Ade Armando Babak Belur, Anies dan Islam Politik Jelang 2024
CNN Indonesia
Jumat, 15 Apr 2022 12:04 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ade Armando babak belur.. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA
Jakarta, CNN Indonesia --
Pegiat media sosial, Ade Armando babak belur setelah dihajar sejumlah orang saat aksi demonstrasi protes Presiden Joko Widodo 11 April di depan gedung DPR RI.
Pihak kepolisian sejauh ini sudah menetapkan tujuh tersangka. Menurut polisi, para pelaku bukan bagian dari mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.
Namun belakangan, rekan Ade Armando, Denny Siregar dkk menuding pelaku pengeroyokan itu merupakan anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain menuduh tanpa bukti, mereka juga menyebut pengeroyok Ade Armando adalah 'kadrun'.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya Denny, bermodal gambar tangkapan layar Wakil, Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyampaikan dugaan pengeroyokan itu dipicu oleh anggota grup Whatsapp relawan Anies Baswedan.
Cendekiawan Jimly Asshiddiqie menyoroti pihak-pihak yang masih berusaha membuat polarisasi imbas pemilihan presiden (Pilpres) 2019 semakin tajam. Ia berujar peristiwa pengeroyokan dan penelanjangan terhadap Ade Armando menggambarkan watak orang Indonesia yang sebenarnya.
Di sisi lain, peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil oleh aparat juga terjadi. Namun, hal ini tidak menjadi sorotan karena korban tidak terkenal seperti Ade Armando.
Menurut Jimly, masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri karena proses rekonsiliasi dan proses peradilan di negeri ini tidak berfungsi.
"Kalau proses rekonsiliasi, proses peradilan tidak berfungsi untuk keadilan makanya rakyat ya main hakim sendiri," ujar Jimly saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (14/4).
Menurut Jimly, pengeroyokan dan penelanjangan Ade Armando memang perbuatan biadab. Namun, kata dia, fenomena ini harus ditelaah lebih mendalam.
"Penyebabnya apa? Penyebabnya belum tuntasnya rekonsiliasi, bukan belum tuntas, belum dikerjakan," kritiknya.
Lebih lanjut, pakar Hukum Tata Negara itu menyayangkan hingga kini, pemerintah tidak berupaya membangun dialog antara masyarakat yang terbelah atau terpolarisasi hingga berujung pada kasus Ade Armando babak belur.
Menurutnya, selama pemerintah tidak serius melakukan rekonsiliasi, maka polarisasi identitas di tengah masyarakat akan terus terjadi hingga Pemilu 2024.
"Harus mulai dari atas, kalau enggak dari atas enggak akan bisa," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Jimly menilai ditariknya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi Menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju rezim Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak memperbaiki polarisasi yang terjadi di akar rumput.
Prabowo dan Sandi hanya simbol dan merupakan pucuk pimpinan. Sementara, sejumlah peristiwa terus mempertajam polarisasi. Hal ini seperti pemidanaan eks Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Sekretaris Umum FPI, Munarman.
Jimly menilai upaya rekonsiliasi gagal ketika HRS dipenjara dan justru pemerintah terus memilih buzzer dan membela Ade Armando.
"HRS masuk penjara itu dipahami bukan sebagai rekonsiliasi. Sebaliknya Ade Armando dibela, buzzer-buzzer terus diorganisir jadi enggak akan ketemu," kata Jimly.
"Usaha (pemerintah) ke bawah enggak ada untuk merekonsiliasi, merukunkan enggak ada, enggak ada usaha sama sekali, dialog saja enggak ada," tuturnya.
Jimly mengatakan sebenarnya MPR memiliki posisi yang strategis karena menjadi forum rakyat. Di sisi lain, saat ini pimpinan MPR terdiri dari semua golongan.
Semestinya, kata Jimly, MPR menjalankan fungsinya sebagai kepemimpinan yang dialogis, alih-alih hanya formal memutuskan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Tapi yang terjadi kan tidak, pimpinan MPR sibuk mengurus partainya masing-masing. Jadi tidak ada ikhtiar sama sekali, pemerintah juga begitu malah memelihara buzzer kan?" ujar Jimly.
Sosiolog Universitas Nasional (Unas), Sigit Rochadi mengakui kasus Ade Armando babak belur merupakan dampak polarisasi atau keterbelahan masyarakat terkait dengan Islam.
Ia mengungkapkan bahwa polarisasi justru sudah terbentuk sejak era reformasi dan semakin tajam pada akhir kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, kelompok Islam politik dan kelompok yang kurang taat terhadap ajaran Islam atau 'abangan' saling memperebutkan sumber daya di pemerintah. Ade Armando pun disebut pernah terkait dengan kelompok Islam ini.
"Sumber daya yang ada di pemerintah itu zamannya Pak Harto berhasil dikuasai abangan," kata Sigit saat dihubungi CNNINdonesia.com, Rabu (13/4) malam.
