Aktivis Yogya Kritik Keras Raker KPK di Hotel Mewah: Hilang Teladan

Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta mengkritik kegiatan rapat kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Yogyakarta merupakan bentuk kegagalan KPK dalam menjadi teladan yang mengimplementasikan nilai kesederhaan, sebagai salah satu dari 9 nilai integritas KPK.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Hanifah Febriani menuturkan bahwa selama ini KPK adalah lembaga yang mengampanyekan nilai kesederhaan dan menjadi teladan bagi lembaga pemerintah lain.

"KPK sebagai institusi yang mengampanyekan kesederhanaan telah gagal memberikan praktik baik penerapannya," ujar Hanifah dalam keterangan tertulis, Jumat (29/10).

Ia menyebut raker KPK juga sebuah bentuk inkonsistensi sebab selama ini KPK sering menyuarakan penyebab internal perilaku korupsi adalah gaya hidup mewah. Sedangkan, raker yang dilakukan di hotel bintang 5 justru mencerminkan gaya hidup mewah.

"Dengan demikian wajar jika publik mempertanyakan konsistensi antara gagasan yang dibawa KPK dengan praktik yang mereka lakukan," kata Hanifah.

Hanifah juga memaparkan bahwa KPK era sebelumnya telah menjadi teladan bagi lembaga lain karena selalu mengadakan rapat kerja di fasilitas yang ada untuk memberi contoh pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.

"KPK telah menghilangkan keteladanan yang selama ini dicontoh lembaga lain. Apa yang dilakukan KPK sekarang dapat menjadi tolok ukur bagi lembaga lain untuk mewajarkan praktik rapat kerja di hotel mewah," ucapnya.

Lihat Juga : KPK Klaim Raker Lebih Hemat Sesuai Standar Biaya Umum Yogyakarta

Seperti diketahui, KPK mengadakan raker 27-29 Oktober di hotel bintang 5, Sheraton Mustika Yogyakarta. Rangkaian acara raker termasuk berwisata dengan gowes dan menyewa rumah makan ternama di Jogja.

Beberapa eks-pegawai KPK telah melontarkan kritik atas kegiatan ini melalui berbagai kanal termasuk Wakil Ketua KPK periode 2015-2019,Saut Situmorang.

"Di Gedung KPK memang enggak ada ruangan untuk rapat kerja? kalau mau, ada gede, di aula juga ada. Jadi, kemarin kan enggak adasense of crisis. Kalau pendekatannya pariwisata bisa-bisa saja karena ekonomi. Tapi, ini kalau dia KPK dia yang lain saja, KPK itu pendekatannya risiko," lontar Saut, Kamis (28/10).