PKS Respons Isu Matahari Kembar Jika Pilpres Digelar Februari

CNN Indonesia | Rabu, 13/10/2021 07:20 WIB
Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menegaskan presiden baru hasil pilpres tidak akan mengganggu Jokowi hingga selesai menjabat. Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera heran dengan alasan pemerintah ingin mengundur hari pemungutan suara Pilpres 2024 (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta pemerintah tak perlu cemas dengan matahari kembar alias dua orang presiden bila pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2024 digelar 21 Februari.

Dia menegaskan siapapun yang terpilih lewat Pilpres 2024 tidak akan mengganggu kinerja Presiden Joko Widodo hingga masa bakti berakhir pada Oktober 2024.

"Buat saya siapapun yang terpilih jadi presiden nanti tidak akan cawe-cawe untuk gangguin Pak Jokowi," kata Mardani saat dihubungi, Selasa (12/10).


Dia mengamini bahwa presiden baru bakal diketahui lebih cepat, antara April atau Mei. Akan tetapi, presiden hasil pilpres itu tidak memiliki kewenangan apapun sehingga Jokowi seharusnya tidak akan terganggu.

Mardani juga belum bisa menerima alasan pemerintah mengajukan pengunduran waktu pemungutan suara Pemilu 2024 ke 15 Mei.

Alasan khawatir pada situasi pandemi Covid-19 yang digunakan pemerintah terlalu naif.

Dia merujuk sikap pemerintah yang tetap menggelar Pilkada 2020 lalu. Hasilnya, tidak ada klaster penularan Covid-19 sama sekali ketika itu.

"Yang saya masih belum terima alasannya terlalu naif dimundurkan, khawatir kerumunan, khawatir nanti terlalu cepat," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus menngatakan alasan pemerintah memilih pelaksanaan Pemilu dilaksanakan pada 15 Mei dibanding Februari 2024 adalah untuk menghindari munculnya matahari kembar.

"Apalagi kalau seandainya yang maju itu adalah orang yang tidak didukung oleh pemerintah tentu akan menimbulkan dinamika, kegaduhan dan sebagainya," kata dia pada 9 Oktober lalu.

Pemerintah merasa tak elok jika rentang pelaksanaan Pemilu terlalu jauh dari berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, lazimnya pemilihan presiden dilakukan pada bulan April.

Alasan lain berkaitan dengan masalah anggaran. Saat ini pemerintah fokus menangani pandemi dan memulihkan ekonomi yang carut marut.

"Masalah anggaran di mana pada hari ini kita konsen pada pembenahan pandemi Covid," ujarnya.

(mts/iam/bmw/bmw)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK