Imlek dan Kisah Orde Baru 'Pengubur' Bahasa Mandarin

Merayakan Imlek secara terbuka pada 1990-an bukanlah perkara mudah, setidaknya buat Candra. Sejumlah aturan yang dikeluarkan rezim Orde Baru, mau tidak mau membuat etnis Tionghoa harus berpikir berkali-kali untuk merayakan Imlek secara terbuka.

"Waktu itu kan karena peristiwa politik ya. Diskriminasi, pelarangan adat-istiadat Tionghoa secara terbuka memang terasa sekali. Kita Imlek harus sembunyi-sembunyi," kata Candra kepada CNNIndonesia.com, akhir Januari lalu.

Saat itu, Imlek pun belum ditetapkan sebagai libur nasional. Mereka yang merayakannya, terpaksa harus mencuri-curi waktu.

"Waktu itu sekolah juga meliburkan diri sendiri, walau diancam, kan waktu itu belum libur. Jadi kita meliburkan diri, pura-pura sakit lah kalau ditanya, tapi orang sudah tahu. Tahu sama tahu lah," ujar pria 38 tahun itu.

Candra adalah pemuda yang aktif berkecimpung di Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), sebuah organisasi yang misinya memfasilitasi penuntasan persoalan masalah Tionghoa di Indonesia.

Lihat Juga : Doa dan Sinci untuk Gus Dur, Sang Bapak Tionghoa Indonesia

Rusdi Tanoto, 67 tahun, melakukan 'nasionalisasi nama' di era Orde Baru. Nama pemberian orang tuanya tak pernah terpakai. Ia kini akrab dipanggil Onggo.

"Nama Chinese saya Tan Swie Hong. Kalau kita kan sebagai orang Chinese ikut aja. Gak banyak neka-neko lagi. Disuruh ganti ya ganti," kata Onggo.

Dua kisah di atas adalah sedikit dari diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa di bawah pemerintahan Soeharto.

Pengamat kebudayaan Universitas Pelita Harapan Johanes Herlijanto mengatakan persepsi negatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia sudah ada sejak awal abad ke-19.

Namun, yang berbeda, ia menyebut rezim Soeharto membuat persepsi negatif itu menjadi sistematis dan dituangkan dalam aturan.

"Yang menarik adalah pada zaman orde baru itu, jadi sistematis, yang diturunkan jadi peraturan. Jadi kebijakan negara," kata Johanes.

"Ekspresi budaya yang paling utama tidak bisa muncul ke permukaan, penutupan sekolah... Belum lagi aturan kependudukan," imbuh dia.

Pada 1967, Soeharto yang saat itu berstatus Pejabat Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Dalam Inpres tersebut aktivitas etnis Tionghoa Indonesia dibatasi.

"Tanpa mengurangi jaminan keleluasaan memeluk agama dan menunaikan ibadatnya, tata-cara ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas culturil yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan," tulis poin pertama Inpres itu.

"Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan dalam lingkungan keluarga," lanjut poin kedua.

Lihat Juga : Etnis Tionghoa yang Selalu Jadi Kambing Hitam

Lalu ada Keputusan Presiden RI Nomor 240 tahun 1967 Tentang Kebidjaksanaan Pokok Jang Menjangkut Warga Keturunan Asing. Dalam aturan itu, warga negara keturunan asing yang masih memakai nama China, dianjurkan mengganti nama mereka.

Juga, TAP MPRS nomor 32 tahun 1966 yang melarang penggunaan aksara dan bahasa Cina untuk media massa dan toko/perusahaan. Masih ada sejumlah aturan lainnya.

Johanes berpendapat, sejumlah aturan yang dikeluarkan itu dilatarbelakangi oleh kecurigaan bahwa masyarakat keturunan China masih memiliki ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya. Konteksnya saat itu China yang memeluk komunisme. 

Mereka, dikhawatirkan akan digunakan Tiongkok untuk kepentingan negara itu. Apalagi Tiongkok dicurigai berada di balik gerakan 30 September. Tuduhan ini sendiri menurutnya, belum terbukti.

"Mereka dianggap berpotensi untuk bisa menjadi kelompok yang bisa membantu Tiongkok dalam Tiongkok mencoba untuk punya rencana apa misalnya. Ketakutannya kalau Tiongkok ini membantu berdirinya kembali atau bangkitnya kembali komunisme di Indonesia," ujarnya.

Politik Asimilasi

Johanes mengatakan semua aturan itu dibuat salah satunya untuk mendorong proses asimilasi etnis Tionghoa ke masyarakat Indonesia.

"Jadi aturan mengarah kepada terjadinya asimilasi etnis Tionghoa ke dalam masyarakat. Kalau mau asimilasi enggak boleh dong pake bahasa Mandarin lagi. Bahasa Mandarin tidak boleh lagi, sekolah Tionghoa ditutup, organisasi Tionghoa tidak boleh muncul, budaya juga enggak boleh keluar," ujar Johanes.

Leo Suryadinata dalam Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia menyampaikan bahwa ciri terpenting kebijakan asimilasi itu adalah penghapusan tiga pilar utama kebudayaan Tionghoa.

Soeharto, seperti ditulis Leo, saat berkuasa mulai menutup semua surat kabar Tionghoa, kecuali satu. Impor publikasi dalam bentuk apapun yang berbahasa Tionghoa juga dilarang.

Lihat Juga : Malam Terakhir Penjaja Bandeng Musiman Imlek di Rawa Belong

Sejak 1966, juga tidak satu pun sekolah Tionghoa yang diizinkan beroperasi. Selanjutnya, penggunaan bahasa Tionghoa pun turut dilarang.

"Pelarangan semua organisasi sosial-politik etnis Tionghoa juga bersifat asimilasi, karena mereka hanya diperkenankan untuk bergabung dengan organisasi-organisasi yang didominasi etnis non-Tionghoa," tulis Leo.

Namun dari semua kebijakan asimilasi itu, Leo menilai kebijakan yang paling efektif untuk mengubah identitas Tionghoa adalah kebijakan ganti nama.

Meski tidak diwajibkan, tapi selama tahun-tahun pertama dari masa Orde Baru, sebagian besar orang Indonesia keturunan Tionghoa mengganti nama mereka.

"Karena ganti nama sering dianggap sebagai bukti dari kesetiaan politik kepada Indonesia atau identifikasi diri dengan bangsa Indonesia," tulis Leo.

Aimee Dawis dalam Orang Indonesia Tionghoa Mencari Identitas menulis bahwa akibat dari sejumlah pelarangan di era Soeharto, kebanyakan orang Tionghoa yang lahir sesudah 1966, hanya dapat berbicara, menulis dan membaca bahasa Indonesia.

Namun, ada pengecualian untuk orang Tionghoa yang mampu membayar guru untuk mengajarkan bahasa Mandarin kepada anak-anak mereka atau mengirim anak-anak mereka ke negara tetangga.

"Di samping itu, di beberapa daerah Indonesia seperti Singkawang yang 40 persen penduduknya terdiri atas orang Tionghoa. Anak-anak diajar untuk berbicara dalam dialek hakka di rumah, tapi tidak banyak di antara mereka yang mampu membaca dan menulis dalam bahasa mandarin karena kurang mendapat pendidik yang memadai," tulis Aimee.

Candra mengatakan salah satu penyebab generasi muda Tionghoa tidak bisa berbahasa Mandarin adalah karena ketakutan akibat peristiwa 1965 yang terus diwariskan dari generasi terdahulu.

INTI, kata dia, kini tengah gencar kampanye perdamaian memutus ketakutan itu.

"Ini kan peristiwa terjadi di masa lalu. Dialami oleh orang tua kita, kakek nenek, ayah dan ibu. Cuma kita minta, setop lah, kalau memang tidak mau diskriminasi, ya jangan mendiskriminasi lagi. Lingkaran setan harus diputus. Jadi jangan mewariskan kebencian," katanya.

Lihat Juga : Melacak Sejarah Prasangka pada Etnis Tionghoa di Indonesia

"Efek tahun 1965, banyak yang hilang, diculik tidak kembali. Peristiwa 65 terus diwariskan hingga saat ini, sehingga banyak anak muda Tionghoa tidak bisa berbahasa Mandarin lagi karena ketakutan tadi," imbuhnya.

Leo berpendapat, kebijakan asimilasi Soeharto membawa hasil yang bermacam-macam. Di satu sisi, kebijakan itu membuat etnis Tionghoa, secara kebudayaan menjadi kurang Tionghoa lantaran kehilangan penguasaan atas bahasa dan menjadi lebih berakar dalam kebudayaan Indonesia.

Tapi di sisi lain, sebagian besar dari mereka tetap mempertahankan identitas terpisah, karena rezim Soeharto menawarkan kesempatan untuk melestarikan identitas etnis Tionghoa di bawah ideologi negara Pancasila.

Ideologi yang menjamin kebebasan beragama ini memberikan kesempatan kepada etnis Tionghoa di Indonesia untuk bersembunyi di balik identitas agama minoritas seperti agama Budha, Tridharma dan Konfusianisme.

"Agama-agama ini merupakan agama-agama Tionghoa dan memiliki pengikut Tionghoa dalam jumlah yang sangat besar. Identitas etnik Tionghoa dipertahankan melalui agama-agama. Selain itu, rezim menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyebabkan keterpisahan etnis/ras secara terus-menerus dengan penerapan dikotomi pri dan nonpri," tulis Leo.

Imlek Pasca Orde Baru

Semua aturan diskriminatif di Orde Baru pun perlahan dicabut oleh Presiden-presiden setelah Soeharto.

Lihat Juga : Tionghoa, Trauma Politik dan Kemunculan Ahok

Salah satunya oleh Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pada 10 Januari 2000, ia mencabut Inpres Nomor 14 tahun 1967 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000.

Dengan pencabutan itu, etnis Tionghoa bebas melakukan kegiatan apa pun, termasuk merayakan Imlek.

Kemudian setelahnya berturut-turut Imlek dijadikan hari libur fakultatif (hanya bagi mereka yang merayakan) hingga menjadi libur nasional.

"Pada zaman Gus Dur dibalik. Semua aturan yang membatasi ekspresi kebudayaan Tionghoa baik itu bahasa, maupun juga organisasi, budaya-budaya yang bersifat selebrasi dicabut. Lalu oleh Megawati imlek dijadikan libur nasional," kata Johanes.

Pun bagi Candra maupun Onggo yang menilai kondisi saat ini sudah jauh berbeda dengan zaman Orde Baru. Runtuhnya rezim yang berkuasa selama 32 tahun merupakan titik balik bagi etnis Tionghoa.

"Kalau secara umum kondisinya sudah baik sekali. Jauh dari masa Orde baru," kata Candra.