Kasus Korupsi Tulungagung, KPK Siap Umumkan Tersangka Baru

CNN Indonesia
Rabu, 26 Jan 2022 11:41 WIB
Lembaga antirasuah mengklaim sudah menetapkan tersangka tetapi belum menginformasikannya ke publik. Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi di daerah Tulungagung, Jawa Timur. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap terkait pekerjaan proyek infrastruktur yang melibatkan mantan Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo.

"KPK saat ini melaksanakan pengembangan penyidikan dalam perkara dugaan suap terkait proyek pekerjaan di Pemda Kabupaten Tulungagung," ujar Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Rabu (26/1).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus baru yang sedang diusut terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan pada Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018. Lembaga antirasuah sudah menetapkan tersangka tetapi belum menginformasikannya ke publik.


Hal itu sebagaimana kebijakan baru pimpinan KPK era Firli Bahuri dkk yang akan mengumumkan tersangka berikut detail perkara pada saat upaya paksa penangkapan dan penahanan.

"Untuk uraian lengkap perkara, pasal yang disangkakan hingga dengan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat kami sampaikan," kata Ali.

Ia memastikan KPK akan memberikan informasi lebih lanjut terhadap kegiatan penyidikan kasus tersebut.

"KPK berjanji bakal menginformasikan kembali perkembangan penyidikan perkara ini. Masyarakat juga diminta untuk mengawal proses penyidikan ini demi transparansi penanganan perkara di KPK," imbuhnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp700 juta terhadap Syahri Mulyo. Hakim juga menghukum pencabutan hak politik yang bersangkutan selama 5 tahun, terhitung sejak Syahri selesai menjalani masa pidana pokok.

Syahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(ryn/ain)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER