Ghufron Pertanyakan Motif Orientasi IM57 Bentukan Novel Cs

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mempertanyakan orientasi dan motivasi Indonesia Memanggil (IM57+) Institute yang dibentuk puluhan pecatan eks pegawai lembaga antirasuah tersebut.

IM57+ adalah organisasi yang dibentuk 57 pegawai KPK yang dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status jadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Saya tidak memahami apa orientasi ataupun motivasi mendirikan IM57+ Institute," ujar Ghufron di markas KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/10).

Meski begitu, pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini menambahkan pihaknya akan terus bekerja memberantas korupsi dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ia pun mengaku membuka pintu terhadap IM57+ Institute jika ingin bersama-sama berkolaborasi memberantas korupsi.

"Termasuk dengan IM57+ Institute kalau memang komitmen orientasi kelembagaannya adalah memberantas korupsi, tentu KPK akan terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan siapa pun," kata Ghufron.

Dalam kesempatan itu, ia turut menjawab pertanyaan publik perihal rencana Polri yang hendak merekrut puluhan pegawai KPK tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan disebut mendapat nilai merah serta tidak bisa lagi dibina.

Ghufron menuturkan KPK dalam melaksanakan alih status pegawai menjadi ASN melalui metode asesmen TWK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut dia, BKN yang bertanggung jawab terhadap hasil asesmen TWK para pegawai KPK.

"TWK kemarin tidak kredibel atau tidak valid dan lain-lain, sekali lagi itu wilayahnya BKN. BKN yang kemudian bisa menjelaskan kenapa kemudian TWK yang dilaksanakan terhadap 56 pegawai KPK kemudian menghasilkan TMS [Tidak Memenuhi Syarat], tapi kemudian bisa diterima di ASN Polri. Sekali lagi itu wilayahnya dari BKN yang menentukan," ucap Ghufron.

Sebelumnya, sebanyak 57 pegawai KPK yang dipecat karena dinilai tak lolos asesmen TWK mendirikan IM57+ Institute. Satu pegawai yang juga tak lolos TWK, Sujanarko, menyatakan pensiun sebelum menerima Surat Keputusan (SK) perihal pemberhentian dengan hormat. Sujanarko turut terlibat dalam institusi ini.

Adapun institusi itu menjadi wadah bagi 58 mantan pegawai KPK untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan antikorupsi.