Pada era SBY, kata Sigit, kelompok Islam berhasil mengeliminasi peranan kelompok abangan. Saat itu, sejumlah partai Islam seperti PPP, PAN, dan PKS, merapat dalam satu koalisi. Mereka juga mendapatkan posisi strategis.
Pada Pemilu 2014, PKS mendukung Prabowo Subianto namun kalah. Hal ini membuat polarisasi kelompok Islam politik dengan kelompok lainnya semakin tajam.
"Dari sini sebenarnya polarisasi mulai berkembang secara terbuka, caci makian seperti tahun 60-an berkembang secara terbuka," ujarnya.
Sigit mengatakan pada 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Ia dipandang sebagai sosok pemersatu kelompok Islam politik. Namun, Prabowo kembali kalah dan akhirnya merapat ke pemerintahan. Setelah itu, kelompok pendukung Islam politik terbelah.
Momentum 'Pukul' Anies Sebagai Sosok Islam Politik
Sigit menyoroti upaya penunggangan isu Ade Armando yang dilakukan Denny Siregar hingga Grace Natalie untuk memukul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, diakui atau tidak saat Anies saat ini merupakan satu-satunya sosok pemersatu Islam politik.
Sementara, Denny Siregar dan Grace Natalie merupakan simbol dari kelompok yang tidak menyukai agenda Islam politik.
"Denny Siregar dan Grace Natalie adalah simbol dari para pelaku politik yang tidak suka dengan ide atau agenda Islam politik," tutur Sigit.
Menurut Sigit, menyeret Relawan Anies ke kasus Ade Armando merupakan cara untuk memukul dan memperlemah posisi Anies yang mulai digadang-gadang menjadi calon presiden (capres) di pilpres 2024.
Mereka mencoba menyeret Anies ke dalam pusaran konflik. Selain itu, Grace dan Denny juga melakukan preemtif straight atau memukul lebih dulu.
"Dengan mengatakan itu sebenarnya yang ingin dipukul kekuatan Pak Anies, bukan ingin memukul para pelaku pengeroyokan," ujar Sigit.
"Mereka dengan cepat mengolah informasi itu untuk menyerang lawan-lawan politiknya," imbuhnya.
Menurut Sigit, fenomena polarisasi yang justru makin tajam dan sudah sangat vulgar dan akan terus berlanjut hingga Pemilu 2024 mendatang. Polarisasi ini juga tidak akan selesai meski kelompok Islam Politik menang.
"Ini tidak akan berhenti sampai 2024 Jokowi turun. Kalau nanti Islam politik yang menang ya akan menjadi sasaran maki-makian juga," terang Sigit.
Pegiat media sosial, Ade Armando babak belur setelah dihajar sejumlah orang saat aksi demonstrasi protes Presiden Joko Widodo 11 April di depan gedung DPR RI.
Pihak kepolisian sejauh ini sudah menetapkan tujuh tersangka. Menurut polisi, para pelaku bukan bagian dari mahasiswa yang melakukan unjuk rasa.
Namun belakangan, rekan Ade Armando, Denny Siregar dkk menuding pelaku pengeroyokan itu merupakan anggota Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Selain menuduh tanpa bukti, mereka juga menyebut pengeroyok Ade Armando adalah 'kadrun'.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya Denny, bermodal gambar tangkapan layar Wakil, Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyampaikan dugaan pengeroyokan itu dipicu oleh anggota grup Whatsapp relawan Anies Baswedan.
Cendekiawan Jimly Asshiddiqie menyoroti pihak-pihak yang masih berusaha membuat polarisasi imbas pemilihan presiden (Pilpres) 2019 semakin tajam. Ia berujar peristiwa pengeroyokan dan penelanjangan terhadap Ade Armando menggambarkan watak orang Indonesia yang sebenarnya.
Di sisi lain, peristiwa kekerasan terhadap masyarakat sipil oleh aparat juga terjadi. Namun, hal ini tidak menjadi sorotan karena korban tidak terkenal seperti Ade Armando.
Menurut Jimly, masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri karena proses rekonsiliasi dan proses peradilan di negeri ini tidak berfungsi.
"Kalau proses rekonsiliasi, proses peradilan tidak berfungsi untuk keadilan makanya rakyat ya main hakim sendiri," ujar Jimly saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (14/4).
Menurut Jimly, pengeroyokan dan penelanjangan Ade Armando memang perbuatan biadab. Namun, kata dia, fenomena ini harus ditelaah lebih mendalam.
"Penyebabnya apa? Penyebabnya belum tuntasnya rekonsiliasi, bukan belum tuntas, belum dikerjakan," kritiknya.
Lebih lanjut, pakar Hukum Tata Negara itu menyayangkan hingga kini, pemerintah tidak berupaya membangun dialog antara masyarakat yang terbelah atau terpolarisasi hingga berujung pada kasus Ade Armando babak belur.
Menurutnya, selama pemerintah tidak serius melakukan rekonsiliasi, maka polarisasi identitas di tengah masyarakat akan terus terjadi hingga Pemilu 2024.
"Harus mulai dari atas, kalau enggak dari atas enggak akan bisa," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
Jimly menilai ditariknya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menjadi Menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju rezim Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak memperbaiki polarisasi yang terjadi di akar rumput.
Prabowo dan Sandi hanya simbol dan merupakan pucuk pimpinan. Sementara, sejumlah peristiwa terus mempertajam polarisasi. Hal ini seperti pemidanaan eks Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Sekretaris Umum FPI, Munarman.
Jimly menilai upaya rekonsiliasi gagal ketika HRS dipenjara dan justru pemerintah terus memilih buzzer dan membela Ade Armando.
"HRS masuk penjara itu dipahami bukan sebagai rekonsiliasi. Sebaliknya Ade Armando dibela, buzzer-buzzer terus diorganisir jadi enggak akan ketemu," kata Jimly.
"Usaha (pemerintah) ke bawah enggak ada untuk merekonsiliasi, merukunkan enggak ada, enggak ada usaha sama sekali, dialog saja enggak ada," tuturnya.
Jimly mengatakan sebenarnya MPR memiliki posisi yang strategis karena menjadi forum rakyat. Di sisi lain, saat ini pimpinan MPR terdiri dari semua golongan.
Semestinya, kata Jimly, MPR menjalankan fungsinya sebagai kepemimpinan yang dialogis, alih-alih hanya formal memutuskan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Tapi yang terjadi kan tidak, pimpinan MPR sibuk mengurus partainya masing-masing. Jadi tidak ada ikhtiar sama sekali, pemerintah juga begitu malah memelihara buzzer kan?" ujar Jimly.
Polarisasi Imbas Kelompok Tak Suka Islam Politik Menguat
Foto: Arsip AKBP Setyo Wakapolres Jakarta Pusat
Sosiolog Universitas Nasional (Unas), Sigit Rochadi mengakui kasus Ade Armando babak belur merupakan dampak polarisasi atau keterbelahan masyarakat terkait dengan Islam.
Ia mengungkapkan bahwa polarisasi justru sudah terbentuk sejak era reformasi dan semakin tajam pada akhir kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, kelompok Islam politik dan kelompok yang kurang taat terhadap ajaran Islam atau 'abangan' saling memperebutkan sumber daya di pemerintah. Ade Armando pun disebut pernah terkait dengan kelompok Islam ini.
"Sumber daya yang ada di pemerintah itu zamannya Pak Harto berhasil dikuasai abangan," kata Sigit saat dihubungi CNNINdonesia.com, Rabu (13/4) malam.
Pada era SBY, kata Sigit, kelompok Islam berhasil mengeliminasi peranan kelompok abangan. Saat itu, sejumlah partai Islam seperti PPP, PAN, dan PKS, merapat dalam satu koalisi. Mereka juga mendapatkan posisi strategis.
Pada Pemilu 2014, PKS mendukung Prabowo Subianto namun kalah. Hal ini membuat polarisasi kelompok Islam politik dengan kelompok lainnya semakin tajam.
"Dari sini sebenarnya polarisasi mulai berkembang secara terbuka, caci makian seperti tahun 60-an berkembang secara terbuka," ujarnya.
Sigit mengatakan pada 2019, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Ia dipandang sebagai sosok pemersatu kelompok Islam politik. Namun, Prabowo kembali kalah dan akhirnya merapat ke pemerintahan. Setelah itu, kelompok pendukung Islam politik terbelah.
Momentum 'Pukul' Anies Sebagai Sosok Islam Politik
Sigit menyoroti upaya penunggangan isu Ade Armando yang dilakukan Denny Siregar hingga Grace Natalie untuk memukul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, diakui atau tidak saat Anies saat ini merupakan satu-satunya sosok pemersatu Islam politik.
Sementara, Denny Siregar dan Grace Natalie merupakan simbol dari kelompok yang tidak menyukai agenda Islam politik.
"Denny Siregar dan Grace Natalie adalah simbol dari para pelaku politik yang tidak suka dengan ide atau agenda Islam politik," tutur Sigit.
Menurut Sigit, menyeret Relawan Anies ke kasus Ade Armando merupakan cara untuk memukul dan memperlemah posisi Anies yang mulai digadang-gadang menjadi calon presiden (capres) di pilpres 2024.
Mereka mencoba menyeret Anies ke dalam pusaran konflik. Selain itu, Grace dan Denny juga melakukan preemtif straight atau memukul lebih dulu.
"Dengan mengatakan itu sebenarnya yang ingin dipukul kekuatan Pak Anies, bukan ingin memukul para pelaku pengeroyokan," ujar Sigit.
"Mereka dengan cepat mengolah informasi itu untuk menyerang lawan-lawan politiknya," imbuhnya.
Menurut Sigit, fenomena polarisasi yang justru makin tajam dan sudah sangat vulgar dan akan terus berlanjut hingga Pemilu 2024 mendatang. Polarisasi ini juga tidak akan selesai meski kelompok Islam Politik menang.
"Ini tidak akan berhenti sampai 2024 Jokowi turun. Kalau nanti Islam politik yang menang ya akan menjadi sasaran maki-makian juga," terang Sigit.
