PPKM Dianggap Perlu Hingga Pandemi Covid Berakhir

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai tetap diperlukan meski kasus sudah menunjukkan penurunan. Namun demikian, penerapannya di lapangan dipertanyakan, terutama terkait mobilitas warga yang kian meningkat yang bisa memicu gelombang ketiga.

PPKM berlevel di Pulau Jawa dan Bali yang diterapkan sejak 19 Oktober bakal berakhir hari ini, Senin (1/11). Sementara, PPKM luar Jawa-Bali baru berakhir pekan depan.

Selama dua pekan terakhir, 19-31 Oktober, tren kasus Covid-19 menunjukkan perkembangan baik; kasus positif kumulatif di Indonesia mencapai 8.974 orang. Angka itu jauh menurun dibandingkan periode 6-18 Oktober yang mencapai 13.774 kasus.

Selain itu, positivity rate atau rasio kasus warga terpapar virus corona harian mencapai 0,43 persen, menurun dibanding periode 6-18 Oktober dengan angka 0,61 persen.

Kendati demikian, pada periode yang sama jumlah testing juga menjadi 2.049.464 orang, atau menurun dibandingkan periode 6-18 Oktober dengan 2.222.677 orang yang dites.

Selain itu, capaian vaksinasi dalam 13 hari terakhir juga menjadi 22.191.415 dosis, menurun dibandingkan periode 6-18 Oktober dengan 22.573.678 dosis.

Epidemiolog Dicky Budiman mengatakan, melihat kondisi tersebut, menurutnya PPKM memang masih dibutuhkan untuk menangani pandemi.

"PPKM itu adalah penjaga, safeguard dari situasi selama pandemi. Sampai kapan? Sampai dianggap pandemi sudah berakhir, atau kita sudah menyepakati batas jumlah atau angka kasus infeksi dan juga kasus kematian yang bisa kita terima, yang disebut fase endemi itu," kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Senin (1/11).

Menurut Dicky, selama di Indonesia penyebaran Covid-19 masih berstatus pandemi, maka PPKM tetap diperlukan. Jika ke depan pemerintah merujuk Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menetapkan penyebaran Covid sudah dalam fase endemi, baru pemerintah bisa mencabut kebijakan PPKM.

Ia juga menyoroti data selama PPKM ini juga belum membaik. Menurutnya, selama hal ini belum ada perbaikan, maka PPKM masih harus terus diterapkan.

Salah satu yang mendapat sorotan Dicky yakni soal capaian vaksinasi dua dosis di Indonesia yang masih belum optimal. Merujuk data Kementerian kesehatan, cakupan vaksinasi lengkap di Indonesia baru mencapai 35,44 persen per Minggu (31/10) kemarin.

"Ini yang paling penting cakupan vaksinasi lengkap yang sudah 85 persen setidaknya di negara atau kawasan itu. Itu yang membuat pandemi sudah tidak bisa dipertahankan statusnya. Kalau di Indonesia level pengendalian atau endeminya belum disepakati, PPKM ini menjadi sangat penting. Karena kan 3T, 5M kan terus berlangsung," ujar dia.

"PPKM ini kayak penjaga, meramu semua, menjaga semua dalam konteks kepandemiannya tetap terjalin, terjaga iramanya, kedisiplinannya, kehati-hatiannya," kata Dicky menambahkan.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Dicky menyebut penerapan PPKM ini juga bisa menjadi salah satu mitigasi pemerintah menghadapi ancaman gelombang ketiga penyebaran Covid-19 pada akhir tahun.

Sejumlah epidemiolog sebelumnya memprediksi bahwa Indonesia berpotensi memasuki puncak ketiga penyebaran virus corona pada Desember 2021. Hal ini kemungkinan besar terjadi apabila capaian vaksin Covid-19 tidak mencapai 50 persen pada akhir tahun.

Selain itu, banyaknya relaksasi atau pelonggaran aktivitas selama PPKM turut menyumbang potensi lonjakan kasus Covid terulang kembali, terutama pada libur panjang Natal dan akhir tahun mendatang.

Lihat Juga : ANALISIS Strategi Inkonsisten-Tak Efektif di Tengah Ancaman Gelombang Ketiga

"Dengan kondisi ancaman gelombang ketiga, potensi masuknya, atau bahkan sudah masuknya varian baru, PPKM ini jadi sebagai mitigasi," jelas Dicky.

Senada, epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo mengatakan, PPKM bisa menjadi salah satu langkah untuk mencegah hal itu terjadi. Oleh karena itu, menurut dia, saat ini yang seharusnya menjadi perhatian publik bukan PPKM diperpanjang atau tidak.

"Kalau itu (PPKM) dilakukan dengan baik, kita berharap gelombang-gelombang berikutnya tuh enggak terjadi, jadi prediksi itu kan tidak kita harapkan terjadi, tapi itu artinya bahwa ada potensi, akan ada peningkatan kasus kalau kita tidak awas," ujar Windu saat dihubungi.

Infografis Vaksinasi Peyintas Covid. (Foto: Dok. BNPB)

Windu menyoroti peningkatan mobilitas masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kenaikan mobilitas itu tentu berbanding lurus dengan potensi peningkatan penularan di tengah masyarakat.

Ia pun mewanti-wanti lonjakan kasus pada akhir tahun nanti, mengingat kebijakan pemerintah hanya melarang aparatur sipil negara (ASN) mengambil cuti dan bepergian selama libur akhir tahun.

"ASN memang dilarang pergi karena cuti bersama dicabut, tapi kan ASN cuma 4 persen dari jumlah penduduk, sisanya itu kan wiraswasta yg kerja sendiri dan swasta," jelas dia.

Lihat Juga : Antusias Warga Bawa Keluarga ke Ragunan yang Dibuka Kembali

"Mereka kan kalo libur akhir tahun pergi. Itu yang harus hati-hati, jangan sampai kita yang sudah membaik ini, yang sebagian besar sudah level 1-2 ini, itu kemudian karena kita lengah, masyarakat lengah, pemerintah lengah, naik lagi," jelas Windu menambahkan.