Klaster Sekolah, Simalakama PTM Tanpa Kesiapan Pemerintah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat ribuan sekolah yang menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) menjadi klaster penyebaran virus corona.

Dari ribuan klaster tersebut, belasan ribu siswa terkonfirmasi positif Covid-19 selama uji coba PTM hingga PTM terbatas.

Pemerintah telah membuka akses PTM selama PPKM dengan beberapa ketentuan, seperti di daerah level 2-3 dengan kapasitas maksimal 50 persen, namun daerah level 4 wajib Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Adapun bila menilik data Kemendikbudristek per 23 September 2021, tercatat sekolah yang menjadi klaster selama PTM berjumlah 1.302 atau 2,77 persen dari 46.984 sekolah yang menjadi responden survei. Sementara itu, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang positif Covid-19 berjumlah 7.208 orang, sedangkan siswa sebanyak 15.456 orang.

Dari jumlah siswa yang terpapar, mayoritas ditemukan pada klaster sekolah dasar. Jumlahnya, 6.928 siswa terpapar dari 583 klaster sekolah yang dilaporkan. Padahal usia 12 tahun ke bawah belum menjadi kelompok usia penerima vaksin Covid-19 di Indonesia.

Melihat fenomena itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim sedari awal tidak kaget dengan temuan klaster Covid-19 di sekolah. Ia menilai PTM sebagai kebijakan simalakama, lantaran kegiatan PJJ tak berhasil di sejumlah daerah.

Satriwan menyebut, selama pandemi Covid-19 dan pelaksanaan PJJ, data putus sekolah siswa meningkat 10 kali lipat menjadi 1,12 persen dari yang sebelumnya pada 2019 tercatat 0,02 persen. Kebanyakan siswa merasa penat, menikah di usia dini, hingga putus sekolah karena tidak memiliki akses PJJ yang layak.

Selain itu, berdasarkan data survei P2G pada Juli 2021, 43 persen responden menginginkan PTM dilaksanakan. Sekitar 30 persen lainnya menjawab ragu-ragu, dan sisanya meminta PTM ditunda dan melanjutkan PJJ.

Dengan begitu, Satriwan mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan PTM dilaksanakan untuk saat ini. Hanya saja, ia mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak siap dan seolah tidak memfasilitasi PTM dengan baik.

"Ini simalakama memang, karena kita tidak bisa PJJ semua. Intinya aspek penilaian, vaksinasi, kesiapan sarana prasarana, itu mutlak dan sekolah itu harus jujur. Nah, permasalahannya dari Kemendikbudristek asesmen parameter masih belum jelas dan seperti daerah itu berjalan sendiri-sendiri," kata Satriwan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (24/9).

Satriwan menilai, selama ini pemerintah tidak mengimplementasikan kebijakan-kebijakan asesmen dengan baik. Ia menyebut, seharusnya apabila pemerintah siap membuka akses PTM, maka pemerintah harus siap juga menerjunkan orang untuk memeriksa satu per satu kondisi sekolah di Indonesia.

Asesmen yang harus dilakukan, menurut Satriwan, meliputi sarana prasarana sekolah terhadap kesiapan new normal Covid-19, kemudian data-data siswa yang pernah terpapar Covid-19, dan juga siswa yang memiliki komorbid alias penyakit penyerta, hingga berapa siswa yang sudah mendapat vaksinasi Covid-19 secara lengkap.

"Nah, itu yang tidak serentak dilakukan, belum semuanya meski ada yang sudah, ya. Tapi di DKI ini belum begitu, malah menggunakan pengisian modul yang tidak relevan," kata dia.

Satriwan menyebut, pendataan asesmen yang akurat dan sesuai dengan kesiapan sekolah selama kondisi pandemi covid-19 masih minim dilakukan. Untuk sekolah di DKI, menurutnya, Dinas Pendidikan DKI Jakarta mewajibkan para guru, siswa, dan orang tua mengisi 11 modul yang dibuat salah satu platform pembelajaran swasta bernama sekolah.mu sebagai syarat sekolah tatap muka terbatas.

Kendati demikian, menurut Satriwan dalam modul-modul tersebut justru banyak pertanyaan yang tidak relevan dengan persiapan PTM terbatas. Apalagi aspek penilaian semakin banyak modul diisi, maka peluang sekolah untuk PTM semakin besar.

Oleh sebab itu, Satriwan meminta Pemprov DKI Jakarta untuk meninjau ulang asesmen persiapan rencana penerapan PTM yang ditargetkan dapat terselenggara di 1.500 sekolah pada akhir September 2021 di Ibu Kota.

"Itu kan daerah berjalan sendiri-sendiri, maka, di sinilah fungsi Kemendikbudristek. Fungsinya berkoordinasi dengan daerah dan mengawasi, jangan seakan lepas tangan saja begitu," ujar Satriwan.