Selain ke Amerika Serikat, Bappenas juga mengajak anggota Pansus RUU IKN kunjungan kerja ke Kazakhstan pada 2-5 Januari 2022.
Lawatan ke Khazakstan sempat menuai kritik sebab dilakukan tepat saat Presiden Jokowi meminta seluruh masyarakat dan pejabat negara tidak bepergian keluar negeri demi menghindari sebaran Covid-19 varian Omicron.
Empat anggota Pansus yakni Ahmad Doli Kurnia, Kamarussamad, Ahmad Baidowi, dan Yanuar Prihatin ikut dalam rombongan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita disana bertemu dengan pihak pihak berkompeten seperti mantan staf ahli Presiden Khazakstan bagian pemindahan ibu kota, Farid Gulinov. Karena kalau kita lihat disitu perpindahan dari ibu kota lama Almaty ke Astana yang sekarang namanya Nur Sultan itu mirip seperti perpindahan Jakarta ke Kalimantan Timur. Kalau dari segi jarak ya," kata Ahmad Baidowi, anggota Pansus RUU IKN yang ikut rombongan.
Anggota Pansus Kamarussamad membeberkan rombongan juga bertemu dengan CEO Astana Financial Centre. Pemerintah Indonesia dan Pansus RUU IKN ingin mengetahui metode Khazakstan menarik investor.
"Kami ingin tahu bagaimana lembaga keuangan di Khazakstan meyakinkan investor untuk masuk dan menanamkan modal pembangunan ibu kota. Karena skema pembiayaan ibu kota di Penajam Paser Utara ini mirip dengan yang sudah dijalankan Khazakstan," ujarnya.
Demonstrasi yang berujung kerusuhan di Khazakstan sempat menghambat kepulangan rombongan tim Bappenas dan anggota Pansus RUU IKN. Dua anggota Pansus Ahmad Baidowi dan Kamarussamad serta tim Bappenas sampai harus mencari rute baru penerbangan, setelah maskapai yang semestinya mengangkut mereka pulang ke tanah air membatalkan keberangkatan.
"Kami sudah sampai bandara Almaty, Khazakstan. Ternyata bandara ditutup, maskapai batal terbang, jaringan internet diblokir. Kami akhirnya menginap di bandara, sampai memutuskan ke Kantor Kedubes RI karena tempat itu paling aman dan dilindungi hukum internasional" ujar Kamarussamad.
Setelah menunggu situasi politik di Kazakhstan mereda, akhirnya rombongan berhasil terbang meninggalkan Kazakhstan dengan transit terlebih dahulu di Uzbekistan sebelum tiba di tanah air.
Rapat Panitia Kerja RUU IKN digelar marathon Senin (17/1). Selama lebih dari 16 jam, anggota Pansus RUU IKN tidak beranjak membahas satu persatu pasal yang belum menemukan titik temu.
Hujan kritikan dan catatan dari anggota Pansus muncul saat Pemerintah yang diwakili Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memperkenalkan nama ibu kota negara baru sebagai "Nusantara".
Menurut Suharso, dari 80 nama yang disodorkan, Presiden akhirnya memilih nama "Nusantara" pada Jumat 14 Januari 2022.
"Ini saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden yaitu pada Jumat. Beliau mengatakan ibu kota negara ini Nusantara," katanya.
Suharso mengatakan nama Nusantara dipilih karena istilah tersebut sudah dikenal sejak lama dan ikonik menggambarkan Indonesia di dunia internasional. Namun mayoritas fraksi di DPR dan unsur DPD menilai pemilihan nama "Nusantara" perlu dijelaskan lebih komprehensif dan melibatkan ahli bahasa.
Anggota Pansus RUU IKN Fraksi PKS Ecky Awal Muharam menilai kata "Nusantara" multitafsir dan berpotensi membuat kata Indonesia tersubtitusi dengan kata Nusantara. Meskipun diwarnai beragam catatan, akhirnya pada selasa 18 Januari dinihari Pansus RUU IKN mengetuk palu RUU IKN sah jadi undang-undang dan "Nusantara" jadi nama ibu kota baru.
Sejumlah sumber di pemerintahan mengatakan, Presiden sebenarnya sejak lama telah mengantongi nama Nusantara sebagai sebutan ibu kota negara, namun baru belakangan dipublikasikan. Salah satu anggota Pansus RUU IKN yang enggan disebut namanya, bahkan mengaku telah mendengar langsung nama "Nusantara" setelah surat Presiden tentang RUU IKN dikirim ke DPR September 2021 silam.
Dan akhirnya, RUU IKN sah pada 18 Januari lalu, walaupun menyisakan banyak perdebatan.
(bmw/bmw)