KPK Balas Kritik Rapat Hotel Mewah Bintang 5: Tarifnya Bintang 3

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata merespons kritik terkait agenda rapat kerja organisasi dan tata kelola (Ortaka) di Hotel bintang 5, Sheraton Mustika, Depok, Sleman, pada 27-29 Oktober 2021.

Alex menjawab kritikan rapat kerja lembaga antirasuah ini yang harus memilih hotel mewah bintang 5 sebagai lokasi penyelenggaraannya.

"Bintang 5 tapi kalau tarifnya bintang 3 kenapa tidak, kan seperti itu. Teman-teman bisa tanya ke pihak hotel. Berapa sih KPK membayar untuk melaksanakan kegiatan di hotel ini," kata Alex ditemui di Hotel Sheraton Mustika, Kamis (28/10).

Ia mengklaim KPK selalu transparan dan bisa mempertanggungjawabkan setiap kegiatannya. Hanya saja, Alex mengaku tak tahu menahu terkait nominal yang dikeluarkan untuk pembiayaan seluruh agenda rapat kerja di Hotel Sheraton Mustika ini.

Lihat Juga : KPK Balas Kritik Giri soal Rapat Mewah: Mereka Dulu Ikut Serta

"Saya nggak tahu. Sekjen yang tahu. Itu semua masih dalam batas-batas laporan anggaran yang kami susun. Pasti itu. Kita nggak mungkin menyelenggarakan kegiatan yang tidak tersedia anggarannya atau melebihi dari plafon anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini," klaimnya.

Alex menyadari berbagai kritikan yang dialamatkan kepada KPK terkait penyelenggaraan rapat kerja yang harus sampai jauh-jauh ke Sleman ini. Karena baginya, memaksakan lokasi rapat kerja di Jakarta hanya akan membuat pelaksanaannya kurang maksimal karena banyak faktor.

"Kalau kita lakukan di kantor banyak sekali hambatan. Satu, kita tidak bisa sepenuhnya menyatu, karena ada saja pekerjaan-pekerjaan itu yang kemudian mengganggu penjabat sektoral atau juga yang bersangkutan rumahnya atau tinggal di Jakarta, sore kadang-kadang balik," imbuhnya.

Oleh karenanya, agenda luar daerah semacam ini perlu diadakan. Selain demi kelancaran acara, juga untuk membangun kebersamaan dan mendekatkan antara pimpinan dan pejabat struktural.

"Semua kritik itu atau masukan apapun tergantung bagaimana sudut pandang kita. Kalau ada yang mengatakan semua bisa dilakukan, oh ya bisa dengan teknologi informasi sekarang ya bisa. Itu yang selama ini sudah kami lakukan," papar Alex.

Lihat Juga : KPK Jelaskan Rapat di Hotel Bintang 5 yang Dikritik Novel

"Kita kadang-kadang juga harus menarik diri atau istilahnya retret. Ini salah satu yang kami buat program itu hari ini, kami kumpulkan semua pejabat struktural tujuannya untuk membangun kebersamaan, menyatukan persepsi visi kita bersama ke depan, apa yang harus kita lakukan," sambungnya.

Lagipula, kata Alex, kegiatan rapat luar daerah ini mampu berkontribusi dalam program pemulihan ekonomi nasional yang digaungkan pemerintah. Khususnya, di sektor pariwisata yang cukup terpukul dampak pandemi Covid-19.

"Saya kira Jogja itu menjadi salah satu tempat tujuan wisata, ini menjadi pertimbangan kami memutuskan kegiatan kami dilakukan di Jogja. Sekali lagi ini merupakan kinerja yang sudah kami susun jauh-jauh hari, bukan dadakan," tegasnya.

Kendati Alex tak memberikan jawaban jelas ketika disinggung terkait agenda sepeda santai dengan rute Mapolsek Ngemplak-Warung Kopi Klotok. Ia tak menjawab secara pasti apakah kegiatan ini masih masuk ke dalam rangkaian upaya pemulihan ekonomi atau tidak.

"Intinya begini, secara materi ada tiga hal tapi secara non materi adalah spiritnya menyatukan visi dan spirit kita dalam menyongsong bagaimana tantangan KPK ke depan. Jadi bagaimana dengan mimpi kita untuk membersihkan Indonesia dari korupsi itu visinya diterima yang sama dari atas sampai bawah," tutupnya.

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua KPK Firli Bahuri ini sendiri digelar secara tertutup. Sebelumnya, mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, mengkritik pimpinan KPK karena menggelar rapat kerja di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta.

Ia menilai kegiatan rapat kerja di luar kota pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan ketidakpekaan pimpinan KPK dalam menggunakan anggaran negara. Terlebih, lanjut dia, di gedung KPK sebenarnya banyak ruangan yang cukup luas untuk mengadakan rapat.

Lihat Juga : Eks Direktur KPK: Negara Sampai Berutang Bayar Gaya Mewah Pejabat