LSM Kritik Anggaran Kunker DPRD DKI Rp45 M: Tak Sensitif dan Tertutup

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengkritik penambahan anggaran kunjungan kerja (kunker) luar negeri DPRD DKI Jakarta menjadi dua kali lipat Raperda APBD tahun 2022.

Lucius menilai kenaikan itu merupakan pembenaran bagi anggota dewan untuk menghabiskan anggaran DKI. Padahal, kata dia, urgensi kunker patut dipertanyakan.

"DPRD nampak sekali terlihat bernafsu melihat PAD DKI yang sangat besar dan karena uang DKI yang besar itu, DPRD-nya seperti kehilangan sensitivitas untuk memanfaatkan dana yang besar itu bagi kepentingan DKI dan rakyat DKI yang lebih baik," kata Lucius saat dihubungi CNNIndonesia.com (10/1).

Ia berpendapat, kunker hanya modus anggota dewan untuk plesiran. Selama ini, kata dia, belum ada informasi atau data yang tersiar ke publik apa yang dihasilkan dari kunker itu.

Lihat Juga : Anggaran Kunker Luar Negeri DPRD DKI Naik 2 Kali Lipat Jadi Rp45 M

"Kalau DPRD merasa kunker bermanfaat, kenapa tak pernah ada laporan terbuka soal apa yang mereka dapatkan dari kegiatan Kunker dan bagaimana hasil kunker itu lalu bermanfaat dalam proses pembuatan kebijakan," katanya.

Lucius juga mengatakan selama ini, rencana kunker beserta negara tujuan kerap dirahasiakan oleh anggota dewan, sehingga publik seringkali terkecoh.

"Ketertutupan baik terkait rencana, proses pelaksanaan kunker, tanggungjawab anggaran kunker hingga apa yang dihasilkan dari kunker hanyalah beberapa petunjuk soal penyimpangan kegiatan Kunker yang nampaknya disadari oleh anggota DPRD sehingga tak pernah mau mengungkap tuntas kegiatan kunker yang dilakukan," katanya.

Lihat Juga : Pansus IKN DPR Klaim Tak Akan Kunker Lagi ke LN Setelah Kazakhstan

Anggaran kunjungan kerja luar negeri DPRD DKI Jakarta diketahui naik dua kali lipat menjadi Rp45,1 Miliar dalam Raperda APBD hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2022.

Alokasi tersebut naik jauh dari anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang hanya sebesar Rp22,55 miliar.

Lihat Juga : PKS Protes Kunker DPR Bahas RUU IKN di Kazakhstan