Lobi Ekspres dan Proses Super Cepat RUU Ibu Kota 'Nusantara'

Rivana Pratiwi | CNN Indonesia
Minggu, 23 Jan 2022 12:00 WIB
Pembahasan RUU IKN bisa dibilang ekspres sebelum disahkan jadi UU. Sejak awal pemerintah gencar melobi DPR demi target RUU disahkan pada 18 Januari 2022. DPR dan pemerintah membahas RUU Ibu Kota Negara dengan sangat cepat hingga disahkan pada 18 Januari (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Jakarta, CNN Indonesia --

Lima Menteri hadir memenuhi undangan rapat mendadak dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (6/1) di Lantai 2 Gedung Nusantara 3 DPR tepat pukul 16.00 WIB untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN).

Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri KLHK Siti Nurbaya, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono hadir secara langsung. Sementara Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti secara virtual.

Dari DPR turut hadir Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Pansus Junimart Girsang, dan Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya.


Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Pansus Junimart Girsang menyampaikan pembahasan RUU Ibu Kota Negara tersendat.

Menurut Junimart, DPR telah menggelar beberapa kali Focused-Group Discussion (FGD) dengan sejumlah kementerian untuk membahas RUU IKN. Dari situ Pansus RUU IKN mendengar keluhan para direktur jenderal (dirjen) di kementerian yang mengaku kebingungan dengan minimnya koordinasi selama pembahasan RUU Ibukota Negara.

Saat dihubungi, Junimart mengatakan keluhannya itu juga dirasakan Wahyu Trenggono yang merasa tidak pernah diajak bicara perihal RUU Ibukota Negara.

"Menteri KKP Wahyu Trenggono merasa ditinggal dan tidak dilibatkan soal pertahanan keamanan tata ruang kelautan dalam pembahasan RUU IKN," kata Junimart Girsang saat dikonfirmasi CNN Indonesia.

Trenggono sendiri membantah dirinya kecewa dalam proses penyusunan RUU IKN itu. Ia bahkan menyatakan semua lembaga negara saling mendukung.

"Tidak ada kekecewaan, kita saling mendukung kok. Kita bekerja sama secara tim dan saling mendukung," kata Trenggono saat dihubungi CNN Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, kata Junimart, Suharso membantah apa yang dinyatakan Trenggono. Sebagai menteri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi leading sector pembahasan RUU IKN, Suharso mengatakan tidak ada masalah dan semua telah berjalan sesuai rencana.

"Pak Suharso selalu bilang kalau semua clean and clear tidak ada masalah, nyatanya kita cek tidak semulus itu koordinasinya," ujar Junimart.

Sang tuan rumah pertemuan, Sufmi Dasco mengatakan belum sinkronnya koordinasi antar Pemerintah berpotensi memperlambat proses pembahasan RUU IKN. Menurut Dasco, akan sulit bagi DPR mengesahkan RUU IKN pada 18 Januari sesuai keinginan Presiden Jokowi.

Apalagi dalam pertemuan itu, pemerintah tetap berkukuh meminta agar DPR mengesahkan RUU IKN sesuai tenggat yang disepakati.

Lobi Pemerintah dan Calon Investor

Jauh hari sebelumnya, pemerintah gencar melobi para politikus Senayan untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Ibu Kota Negara paling lambat 18 Januari. Menteri Sekretaris Negara Pratikno sampai menelpon Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Pansus Ahmad Doli Kurnia untuk menanyakan perkembangan pembahasan RUU IKN.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad enggan menjawab saat dikonfirmasi perihal lobi Mensesneg Pratikno tersebut. Sementara Ketua Pansus Ahmad Doli Kurnia membeberkan alasan Pemerintah ingin RUU IKN segera disahkan.

"Waktu Pak Presiden datang ke Dubai Expo disitu banyak pemodal asing yang siap berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara. Tapi investor-investor ingin ada payung hukum yang melandasi rencana pembangunan Ibu Kota Negara. Presiden kemudian berjanji kalau Pemerintah Indonesia akan segera menerbitkan payung hukum tersebut", ujar Doli kepada CNN Indonesia.

Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara ditaksir menghabiskan dana sekitar Rp466-Rp486 triliun. Presiden Jokowi pada Mei 2019 silam sempat berjanji anggaran IKN tidak akan membebani APBN. Pemerintah optimistis akan banyak investor yang masuk ke tanah air untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini.

Demi meyakinkan para legislator Senayan untuk mempercepat pembahasan RUU IKN, Kementerian PPN/Bappenas mengatur kunjungan kerja ke dua negara: Amerika Serikat dan Kazakhstan.

Kunjungi SpaceX milik Elon Musk

Kunker pertama ke Amerika Serikat pada 18 - 24 Desember 2021 dipimpin langsung Suharso Monoarfa. Empat anggota Pansus Ahmad Doli Kurnia, Guspardi Gaus, Hamka Kady dan Nurhayati, yang juga istri Suharso ikut dalam rombongan.

Di negeri Paman Sam, anggota Pansus dan tim Bappenas bertemu dengan sejumlah profesor dari beberapa universitas dan konsultan swasta yang memiliki jaringan dengan para investor. Rombongan juga sempat berkunjung ke perusahaan luar angkasa, SpaceX, yang dimiliki salah satu orang terkaya di dunia Elon Musk.

Suharso mengatakan perusahaan antariksa SpaceX tertarik meluncurkan pesawat luar angkasa dari ibu kota baru.

"Ketua Pansus sudah datang ke SpaceX di Los Angeles, di sana mereka meminta Indonesia salah satu titiknya di Ibu Kota Negara, selain Biak untuk tempat peluncuran pesawat terbang dengan kecepatan luar biasa," kata Suharso dalam rapat kerja dengan DPR, Kamis 13 Januari 2022.

Saat dikonfirmasi, anggota Pansus RUU IKN Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku ikut ke Amerika Serikat, namun enggan membeberkan isi lawatannya.

"Silakan tanya ke Bappenas atau pimpinan Pansus," katanya.

Terjebak Kerusuhan Kazakhstan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER