Lobi Ekspres dan Proses Super Cepat RUU Ibu Kota 'Nusantara'

Lima Menteri hadir memenuhi undangan rapat mendadak dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (6/1) di Lantai 2 Gedung Nusantara 3 DPR tepat pukul 16.00 WIB untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN).

Menkumham Yasonna Laoly, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri KLHK Siti Nurbaya, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono hadir secara langsung. Sementara Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti secara virtual.

Dari DPR turut hadir Ketua Pansus RUU Ibu Kota Negara Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Pansus Junimart Girsang, dan Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Pansus Junimart Girsang menyampaikan pembahasan RUU Ibu Kota Negara tersendat.

Menurut Junimart, DPR telah menggelar beberapa kali Focused-Group Discussion (FGD) dengan sejumlah kementerian untuk membahas RUU IKN. Dari situ Pansus RUU IKN mendengar keluhan para direktur jenderal (dirjen) di kementerian yang mengaku kebingungan dengan minimnya koordinasi selama pembahasan RUU Ibukota Negara.

Saat dihubungi, Junimart mengatakan keluhannya itu juga dirasakan Wahyu Trenggono yang merasa tidak pernah diajak bicara perihal RUU Ibukota Negara.

"Menteri KKP Wahyu Trenggono merasa ditinggal dan tidak dilibatkan soal pertahanan keamanan tata ruang kelautan dalam pembahasan RUU IKN," kata Junimart Girsang saat dikonfirmasi CNN Indonesia.

Lihat Juga : Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Anies Yakin Simpul Indonesia Tetap Jakarta

Trenggono sendiri membantah dirinya kecewa dalam proses penyusunan RUU IKN itu. Ia bahkan menyatakan semua lembaga negara saling mendukung.

"Tidak ada kekecewaan, kita saling mendukung kok. Kita bekerja sama secara tim dan saling mendukung," kata Trenggono saat dihubungi CNN Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, kata Junimart, Suharso membantah apa yang dinyatakan Trenggono. Sebagai menteri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi leading sector pembahasan RUU IKN, Suharso mengatakan tidak ada masalah dan semua telah berjalan sesuai rencana.

"Pak Suharso selalu bilang kalau semua clean and clear tidak ada masalah, nyatanya kita cek tidak semulus itu koordinasinya," ujar Junimart.

Sang tuan rumah pertemuan, Sufmi Dasco mengatakan belum sinkronnya koordinasi antar Pemerintah berpotensi memperlambat proses pembahasan RUU IKN. Menurut Dasco, akan sulit bagi DPR mengesahkan RUU IKN pada 18 Januari sesuai keinginan Presiden Jokowi.

Apalagi dalam pertemuan itu, pemerintah tetap berkukuh meminta agar DPR mengesahkan RUU IKN sesuai tenggat yang disepakati.

Lihat Juga : Segudang Masalah IKN: Kebut Pengesahan UU hingga Persoalan Lingkungan

Lobi Pemerintah dan Calon Investor

Jauh hari sebelumnya, pemerintah gencar melobi para politikus Senayan untuk segera membahas dan mengesahkan RUU Ibu Kota Negara paling lambat 18 Januari. Menteri Sekretaris Negara Pratikno sampai menelpon Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Pansus Ahmad Doli Kurnia untuk menanyakan perkembangan pembahasan RUU IKN.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad enggan menjawab saat dikonfirmasi perihal lobi Mensesneg Pratikno tersebut. Sementara Ketua Pansus Ahmad Doli Kurnia membeberkan alasan Pemerintah ingin RUU IKN segera disahkan.

"Waktu Pak Presiden datang ke Dubai Expo disitu banyak pemodal asing yang siap berinvestasi dalam pembangunan ibu kota negara. Tapi investor-investor ingin ada payung hukum yang melandasi rencana pembangunan Ibu Kota Negara. Presiden kemudian berjanji kalau Pemerintah Indonesia akan segera menerbitkan payung hukum tersebut", ujar Doli kepada CNN Indonesia.

Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara ditaksir menghabiskan dana sekitar Rp466-Rp486 triliun. Presiden Jokowi pada Mei 2019 silam sempat berjanji anggaran IKN tidak akan membebani APBN. Pemerintah optimistis akan banyak investor yang masuk ke tanah air untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur ini.

Demi meyakinkan para legislator Senayan untuk mempercepat pembahasan RUU IKN, Kementerian PPN/Bappenas mengatur kunjungan kerja ke dua negara: Amerika Serikat dan Kazakhstan.

Lihat Juga : Pakar Nilai Naskah Akademik RUU IKN Kalah dengan Skripsi Mahasiswa S1

Kunjungi SpaceX milik Elon Musk

Kunker pertama ke Amerika Serikat pada 18 - 24 Desember 2021 dipimpin langsung Suharso Monoarfa. Empat anggota Pansus Ahmad Doli Kurnia, Guspardi Gaus, Hamka Kady dan Nurhayati, yang juga istri Suharso ikut dalam rombongan.

Di negeri Paman Sam, anggota Pansus dan tim Bappenas bertemu dengan sejumlah profesor dari beberapa universitas dan konsultan swasta yang memiliki jaringan dengan para investor. Rombongan juga sempat berkunjung ke perusahaan luar angkasa, SpaceX, yang dimiliki salah satu orang terkaya di dunia Elon Musk.

Suharso mengatakan perusahaan antariksa SpaceX tertarik meluncurkan pesawat luar angkasa dari ibu kota baru.

"Ketua Pansus sudah datang ke SpaceX di Los Angeles, di sana mereka meminta Indonesia salah satu titiknya di Ibu Kota Negara, selain Biak untuk tempat peluncuran pesawat terbang dengan kecepatan luar biasa," kata Suharso dalam rapat kerja dengan DPR, Kamis 13 Januari 2022.

Saat dikonfirmasi, anggota Pansus RUU IKN Fraksi PAN Guspardi Gaus mengaku ikut ke Amerika Serikat, namun enggan membeberkan isi lawatannya.

"Silakan tanya ke Bappenas atau pimpinan Pansus," katanya.

Selain ke Amerika Serikat, Bappenas juga mengajak anggota Pansus RUU IKN kunjungan kerja ke Kazakhstan pada 2-5 Januari 2022.

Lawatan ke Khazakstan sempat menuai kritik sebab dilakukan tepat saat Presiden Jokowi meminta seluruh masyarakat dan pejabat negara tidak bepergian keluar negeri demi menghindari sebaran Covid-19 varian Omicron.

Empat anggota Pansus yakni Ahmad Doli Kurnia, Kamarussamad, Ahmad Baidowi, dan Yanuar Prihatin ikut dalam rombongan.

"Kita disana bertemu dengan pihak pihak berkompeten seperti mantan staf ahli Presiden Khazakstan bagian pemindahan ibu kota, Farid Gulinov. Karena kalau kita lihat disitu perpindahan dari ibu kota lama Almaty ke Astana yang sekarang namanya Nur Sultan itu mirip seperti perpindahan Jakarta ke Kalimantan Timur. Kalau dari segi jarak ya," kata Ahmad Baidowi, anggota Pansus RUU IKN yang ikut rombongan.

Anggota Pansus Kamarussamad membeberkan rombongan juga bertemu dengan CEO Astana Financial Centre. Pemerintah Indonesia dan Pansus RUU IKN ingin mengetahui metode Khazakstan menarik investor.

Lihat Juga : Daftar Pasal Bermasalah UU Ibu Kota Baru Nusantara

"Kami ingin tahu bagaimana lembaga keuangan di Khazakstan meyakinkan investor untuk masuk dan menanamkan modal pembangunan ibu kota. Karena skema pembiayaan ibu kota di Penajam Paser Utara ini mirip dengan yang sudah dijalankan Khazakstan," ujarnya.

Demonstrasi yang berujung kerusuhan di Khazakstan sempat menghambat kepulangan rombongan tim Bappenas dan anggota Pansus RUU IKN. Dua anggota Pansus Ahmad Baidowi dan Kamarussamad serta tim Bappenas sampai harus mencari rute baru penerbangan, setelah maskapai yang semestinya mengangkut mereka pulang ke tanah air membatalkan keberangkatan.

"Kami sudah sampai bandara Almaty, Khazakstan. Ternyata bandara ditutup, maskapai batal terbang, jaringan internet diblokir. Kami akhirnya menginap di bandara, sampai memutuskan ke Kantor Kedubes RI karena tempat itu paling aman dan dilindungi hukum internasional" ujar Kamarussamad.

Setelah menunggu situasi politik di Kazakhstan mereda, akhirnya rombongan berhasil terbang meninggalkan Kazakhstan dengan transit terlebih dahulu di Uzbekistan sebelum tiba di tanah air.

Sesuai Tenggat 18 Januari

Rapat Panitia Kerja RUU IKN digelar marathon Senin (17/1). Selama lebih dari 16 jam, anggota Pansus RUU IKN tidak beranjak membahas satu persatu pasal yang belum menemukan titik temu.

Hujan kritikan dan catatan dari anggota Pansus muncul saat Pemerintah yang diwakili Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memperkenalkan nama ibu kota negara baru sebagai "Nusantara".

Menurut Suharso, dari 80 nama yang disodorkan, Presiden akhirnya memilih nama "Nusantara" pada Jumat 14 Januari 2022.

"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada Jumat. Beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," katanya.

Suharso mengatakan nama Nusantara dipilih karena istilah tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik menggambarkan Indonesia di dunia internasional. Namun mayoritas fraksi di DPR dan unsur DPD menilai pemilihan nama "Nusantara" perlu dijelaskan lebih komprehensif dan melibatkan ahli bahasa.

Anggota Pansus RUU IKN Fraksi PKS Ecky Awal Muharam menilai kata "Nusantara" multitafsir dan berpotensi membuat kata Indonesia tersubtitusi dengan kata Nusantara. Meskipun diwarnai beragam catatan, akhirnya pada selasa 18 Januari dinihari Pansus RUU IKN mengetuk palu RUU IKN sah jadi undang-undang dan "Nusantara" jadi nama ibu kota baru.

Lihat Juga : Jakarta Masih Ibu Kota sampai Jokowi Teken Keppres Perpindahan IKN

Sejumlah sumber di pemerintahan mengatakan, Presiden sebenarnya sejak lama telah mengantongi nama Nusantara sebagai sebutan ibu kota negara, namun baru belakangan dipublikasikan. Salah satu anggota Pansus RUU IKN yang enggan disebut namanya, bahkan mengaku telah mendengar langsung nama "Nusantara" setelah surat Presiden tentang RUU IKN dikirim ke DPR September 2021 silam.

Dan akhirnya, RUU IKN sah pada 18 Januari lalu, walaupun menyisakan banyak perdebatan.