ANALISIS

Untung Rugi Politik Anies Kerek Naik Upah Buruh DKI

CNN Indonesia

Jumat, 24 Des 2021 08:10 WIB

Suara buruh masih dianggap cukup proporsional di tiap penyelenggaraan Pilpres. Kerap masuk kelompok swing voters atau pemilih yang mengambang yang cukup tinggi. — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) duduk bersama buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Sekjen Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno tak menampik unsur politis dalam revisi UMP DKI oleh Anies. Menurut dia, sebagai sebuah kebijakan, revisi UMP DKI tentu melalui berbagai dinamika dan lobi-lobi dengan pihak terkait yang masuk ranah politik. Namun, katanya, ia tak mau ikut campur.

Sunarno menegaskan, KASBI sejak awal menolak untuk masuk dalam politik praktis dengan mendukung satu sosok tertentu.

"Kalau yang dituduhkan itu kan, seolah-olah itu pencitraan Anies. Kita di luar itu. Karena kalau ada gubernur lain menaikkan upah di luar itu kan kita sepakat aja," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Alasan Ancol Jadi Lokasi Penyelenggaraan Formula E

Seberapa signifikan?

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai kebijakan Anies lewat revisi UMP DKI penuh dengan perjudian. Katanya, keputusan itu memang bisa menarik simpati kelompok buruh.

Namun, di saat bersamaan, katanya, keputusan itu masih menuai perdebatan karena dinilai melanggar PP tentang pengupahan. Walhasil, protes terus berdatangan, terutama dari kelompok pengusaha.

Meski demikian, jika menyoroti dari sisi politis, pengajar politik di UIN Jakarta itu menilai keputusan Anies tak akan berdampak signifikan untuk menambah suara elektoral. Sebab, mantan Mendikbud periode pertama Jokowi itu hanya bermain di kandang.

"Toh Jakarta kandangnya Anies secara tak langsung. Anies hanya muter-muter di basis pemilih Jakarta saja dengan kebijakan itu," kata Adi, Selasa (21/12).

Di samping itu, menurut dia, kelompok buruh tidak terafiliasi dalam satu mazhab. Sehingga, dukungan satu kelompok buruh tak bisa digeneralisasi dengan kelompok buruh lain.

Namun, terlepas dari apapun, Adi menilai Anies memang kerap mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan pemerintah pusat. Di saat peraturan pengupahan dinilai tak proburuh, Anies melakukan akrobat sebaliknya, melakukan revisi UMP menaikkan UMP meski dituding tabrak aturan pengupahan.