Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2022 dari semula Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp225.667 atau 5,1 persen. Aroma politis menyeruak. Aksi Anies dinilai sebagian kalangan demi mendulang simpati massa buruh setahun jelang ia lengser.
Atas revisi itu UMP DKI tahun depan menjadi Rp4.641.854 dari rencana awal Rp4.453.935. Buruh riang bergembira, meski memicu respons keras dari kalangan pengusaha.
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Jati berpendapat keputusan itu lebih bernuansa politik. Dia mafhum Anies mengambil kebijakan populis di setahun terakhir masa jabatannya. Tujuannya: tiket pencalonan presiden 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Wasis, suara buruh masih dianggap cukup proporsional, dan kerap masuk kelompok swing voters atau pemilih yang mengambang. Artinya, mereka tak memiliki preferensi satu sosok yang dijagokan di setiap momen politik elektoral.
Suara mereka, sama dengan kelompok pemilih mengambang lain seperti pelajar maupun profesional. Menurut Wasis, mereka memiliki militansi, dan kerap loyal kepada figur pemimpin yang mengakomodasi kepentingan mereka.
"AB [Anies Baswedan] berharap massa buruh ini akan menjadi alat barter dengan parpol agar memperoleh tiket nominasi pada pemilu 2024," kata Wasis kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/12).
Lewat menaikkan UMP, lanjut Wasis, Anies sedang coba membangun citra sebagai pemimpin populis. Ia tengah berupaya merangkul kelompok akar rumput dengan mengatasnamakan kesetaraan. Cara itu wajar belaka, kata Wasis. Sebab, kendati sejumlah kelompok buruh kini terafiliasi partai, mereka dinilai belum memiliki sosok yang dapat mengerek suara.
Namun di sisi lain, keputusan tersebut bukan tanpa risiko. Wasis menjelaskan, meski di satu sisi itu bisa membangun citra Anies sebagai pemimpin inklusif dan merakyat, di sisi lain keputusan menaikkan UMP masih cukup rentan di kalangan pengusaha. Bukan saja secara ekonomi, namun juga politis. Menurut Wasis, revisi UMP akan rentan di kalangan pengusaha sebagai penyokong finansial dalam pencalonan figur politik.
"Kini masih banyak pengusaha menjadi kontributor dana kampanye bagi para kandidat. Tentu itu akan membuat posisi AB dalam risiko secara finansial dalam perebutan nominasi kandidat pada 2024 nanti," kata dia.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tak mau ambil pusing soal dugaan unsur politis di balik kebijakan Anies menaikkan UMP. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSPI, Riden Hatam Aziz berkata, sebagai gubernur, jabatan Anies merupakan produk politik.
Namun, ia menolak bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendulang simpati massa buruh. Riden membela Anies bahwa revisi UMP merupakan penyesuaian dari keputusan MK yang menangguhkan sementara PP Nomor 36/2021 tentang Pengupahan sebagai turunan UU Cipta Kerja. Sehingga, katanya, hitung-hitungan kenaikan upah harus kembali ke PP 78/2015.
"Memang gubernur sendiri adalah produk politik. Cuma yang perlu ditegaskan yang dimaksud politik di sini bukan ajang kampanye tidak," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/12).
"Ini kan sebetulnya hanya penyesuaian saja. Maka, kalau ada pihak yang mengatakan itu panggung politik, dalam artian semacam kampanye menurut kami itu tidak benar ya," tambahnya.
Klik untuk selanjutnya, seberapa besar suara buruh?
Seberapa Signifikan Suara Buruh?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) duduk bersama buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)
Sekjen Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno tak menampik unsur politis dalam revisi UMP DKI oleh Anies. Menurut dia, sebagai sebuah kebijakan, revisi UMP DKI tentu melalui berbagai dinamika dan lobi-lobi dengan pihak terkait yang masuk ranah politik. Namun, katanya, ia tak mau ikut campur.
Sunarno menegaskan, KASBI sejak awal menolak untuk masuk dalam politik praktis dengan mendukung satu sosok tertentu.
"Kalau yang dituduhkan itu kan, seolah-olah itu pencitraan Anies. Kita di luar itu. Karena kalau ada gubernur lain menaikkan upah di luar itu kan kita sepakat aja," katanya.
Seberapa signifikan?
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menilai kebijakan Anies lewat revisi UMP DKI penuh dengan perjudian. Katanya, keputusan itu memang bisa menarik simpati kelompok buruh.
Namun, di saat bersamaan, katanya, keputusan itu masih menuai perdebatan karena dinilai melanggar PP tentang pengupahan. Walhasil, protes terus berdatangan, terutama dari kelompok pengusaha.
Meski demikian, jika menyoroti dari sisi politis, pengajar politik di UIN Jakarta itu menilai keputusan Anies tak akan berdampak signifikan untuk menambah suara elektoral. Sebab, mantan Mendikbud periode pertama Jokowi itu hanya bermain di kandang.
"Toh Jakarta kandangnya Anies secara tak langsung. Anies hanya muter-muter di basis pemilih Jakarta saja dengan kebijakan itu," kata Adi, Selasa (21/12).
Di samping itu, menurut dia, kelompok buruh tidak terafiliasi dalam satu mazhab. Sehingga, dukungan satu kelompok buruh tak bisa digeneralisasi dengan kelompok buruh lain.
Namun, terlepas dari apapun, Adi menilai Anies memang kerap mengeluarkan kebijakan yang bertolak belakang dengan pemerintah pusat. Di saat peraturan pengupahan dinilai tak proburuh, Anies melakukan akrobat sebaliknya, melakukan revisi UMP menaikkan UMP meski dituding tabrak aturan pengupahan.
[Gambas:Photo CNN]
