Mahasiswa dan Aktivis Makassar Gelar Tolak Bala Bencana KPK

Sejumlah organisasi mahasiswa dan aktivis Makassar melakukan aksi tolak bala dan mendirikan kantor darurat pemberantasan korupsi Sulawesi Selatan sebagai respons terhadap "bencana" yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para mahasiswa dan aktivis itu menggelar aksinya di halaman kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (30/9).

Dalam aksi tolak bala ini, para demonstran juga membuat mural yang mirip dengan Presiden Joko Widodo dalam keadaan mulut ditutup oleh seseorang.

Ada pula seorang aktivis yang memakai topeng Jokowi duduk di kursi. Ia digambarkan tidak mampu berbuat apa-apa untuk menyelamatkan kondisi KPK saat ini.

Lihat Juga : Massa BEM SI Mulai Berhadapan Aparat, Diadang ke Gedung KPK

Selain itu, sejumlah aktivis juga membacakan puisi dan pantun tentang kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebelum aksi berakhir, para aktivis meresmikan kantor darurat pemberantasan korupsi Sulawesi Selatan.

Advokat publik LBH Makassar, Andi Haerul, mengatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap tindakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Bentuk dukungan kita terhadap pegawai KPK yang diberhentikan secara sangat tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini sudah terkonfirmasi putusan MA, MK, dan Ombudsman, serta Komnas HAM," kata Andi.

[Gambas:Video CNN]

Haerul menjelaskan bahwa tolak bala ini menurut warga Sulsel dilakukan agar bencana yang terjadi di KPK saat ini bisa segera hilang. Dengan demikian, bencana pemberantasan korupsi bisa cepat hilang dan pegawai yang dipecat bisa kembali lagi bekerja di KPK.

"Karena kami menganggap bahwa pegawai yang dipecat ini adalah pegawai-pegawai yang memiliki integritas, semangat untuk memajukan Indonesia dalam pemberantasan korupsi," tuturnya.

Menurut Haerul, presiden seharusnya bisa menyelesaikan polemik yang terjadi di dalam tubuh KPK saat ini.

"Saya pikir tidak ada lagi alasan Jokowi untuk tidak bertindak. Karena berdasarkan undang-undang, KPK sudah berada di rana eksekutif, sedangkan Jokowi adalah pimpinan eksekutif saat ini. Pemimpin KPK juga harus segera mengakhiri semua sandiwara proses pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia," katanya.