Yugo Hindarto
Lulusan Ilmu Sejarah Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS). Pemburu tawa. Pernah berkarier di media cetak dan online nasional.

Smallenbroek dan Muka Tebal Pejabat Indonesia

Yugo Hindarto, CNN Indonesia | Minggu, 26/09/2021 10:28 WIB
Kulit para pejabat di Indonesia dalam satu setengah tahun pandemi Covid-19 justru seakan makin tebal hingga tak lagi bisa merasakan malu. Ilustrasi. Sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19.(CNN Indonesia/Laudy Gracivia)
Jakarta, CNN Indonesia --

Brakkk

16 Juli 1966 malam, mobil yang dikendarai Menteri Dalam Negeri Belanda Jan Smallenbroek menabrak mobil milik tetangganya yang terparkir. Saat itu Smallenbroek baru pulang dari restoran dan kemungkinan terpengaruh minuman keras.

Tetangga di sekitar rumahnya terbangun dan keluar rumah. Dia pun mematikan seluruh lampu mobil, agar tak ada yang melihat pelat nomor mobilnya.


Saat matahari muncul di keesokan hari, Smallenbroek langsung mendatangi si empunya mobil. Meminta maaf dan menyatakan siap mengganti rugi seluruh kerusakan.

Tak hanya sampai di situ, Smallenbroek juga menemui Perdana Menteri Belanda Jo Cals. Dia menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Dalam Negeri untuk fokus menyelesaikan permasalahan tabrakan.

Pejabat RI di Masa Pandemi

Cerita tentang sang menteri itu rasa-rasanya patut diceritakan ulang di masa pandemi ini. Cerita tentang seorang pemangku jabatan yang mundur karena ingin bertanggung jawab atas kesalahannya.

Pasalnya, membaca pemberitaan tentang kelakuan sejumlah pejabat di Indonesia selama satu setengah tahun ini sungguh memprihatinkan. Kulit para pejabat di Indonesia justru seakan makin tebal hingga tak lagi bisa merasakan malu.

Misalnya saja tindakan penyerobotan vaksin oleh sejumlah pejabat, korupsi dana bansos, terang-terangan mempromosikan obat yang belum terbukti untuk terapi Covid-19, hingga yang paling membuat rakyat mengelus dada seperti tindakan Bupati Jember yang mengutip Rp100 ribu dari setiap pemakaman korban Covid.

Belum lagi soal rilis data KPK bahwa sebanyak 70,3 persen harta kekayaan para pejabat negara naik selama setahun terakhir atau di masa pandemi Covid-19. Laporan kenaikan itu tercatat setelah pihaknya melakukan analisis terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada periode 2019-2020.

Masalah etika dan ketidakpatutan itu bahkan mampir di depan presiden. Sambil ber-haha-hihi sejumlah pejabat ketika mengobrol dengan Jokowi mengaku sudah divaksin booster atau dosis ketiga.

Sikap Jokowi yang malah berkomentar: "wah enggak ngajak-ajak ya" itu justru aneh lagi dan patut menjadi pertanyaan besar. Mengapa Jokowi tidak bereaksi marah, atau sedikitpun bertanya para pejabat itu: Dari mana kalian dapat vaksin itu? Bukankah dosis ketiga itu hanya untuk tenaga kesehatan (Nakes)?

Jika berpikir positif --seperti anjuran Satgas Covid-19 agar imun tetap kuat-- mungkin saja Jokowi pekewuh atau enggak enak hati untuk menegur langsung. Buktinya setelah percakapan mereka viral di media sosial, video dan rekaman suara itu telah diturunkan dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Memang, tak ada aturan yang dilanggar pejabat yang menyerobot vaksin. Peruntukan vaksin dosis ketiga untuk nakes hanya bersandar pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Namun, tindakan pejabat itu jelas-jelas tak terpuji, di tengah-tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan vaksin, di tengah-tengah sejumlah wilayah yang masih mengeluhkan pasokan vaksin dari pusat, pejabat-pejabat itu jutsru menyalahgunakan kekuasaannya untuk cari selamat.

Meminjam istilah guru besar UI Tjandra Yoga Aditama, ibarat sebuah kapal mereka menyerobot pelampung. Bila kapal tenggelam tentunya rakyatlah yang menjadi korban.

Tak hanya soal serobot menyerobot, perilaku pejabat lain seperti upati Jember mengutip Rp100 ribu sungguh di luar akal sehat, meski akhirnya berujung di permintaan maaf. Itupun karena baunya sudah santer ke mana-mana

Enteng sekali mulutnya ketika mengatakan, "Banyak yang meninggal Juni-Juli"

Maka tak heran jika kelakuan-kelakuan pejabat yang kelewat banal itu merambat hingga ke level kewenangan di paling bawah. Ketua RT yang mengutip Rp10 ribu dari tiap penerima bansos, hingga koordinator pemakaman yang meminta bayaran jutaan rupiah kepada keluarga.

Presiden Jokowi harusnya bersikap. Tegur dan kalau perlu permalukan pejabat-pejabat yang tak tahu malu di depan publik. Biar rakyat tahu: kami masih punya pemimpin yang punya nurani. Jangan biarkan pejabat-pejabat tebal muka.

Tak perlu muluk-muluk menaikkan standar pejabat di Indonesia bersikap seperti Smallenbroek. Cukup tak membuat rakyat geleng-geleng kepala dan mengelus dada sudah cukup.

PK Ojong pernah menulis: Mengapa Indonesia yang kaya ini tidak pernah maju? Jawab Ojong: Kepemimpinan

(vws)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK