DPR soal Pegawai KPK: Tak Usah Ditarik-tarik Lagi ke Presiden

CNN Indonesia
Jumat, 24 Sep 2021 13:44 WIB
Pemecatan pegawai KPK dianggap sebagai masalah internal. Pimpinan KPK yang menolak arahan Presiden, maupun rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani menilai pemecatan pegawai KPK merupakan masalah internal. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan pihaknya tak mau melibatkan Presiden Joko Widodo terkait kisruh tes wawasan kebangsaan (TWK) yang berbuntut pemecatan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan Arsul menanggapi dorongan sejumlah pihak agar Jokowi segera mengambil sikap, terutama merespons rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI soal pemecatan pegawai KPK.

"Ya, dalam alam demokrasi boleh-boleh saja menyampaikan sudut pandang seperti itu, tapi yang di DPR pada umumnya tidak berpendapat seperti itu," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (24/9).


Arsul berpendapat, Jokowi telah mengambil sikap yang jelas terkait TWK KPK. Mengutip Jokowi, dia bilang TWK tak bisa jadi alasan untuk pemecatan pegawai. Oleh karena itu, menurut dia, para pihak mestinya tak perlu lagi melibatkan Presiden.

Persoalan pemecatan pegawai, kata Arsul, adalah masalah di internal komisi antirasuah, yang hingga kini menolak arahan Presiden, termasuk rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

"Jadi, ya tidak usah ditarik-tarik lagi kepada Presiden. Persoalannya para pejabat terkait yang tidak memiliki rasa hormat terhadap ORI maupun Komnas HAM," kata Arsul.

Sejumlah pihak sebelumnya mendesak agar Jokowi segera mengambil sikap terkait TWK KPK. Mereka meminta Jokowi segera memenuhi rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman terkait hal itu.

Jokowi disebut bertanggung jawab, terutama untuk memenuhi rekomendasi Ombudsman sesuai pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Sementara itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsar berkata, Jokowi bisa dinilai melanggar undang-undang jika tidak memenuhi rekomendasi terkait TWK KPK. Menurut Feri, dalam posisi itu, Jokowi bisa saja diadili dan diberhentikan.

"Kalau konteks perbuatan tercela, bukan tidak mungkin masuk kepada ketentuan pasal 7B, ayat 1 UUD, yang bisa menjadi alasan bagi DPR untuk mengajukan pendapat pemberhentian seorang presiden," kata Feri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/9).

Infografis Pertanyaan Konyol Tes wawasan Kebangsaan KPKInfografis Pertanyaan Konyol Tes wawasan Kebangsaan KPK. (CNN Indonesia/Fajrian)
(thr/pmg)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER