," kata dia.

Di sisi lain, Haedar juga menyoroti perlunya pemerintah dan parpol untuk menjaga kedaulatan baik di bidang ekonomi. Hal itu bertujuan agar kekuatan negara dapat hadir di tengah masyarakat. Sehingga persoalan seperti pangan dan energi tidak hanya bergantung pada bangsa lain.

Ia menyoroti bahwa kesungguhan untuk mendorong Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) terkadang masih menjadi slogan. Sehingga,keberhasilan untuk memajukan UMKM masih tidak seperti yang diharapkan.

"Maka dari itu UMKM sebagai ekonomi berbasis kerakyatan masih tertinggal," kata Haedar.

Di tempat yang sama, Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk membangun silaturahmi dengan tokoh-tokoh dan ormas-ormas seperti Muhammadiyah dan lainnya.

Ia menilai pertemuan dengan Muhammadiyah ini sebagai realisasi agar Gerindra selalu mendengarkan aspirasi yang disuarakan.

"Silaturahmi ini merupakan semangat Gerindra untuk terus menyerap dan mendengarkan dari para tokoh dan pemimpin ormas agar kami dalam berjuang di jalur politik dapat terus mempertajam perjuangan kami," kata Muzani.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut PPHN tidak harus dihadarkan lewat amendemen.

"Kalau Gerindra melihat pentingnya PPHN, tetapi PPHN itu bisa kemudian terwujud tidak dengan amendemen," kata dia, Senin (6/9).

Diketahui, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyebut amendemen akan dilakukan terbatas untuk menghadirkan PPHN, bukan perpanjangan masa jabatan presiden.

Sejumlah pakar menyebut PPHN bisa diakomodasi dalam UU sebagaimana rancangan pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan rancangan pembangunan jangka panjang (RPJP).

Upaya menghadirkan PPHN lewat amendemen sendiri sejak lama digencarkan oleh PDIP.

(rzr/kid)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK