Kapolda Ungkap Bentrok Maluku Tengah Murni Isu Tapal Batas, Bukan SARA

CNN Indonesia
Sabtu, 29 Jan 2022 00:59 WIB
Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif menyebut bentrokan di Desa Kariuw dan Desa Ori, Pulau Haruku, Maluku Tengah, murni terkait tapal batas, bukan masalah SARA. Ilustrasi. Bentrokan antar-warga di Maluku disebut tak terkait SARA, tapi lebih ke soal tapal batas. (Foto: iStock/ManuelVelasco)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kapolda Maluku Irjen Lotharia Latif mengatakan bentrok antarwarga Desa Kariuw dan Desa Ori, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, murni terkait masalah tapal batas.

"Saya tegaskan kasus ini tidak ada kaitan sama sekali dengan isu-isu SARA dan agama, tapi murni masalah tapal batas sehingga menimbulkan perselisihan," ucapnya kepada wartawan di kantornya, Kota Ambon, Jumat (28/1).

Ia menyebut persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena dapat membawa dampak yang lebih besar akibat isu-isu liar.


"Konflik ini kalau dibiarkan mungkin akan membawa dampak karena banyak masyarakat yang akan memanfaatkan isu-isu ini untuk menarik-narik ke hal-hal yang lain, di luar persoalan yang sesungguhnya," tuturnya.

"Jangan terulang lagi karena ini semua sangat merugikan kita sebagai anak bangsa dan negara. Kita sepakat negara berdasarkan hukum negara pancasila, bukan negara agama," harap Latif.

Dalam konferensi video dari ruang kerjanya, Lotharia juga membantah isu perusakan rumah ibadah. Dirinya mengaku sudah mengecek langsung situasi di lapangan dan rumah ibadah yang diisukan terbakar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

"Rumah ibadah yang diisukan terbakar itu tidak benar karena kondisi bangunannya dalam keadaan baik dan aman," kata dia, dikutip dari Antara

Terkait indikasi senjata api yang digunakan saat bentrok kedua desa tersebut, mantan Kakorpolairud Baharkam Polri ini menyatakan akan melakukan pendekatan dengan warga.

"Untuk adanya indikasi senjata api saat bentrok, kami juga akan mengimbau masyarakat agar dapat menyerahkan senjata api yang digunakan itu kepada aparat keamanan baik Polri maupun TNI yang ada di lapangan," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku Mercy Chriesty Barends mendesak Pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten/Kota mendata secara menyeluruh konflik atau sengketa batas tanah.

Hal ini perlu dilakukan supaya kasusnya tidak berlarut-larut bak api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa memicu konflik sosial.

"Tipologi sengketa tanah di Maluku sesuai surat-surat masuk yang saya terima sebagai anggota DPR RI sampai awal tahun ini, umumnya karena sengketa batas tanah antar kabupaten, antara desa/negari, penyerobotan lahan hak ulayat adat, hak waris, sertifikat ganda dan sengketa tanah lainnya," ujarnya.

(sai/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER