DPR dan Pemerintah Bela Diri soal RUU IKN Dituding Ugal-ugalan Dikebut

Sementara itu, Pemerintah pusat RI menilai wajar pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) berlangsung cepat. Pernyataan itu merespons kritik dari sejumlah pihak yang menilai pemerintah mengebut RUU tersebut.

Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara Sidik Pramono menilai tak masalah pembahasan cepat selama sesuai prosedur. Dia berkata pembahasan antara pemerintah dengan DPR selama ini sesuai perundang-undangan.

"Jika substansi telah disepakati dan prosedur yang sesuai telah dipatuhi, ya sudah sewajarnya jika prosesnya bisa berjalan dengan baik," kata Sidik lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/1).

Sidik tidak membantah ataupun mengonfirmasi soal target pengesahan RUU IKN pada 18 Januari. Dia menyebut pembahasan aturan itu masih berlangsung di DPR.

"Masih berproses," tuturnya.

Lihat Juga : Pansus RUU IKN Gelar Rapat Saat Reses, Kejar Pengesahan 18 Januari

Sebelumnya, Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR menggelar rapat di masa reses. anggota Pansus RUU IKN DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyebut pihaknya akan mengesahkan aturan tersebut pada 18 Januari mendatang.

RUU IKN baru masuk ke DPR pada November 2021. Panja RUU IKN DPR pun baru menggelar tiga kali rapat, yaitu tanggal 13, 14, serta 15 Desember 2021.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mengkritik langkah pemerintah dan DPR yang terburu-buru mengesahkan RUU IKN. Dia menyebut proses pembahasan RUU ini ugal-ugalan.

"Kami menyayangkan pembahasan RUU IKN di Pansus DPR ugal-ugalan," ujar Pipin dalam keterangan tertulis, Jumat (14/1).

Lihat Juga : PKS: Pembahasan RUU IKN di DPR Ugal-ugalan