Golkar Tak Akan Tanyakan Harta Andika: Kita Bukan Kantor Pajak

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi memastikan pihaknya tak akan mempertanyakan harta kekayaan calon tunggal Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar Sabtu (6/11) besok.

Ia juga memastikan fit and proper test tak akan mengulik lebih jauh soal laporan-laporan pajak, maupun hal lain seperti dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Andika.

"Saya rasa hampir pastikan tidak ada lagi pertanyaan mengenai itu, tidak ada pertanyaan mengenai pajak, LHKPN, kenapa? Ya kita kan bukan kantor pajak, yang verifikasi laporan pajak itu kan kantor pajak," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Jumat (5/11).

Dia berkata, dalam uji kelayakan dan kepatutan besok, Komisi I DPR hanya akan fokus pada visi misi Andika yang akan memimpin angkatan bersenjata selama kurang lebih 13 bulan ke depan.

Andika, kata dia, akan ditanya target selama 100 hari pertama sebagai Panglima TNI.

"Bagaimana dalam waktu 13 bulan yang cukup singkat ini, mampu menerjemahkan misi dan visi Bapak Presiden, dan bagaimana melanjukan program program di tahun 2022 ," katanya.

Harta Andika tengah menjadi sorotan usai dirinya menjadi calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan Presiden Joko Widodo. Jenderal TNI bintang empat angkatan darat itu tercatat memiliki harta sekitar Rp179 miliar, dan tanpa utang merujuk LHKPN yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain dalam negeri, harta Andika, yang berupa tanah dan bangunan banyak berada di luar negeri dengan status hibah tanpa akta, di antaranya seperti bangunan seluas 76 m2 di Australia senilai Rp1,5 miliar;

Tanah dan bangunan seluas 2.223 m2/2.736 m2 senilai Rp4,5 miliar; tanah dan bangunan seluas 4.875 m2/4.832 m2 senilai Rp5 miliar; dan tanah dan bangunan seluas 6.248 m2/6.248 m2 senilai Rp5,5 miliar.

Belum ada keterangan dari Andika Perkasa, maupun pihak TNI AD terkait harta hibah tanpa akta Andika. CNNIndonesia.com masih berupaya menghubungi pihak Andika dan TNI AD.