Kapolri Angkat Suara Soal Marak Pelanggaran Anggota Polisi

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo angkat suara perihal maraknya pelanggaran yang dilakukan oknum anggota kepolisian. Ia menegaskan bagi oknum polisi yang melanggar aturan untuk segera diproses dengan tegas.

"Perlu tindakan tegas, jadi tolong jangan pakai lama. Segera copot, PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) yang ragu. Bila ragu, saya ambil alih," kata Listyo, Selasa (19/10).

Listyo menyayangkan oknum polisi yang tidak taat aturan bakal merusak citra dan reputasi polisi yang seharusnya bekerja untuk membantu dan melayani masyarakat, misalnya membantu penanganan pandemi, penyaluran bantuan sosial, program vaksinasi, hingga pengawasan protokol kesehatan.

Tindakan tegas ini, kata dia diambil untuk membuat efek jera bagi polisi yang tidak taat aturan. Sebab pelanggaran yang dilakukan oknum kepolisian dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Sebelumnya, terdapat beberapa kasus kekerasan dan perilaku polisi yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Beberapa kasus mencuat ke publik belakangan ini seperti Brigadir NP yang melakukan smackdown kepada mahasiswa yang berdemo hingga pemukulan oleh polisi di Deliserdang.

Tidak hanya itu, proses hukum yang dilakukan polisi terhadap kasus dugaan pencabulan juga menjadi sorotan. Sebab kasus pencabulan terhadap tiga orang anak ini sempat diberhentikan, namun kini proses penyelidikan dibuka kembali.

Kapolri pun meminta agar anggotanya untuk menerima masukan dan kritik yang dilontarkan masyarakat. Ini dilakukan agar aspirasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi lembaga penegak hukum ini.

Ia pun memastikan Polri adalah lembaga terbuka yang tidak anti-kritik. Sehingga masukan yang bersifat membangun dapat menjadikan institusi ini lebih baik lagi.

"Jangan anti-kritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik," ujarnya.