Demo Buruh, Madura Fokus soal Petani dan Garam Lokal

CNN Indonesia
Selasa, 26 Oct 2021 13:38 WIB
Demo buruh terkait 2 tahun Jokowi-Ma'ruf di Pamekasan akan diwarnai isu kesejahteraan petani dan serapan garam lokal. Petani garam di Madura, beberapa waktu lalu. Unjuk rasa dengan tema kesejahteraan petani garam kembali digelar pada 28 Oktober terkait 2 tahun Jokowi-Ma'ruf. (Foto: CNN Indonesia/ Nurus Solehen) (Foto: ANTARA FOTO/SAIFUL BAHRI)
Pamekasan, CNN Indonesia --

Demo buruh di Pamekasan, Jawa Timur, yang akan digelar pada 28 Oktober terkait catatan penilaian kinerja dua tahun kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, akan difokuskan pada masalah kesejahteraan dan penyerapan garam lokal lewat forum 'Madura Menggugat'.

Diketahui, buruh serempak menggelar demo di berbagai daerah pada 28 Oktober terkait dua tahun Jokowi-Ma'ruf Amin.

Koordinator aksi Basri mengatakan Pemerintah mesti transparan terkait persoalan garam dan kesejahteraan petaninya di Pulau Madura.


"Kami menilai masalah garam masih hanya sebatas polemik yang belum usai. Padahal garam madura adalah mata pencarian ekonomi masyarakat sebagai penyambung hidup, tetapi pemerintah terkesan abai," kata Basri dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (26/10).

Menurut dia, ada masalah keberpihakan Pemerintah dalam hal regulasi. Basri menyebut pemerintah masih belum bisa mendorong kepastian hukum tentang hak-hak petani garam, seperti harga dan serapan.

"Penyerapan garam lokal khususnya di wilayah Madura, hingga saat ini belum sesuai dengan harapan petani garam. Pemerintah mestinya hadir sebagai komponen yang bisa membantu masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Basri juga menyindir soal polemik dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang digaungkan PT Garam senilai Rp14 miliar. Dana tersebut hingga saat ini masih terkesan janggal, karena dana miliaran tersebut masih belum diketahui wujudnya.

"Belum lagi bicara soal sektor ekonomi masyarakat secara umum, lahan pekerjaan yang tidak jelas, sehingga dengan adanya pandemi ini, kami menduga bahwa pemerintah belum mampu hadir memberikan solusi," ungkapnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, di dua tahun kepemimpinan Jokowi-Makruf, banyak persoalan hukum yang tidak jelas, seperti kasus penembakan enam pengawal Rizieq Shihab. Kemudian disusul soal bencana Covid-19 hingga pemerintah dinilai masih belum mampu mengedukasi masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, pada Jumat (24/9), mengakui alokasi impor garam industri tahun ini mencapai 3,07 juta ton.

Ia berdalih pemerintah masih harus mengimpor garam karena, pertama, jumlah produksi lokal tak mampu memenuhi kebutuhan industri.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan jumlah produksi garam lokal 1,3 juta ton pada tahun lalu. Sementara, kata dia, kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton.

Kedua, kualitas garam lokal tak sepadan dengan kebutuhan industri. Sementara, industri membutuhkan garam dengan spesifikasi cukup tinggi.

Ketiga, kepastian pasokan garam sepanjang tahun, terutama bagi industri, yang belum bisa dipenuhi dari lokal.

(nrs/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER